Alexa Metrics

Polemik soal Wajib Masker, Warga Banten Keberatan Bayar Denda

Polemik soal Wajib Masker, Warga Banten Keberatan Bayar Denda Dua bocah melintas di dekat mural Siaga COVID-19 yang terpampang di tembok rumah warga di pemukiman warga di kawasan Walantaka, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (25/8). (Foto: Asep Fathulrahman/INDOPOS)

indopos.co.id – Penerapan sanksi dengan membayar denda Rp100 ribu bagi warga yang tidak memakai masker sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020 tentang wajib masker guna mencegahan penularan COVID-19 berpolemik.

Pasalnya, warga keberatan kalau didenda. ”Kami tahu, bahaya COVID-19. Tapi kalau lupa membawa masker bagaimana? Masa didenda. Saat ini mencari uang Rp100 ribu sulit,” terang Muhamad Fajarudin, 32, warga Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, Selasa (25/8).

Dia juga mengatakan, di Jakarta dan daerah lain juga menerapkan sanksi bila tak memakai masker, tapi bukan hanya denda tapi juga sanksi sosial. Yakni menyapu bila tidak tertangkap tidak mengenakan masker saat digelarnya razia.

”Tolonglah, Pemprov Banten jangan main denda. Apa-apa duit saja mikirnya. Sedikit-sedikit denda. Kami sudah susah dan menderita akibat COVID-19 ini. Jangan ditambah susah lagi. Bantuan sosial bagi warga dari Pemprov Banten hingga kini tidak ada lanjutannya,” cetusnya.

Senada dikatakan, Baharudin, 40, warga Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Dia setuju sanksi bagi warga yang abai mengenakan masker. ”Tapi sanksinya jangan cuma denda. Di Jakarta ada pilihan, denda dan kerja sosial,” cetusnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan kalau pergub yang mengatur tentang wajib memakai masker di tempat-tempat umum tersebut bukan bertujuan menghukum masyarakat.

”Saya tegaskan, aturan (pergub) bukan untuk menghukum, tapi mengedukasi,” terangnya saat berkunjung ke Kampung Tangguh Nusantara (KTN) di Kampung Pipitan, Desa Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Selasa (25/8).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala Polda Banten Brigjen Pol Whirdan Denny dan Wali Kota Serang Syafrudin. Andika juga menjelaskan, Pergub 38/2020 merupakan turunan dari Instruksi Presiden No 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Di dalam Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo  mengamatkan pemerintah daerah membuat kebijakan turunan yang tujuannya sama dengan Inpres, yakni mengendalikan penyebaran COVID-19. ”Yang di atur yaitu mengenai penegakan disiplin kita dalam melakukan protokol kesehatan terkait COVID-19. Diantaranya wajib mengenakan masker itu,” cetusnya.

Meski aturan itu sendiri untuk menegakkan disiplin, lanjut Andika, tidak berarti dalam pelaksanaannya diterapkan secara refresif. Yakni, hukuman akan langsung diberikan kepada yang melanggar. Tapi, sisi kemanusiaan dan edukasi akan dikedepankan dalam pelaksanaannya.

”Makanya kan time line-nya juga satu minggu ini. Kami akan lalukan sosialisasi dulu. Dan minggu berikutnya, jika pun ditemukan pelanggar, teguran dan edukasi yang akan di kedepankan. Tidak langsung denda,” paparnya lagi.

Andika juga mengaku, pihaknya memahami jika kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat saat ini sedang sulit setelah berbulan-bulan didera Pandemi COVID -19. ”Kalau sudah diingatkan tapi berulang kali masih melakukan, ya baru denda,” katanya juga.

Sebagaimana dimuat INDOPOS sehari sebelumnya, dalam rapat penerapan Pergub No 38/2020, Andika meminta agar ASN dan aparatur pemerintah di Provinsi Banten bisa menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan wajib pengenaan masker tersebut.

Menurutnya juga, ASN harus menjadi agen pemerintah dalam ikut mensosialisasikan pergub tersebut. ”Makanya jika ASN melanggar itu sanksinya berat sampai penurunan pangkat atau pemecatan. Sekali lagi itu kalau sudah diberi peringatan tapi tetap melanggar ya disanksi tegas,” ujarnya.

Untuk diketahui, pergub pemakaian masker itu mengatur sanksi berupa teguran, dan denda maksimal Rp100 ribu bagi perorangan yang kedapatan melanggar. Adapun bagi pegelola atau penanggungjawab tempat umum akan dikenai sanksi maksimal Rp300 ribu.

Sedangkan bagi ASN, akan dikenakan sanksi administrasi, mulai dari surat teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian dari status ASN. Penerapan Pergub ini akan difokuskan di tempat-tempat umum seperti kantor, lembaga pendidikan, pasar, terminal, stasiun, alun-alun, dan tempat ibadah.

Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Wakapolda Banten Brigjen Pol Whirdan Denny saat membacakan sambutan Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan, Polda Banten menggelorakan pembentukan KTN di beberapa lokasi dalam upaya menghadapi new normal dan pencegahan COVID-19.

Tomex menambahkan, upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, yakni ke depannya akan dihadapkan dengan penerapan tatanan normal baru.

”Kami akan terus melakukan upaya-upaya pre-emtif, preventif, dan memberikan edukasi kepada masyarakat guna menunjang keberlangsungan gerakan dalam upaya mencegah penyebaran wabah virus corona,” terangnya. (yas)



Apa Pendapatmu?