Alexa Metrics

Aku Kritik Kamu, Kamu Jangan Tangkap Aku

Aku Kritik Kamu, Kamu Jangan Tangkap Aku ilustrasi

indopos.co.id – Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterbitkan pada 2008 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sekitar 10 tahun setelah reformasi diperjuangkan. UU ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Ironisnya, UU ITE belakangan ini justru mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan lebih dari 20 tahun lalu.

Berbagai kelompok masyarakat madani menginginkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dihapus. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini dikenal dengan ’’pasal karet’’ yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik.

Anggota Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tioria Pretty Stephanie mengatakan banyak masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi karena dilaporkan terjerat UU ITE.

’’Data pemantauan KontraS terkait kriminalisasi berdasar UU ITE sejak Januari sampai Mei 2020, terdapat 27 korban. Yakni terkait kritik pejabat, kritik instansi, kritik kebijakan, pemberitaan, dan agama. Korban paling banyak adalah masyarakat sipil, kemudian aktivis, dan satu jurnalis,’’ ujar Pretty kepada INDOPOS, Rabu (19/8/2020).

Dia pun membeberkan, pada UU ITE itu ada beberapa pasal karet yang begitu luas. Sehingga bisa diterjemahkan apapun. Dan bisa menangkap orang dengan berbagai macam perbuatan. Termasuk di dalamnya ketika ada orang yang karena haknya untuk mengeluarkan ekspresi atau pendapatnya.

’’Itu jadinya terbatas dengan UU ITE itu. Karena itu kemudian semua orang bisa melaporkan dengan adanya pasal karet itu,’’ jelas Pretty.

Karena hal itu, kata dia, KontraS dan beberapa teman masyarakat sipil mempersiapkan melakukan uji materi (judicial review) terhadap UU ITE.

’’Karena itu adalah forum upaya hukum resmi yang diatur Undang-Undang yang bisa kita tempuh kalau kita tidak setuju materinya,’’ jelas Pretty.

Saat ini pihaknya masih belum bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Karena sekarang sedang pandemi tidak menerima kasus baru. Kita tidak bisa ngajuin. Jadi kami masih mempersiapkan,’’ jelas Pretty.

Pretty menceritakan, yang akan mengajukan uji materi tidak hanya KontraS. Namun beberapa LSM lainnya. Termasuk LBH Pers, karena banyak jurnalis yang ditangkap terkait UU ini.

Masukan KontraS yang diajukan ada beberapa pasal. Tergantung pembuktian yang diajukan di MK. ’’Tapi harapan kami, yang jelas supaya tidak ada lagi pasal-pasal karet yang dapat digunakan untuk memberangus hak hak berpendapat masyarakat,’’ jelas Pretty.

Hal itu, kata dia, sebenarnya bukan hanya membicarakan hak menyatakan pendapat. Tetapi juga karena dalam hak berpendapat itu kita bisa memberikan masukan kepada negara.

’’Kita pengen negara menjadi lebih baik. Tapi ketika kita memberikan masukan kepada negara, malah kita diberangus. Jadi kita tidak bisa menyampaikan kritik-kritik itu,’’ pungkasnya.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan, revisi UU ITE itu suatu keharusan.

’’Itu apa, pertama itu supaya memberi kepastian hukum kepada warga negara. Kedua, tidak menjadi alat untuk menekan kebebasan berekspresi, berpendapat dari warga negara. Sehingga tidak diinterpretasikan begitu saja sepanjang bertentangan dengan kepentingan penguasa atau kemudian alat penegak hukum dan lainnya,’’ ujarnya Rabu (19/8/2020).

’’Internet dan medsos ini kan sudah jadi keseharian kita. Artinya memang diperlukan aturan, iyah. Tetapi kemudian aturan itu, juga tidak boleh jadi alat represi negara,’’ ujarnya.

Ulung menambahkan, kalau ada rencana uji materi UU ITE dari LSM, pihaknya menghormati itu. Sebab itu hak mereka. Pihaknya akan terus melakukan advokasi. Karena, menurut dia, lebih banyak korban atau kemudian yang didakwa dengan  UU ITE itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan.

’’Jadi lebih banyak warga negara biasa. Sementara yang menggunakan itu kemudian ada pejabat publik, pimpinan ormas, atau apa. Yang memang relatif kekuatannya timpang.

Ini yang saya kira menjadi suatu hambatan kalau kita bicara UU ITE,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Ulung mengatakan, apa yang disampaikannya bukan dalam konteks terkait ujaran kebencian atau hoaks.

’’Ketika bicara soal ujaran kebencian atau kemudian hoaks itu memangkan beda lagi.

Namun kalau ada kasus dengan UU ITE harus dilihat konteksnya. Materi pembicaraannya, soal niat dan kemudian soal dampaknya. Tidak dengan serta merta langsung dikenakan UU ITE ketika ada pelaporan,’’ beber Ulung.

Jadi penegak hukum, kata dia, harus melihat jauh lebih lengkap. Daripada sekadar meneruskan laporan segala macam. ’’Supaya apa, supaya tidak ada kesewenang-wenangan dan penggunaan pasal karet itu. Kalau soal kebebasan berekspresi harus dilihat dulu, konteksnya, muatannya apa, niatnya segala macam. Jadi tidak serta merta,’’ jelas Ulung.

