Alexa Metrics

Pemprov DKI Didesak Jalankan Protokol Emergency Brake hingga Denda Progresif

Pemprov DKI Didesak Jalankan Protokol Emergency Brake hingga Denda Progresif Seorang pengendara sepeda melintas di dekat papan informasi tentang jumlah warga terpapar COVID-19, Kemang, Jakarta, belum lama ini. Papan informasi itu menjadi salah satu bentuk kampanye baru untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya COVID-19. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus berani kembali ke masa PSBB awal. Hal itu karena saat ini angka positivity rate di Jakarta naik menjadi 10 persen.

”Hal yang ditakutkan akhirnya terjadi juga. Sebelum ini saya sudah pernah ingatkan, DKI warning. Harus berani kunci lagi DKI ini. Dance with COVID memang hukumnya seperti itu,” ujar Zita di Jakarta, Senin (24/8/2020). Zita mengatakan, wabah virus Corona tak hanya mengenai 3 M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Menurutnya, semua orang harus bisa selamat menghadapi wabah virus Corona, karena saat ini belum ditemukan vaksin untuk COVID-19.

”Wabah ini bukan hanya masalah 3 M, dia bisa menyerang siapa saja. Bahkan anak buahnya Pak Anies juga sudah kena. Padahal kita tahu Pemprov sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Memang sudah saatnya kita harus survive, sampai vaksin itu ada. Tentu survive-nya dengan upaya-upaya kebijakan dari pemerintah, tidak kosong,” ucapnya.

Dia juga meminta Pemprov DKI untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat di tingkat RT. Pelibatan masyarakat dilakukan sebagai bentuk saling kontrol satu sama lain, sehingga dapat saling bahu membahu dalam mencegah penularan COVID-19. ”Libatkan sampai level RT/RW. Ada anak muda-mudi kita di Karang Taruna, libatkan mereka untuk keliling sebagai bentuk kontrol di lingkungan warga. Sudah saatnya kita kerahkan untuk kerjasama bahu membahu membantu Pemprov,” katanya.

Zita menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak ragu mengambil kebijakan rem darurat atau emergency brake. Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan melihat kondisi perkembangan angka kasus positif corona atau COVID-19 yang terus mengalami peningkatan.

“Kalau angkanya terus meningkat, saya rasa perlu emergency break, memang konsekuensinya sudah seperti itu. Hidup dengan COVID-19 harus terbiasa dengan buka tutup,” kata Zita. Dirinya menyadari emergency break atau kembali kepada masa PSBB awal bisa berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Namun, hal itu harus dilakukan demi menjamin kesehatan masyarakat.

”Emergency break dampaknya pasti ke mana-mana, mungkin yang paling terdampak ekonomi. Tapi kalau angkanya terus meningkat begini, sebaiknya di rem sedikit, sembari benahi kesehatan warga. Jangan sampai kita paksakan, tapi yang rugi kedua-duanya, angka korban meningkat dan ekonomi tak kunjung pulih,” tuturnya.

Zita menilai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi penyebaran virus corona sudah baik mulai dari membangun kesadaran warga untuk patuh protokol kesehatan hingga memastikan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan kasus baru konfirmasi positif Corona per hari ini sebanyak 659 orang. Angka tersebut diperoleh dari hasil tes metode PCR dari spesimen 3.691 orang.

”Dari 659 kasus positif tersebut, 248 kasus baru hari ini adalah akumulasi data dari tanggal 21 dan 22 yang baru dilaporkan. Untuk rate test PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 52.482. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 40.758,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia, Senin (24/8/2020).

Pasien Meningkat

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi lonjakan pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, Ia menyarankan agar Anies dan jajarannya mulai mempersiapkan fasilitas kesehatan dengan maksimal.

Seiring semakin bertambahnya kasus positif di Jakarta, jumlah keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit di Jakarta juga mengalami peningkatan. Jakarta diketahui memiliki 4.456 tempat tidur isolasi di 67 rumah sakit rujukan COVID-19.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Jakarta, per Rabu (18/8/2020), bed occupancy rate di RS Jakarta sudah mencapai 65 persen. Sementara, kapasitas ICU sudah terisi 67 persen. ”Sudah waktunya Pemprov mempersiapkan rumah sakit dan tenaga medis lebih awal. Baik dari segi biaya, sarana, peralatan medis dan lain-lain,” kata Gilbert.

Dirinya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak kembali ke periode Maret saat virus corona mulai melanda Ibu Kota. Saat itu, kata dia, Pemprov DKI seakan tergagap menghadapi pandemi dengan fasilitas RS yang minim.

Sebelumnya Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyebut angka rasio kasus positif atau positivity rate di Jakarta dalam sepekan terakhir terjadi peningkatan menjadi sebesar 10 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara akumulasi sejak awal pandemi sebesar 6,1 persen.

Rasio kasus positif tersebut tercatat dua kali lipat di atas standar aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sebesar 5 persen.

Hingga Senin (24/8/2020), jumlah kasus positif di Jakarta sudah mencapai 34.925 kasus. Dari jumlah tersebut, 25.463 orang dinyatakan telah sembuh dan 1.112 orang meninggal dunia. (dni)



Apa Pendapatmu?