Alexa Metrics

Tempat Usaha di Jakarta yang Melanggar Dua Kali Protokol Kesehatan Didenda Rp100 Juta

Tempat Usaha di Jakarta yang Melanggar Dua Kali Protokol Kesehatan Didenda Rp100 Juta Mujiyono

indopos.co.id – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lekas menerapkan sanksi denda progresif terhadap pelanggar protokol kesehatan Virus Corona (COVID-19). Dia merujuk pada positivity rate yang kini mencapai 10 persen.

Diketahui, Gubernur Anies Baswedan sudah menerbitkan Pergub No. 79 tahun 2020. Pergub tersebut mengatur soal sanksi progresif bagi pelanggar yang mengulangi kesalahannya. ”Pergub 79 itu harus segera diberlakukan supaya enggak makin naik (kasus positif). Terus positivity rate makin tinggi ini kan bukan suatu yang bisa dianggap enteng jadi harus diperhatikan benar,” kata Mujiyono, di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Positivity rate atau rasio positif kasus COVID-19 di Jakarta dalam sepekan terakhir menembus angka 10 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam periode satu bulan terakhir. Dengan rasio positif kasus COVID-19 di Jakarta yang tinggi itu, Mujiyono mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera memperketat peraturan mengenai protokol kesehatan. Politikus Partai Demokrat itu juga meminta agar Pemprov terus meningkatkan pengawasan.

”Perketat sanksi, perketat pengawasan. Semua harus turun bersama-sama, satukan seluruh kekuatan komponen-komponen masyarakat yang ada,” tuturnya. Dalam Pergub No. 79 tahun 2020, pelanggar penggunaan masker berulang satu kali dijatuhi sanksi kerja sosial selama 120 menit atau denda Rp 500 ribu; berulang dua kali sanksi kerja sosial selama 180 menit atau denda Rp 750 ribu; dan berulang tiga kali hingga seterusnya dihukum kerja sosial selama 240 menit atau denda Rp 1 juta.

Sanksi progresif pun berlaku bagi pelaku usaha. Tempat usaha yang melakukan pelanggaran berulang sebanyak satu kali dikenai denda Rp 50 juta, dua kali sebesar Rp 100 juta, dan tiga kali Rp 150 juta.

Usaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda akan ditutup sementara. Jika selama tujuh hari denda tidak dibayar, maka izin usaha akan dicabut. Di tempat terpisah, Anggota Komisi A Hasbiallah Ilyas juga menyatakan mulai saat ini Pemprov DKI harus mulai bersikap ekstrem dalam menerapkan aturan. Hal ini guna mencegah penyebaran virus kian meluas.”Agak ekstremnya begini, bikin (dan) tetapkan peraturan ketat, yang enggak pakai masker didenda tinggi,” ungkap Ilyas.

Denda Rp1 Juta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yaitu,  terkait penerapan sanksi denda Rp1 juta bagi warga yang kedapatan berulang kali tidak menggunakan masker.

”Bagus itu supaya ada displin masyarakat,” kata Taufik di Jakarta, Senin (24/8/2020). Menurut Taufik, Pemprov DKI harus melakukan segala cara agar masyarakat dapat disiplin di tengah pandemi COVID-19. Dengan begitu, diharapkan penularan tak masif di tengah masyarakat.

”Semua cara kan harus ditempuh supaya masyarakatnya disiplin,” katanya. Politikus Partai Gerindra itu optimistis jika kebijakan tersebut bakal berjalan dengan baik. “Iya optimis akan berjalan efektif,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan baru. Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19 pada 19 Agustus 2020.

Dalam Pasal 4, Anies menekankan setiap orang yang berada di DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi: menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika: berada di luar rumah; berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan/atau menggunakan kendaraan bermotor.

Warga juga wajib mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas; melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan menerapkan PHBS pencegahan COVID-19; dan membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk dua orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.

”Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),” ujar Anies. (dni)



Apa Pendapatmu?