Dia menambahkan, kalau ada kasus-kasus tentu saja kita akan melihat itu. Atau kemudian melakukan analisis apakah kasus tersebut ada pelanggaran HAM atau tidak.

’’Dalam konteks kampanye besar, tentu saja kita pada posisi membela kebebasan berekspresi dan berpendapat itu hak warga negara. Kita juga mendorong revisi UU ITE,’’ pungkasnya.

Jangan Dipidanakan

Pakar Konstitusi Hamdan Zoelva menuturkan, kebebasan berpendapat dilindungi Konstitusi. Namun, tidak dibenarkan kebebasan berpendapat tersebut digunakan untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena, tindakan tersebut akan dipertanggung jawabkan di muka hukum.

’’Tapi tidak benar juga kalau kemudian UU ITE digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat, khususnya dalam politik,’’ ujar Hamdan Zoelva kepada INDOPOS, Kamis (20/8).

Lebih jauh dia mengungkapkan, dalam berpolitik menyampaikan kritik dalam berbagai bentuknya adalah hal wajar. Dan itu tidak bisa dipidanakan dengan UU ITE. Karena itu pejabat harus tahan kritik.

’’Jangan sebatas kritik kemudian jadi alasan untuk memidanakan seseorang. Jadi pejabat yang sedang menjabat harus kebal kritik. Misalnya kritik dalam bentuk karikatur, itu sah-sah saja. Kan itu demokrasi,’’ katanya.

Berbeda dengan kabar bohong (hoaks), dikatakan Hamdan, itu bisa dipidanakan. Apalagi fitnah tersebut dilakukan secara terus menerus. ’’Hoaks bisa saja dipidana. Orang kan kalau dikabarkan bohong terus menerus itu bukan kritik. Dan itu bisa dipidanakan,’’ ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk membedakan pesan termasuk kritik atau fitnah, maka proses hanya bisa dilakukan di pengadilan. Karena, tidak dibenarkan juga penyebaran kabar bohong atas dasar kebebasan berpendapat. “Itu kebablasan, tidak dibenarkan juga,” tegasnya.

Jadi Catatan

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan, penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam KUHP. Yang menjadi masalah kemudian, menurutnya, bukan tentang perlu atau tidaknya pidana terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun ini merupakan pengaturan pidana yang mengalami pengulangan.

’’Perlu diingat kebebasan berpendapat seseorang juga bukan berarti bebas lepas tanpa aturan. Batasan moral memang jauh lebih penting ketimbang ancaman pidana. Namun kalau ukurannya adalah moral, akan sangat bahaya. Bisa jadi ukuran ujaran ’’biasa’’ seseorang berbeda dengan ukuran ’’biasa’’ dari orang lainnya,’’ ungkap Willy Aditya kepada INDOPOS, Kamis (20/8).

Dia menuturkan, objektivitas pendapat atau suara tidak bisa dianggap lumrah, apalagi pesan yang diaampaikan tersebut berisi ujaran penghinaan. Tentu saja pesan itu akan merusak hubungan dalam bermasyarakat. Karena itu, sudah sepantasnya harus ada pengaturan.

’’Perlu ada pengaturan formal agar ukuran-ukuran penilaian soal pencemaran dan penghinaan tidak berdasarkan balas dendam,’’ tegasnya.

Ia menyebutkan, penyebaran pesan berisi pencemaran dan penghinaan lewat transaksi elektronik saat ini marak terjadi. Tentu saja ini harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, pemidanaan tidak akan terjadi, jika semua elemen masyarakat senantiasa menjaga cara berkomunikasi yang baik. “Intinya, ini tugas bersama. Ya, dengan menjaga komunikasi yang lebih manusiawi dan saling menghargai,” ujarnya.

Lalu, terkait pesan pencemaran nama baik, menurut Willy, secara moralitas kemanusiaan pesan tersebut jelas mengusik seseorang. Kemudian secara objektivitas, pesan tersebut tidak berdasarkan fakta. Tentu, kemudian ini menjadi celah pengenaan pidana pencemaran.

Lebih jauh dia mengungkapkan, merujuk sejarah pembuatan UU ITE masih ada plus minus pada implementasinya di lapangan. Meskipun, kehadirannya dinilai terlambat, namun UU ITE cukup mengatur semua transaksi elektronik di dunia digital. “Dari implementasinya, kami memiliki catatan yang menjadi dasar untuk menyempurnakan UU ITE ini. Memang ada yang sudah ideal, tapi tidak sedikit yang perlu kita perbaiki,” katanya.

Ia melihat, kritik terhadap UU ITE ini adalah tentang over criminalization. Kemudian juga tentang perkembangan digital yang ternyata belum dicakup UU ITE, seperti artificial intelligence, big data, crypto currency dan sejenisnya. Ia beranggapan, perbaikan UU ITE tidak semata-mata terkait pemidanaan saja melalui pembahasan Revisi KUHP. Tetapi bagaimana UU ITE bisa menjawab perkembangan jaman.

“RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang akan dibahas kami di Komisi I DPR juga merupakan paket UU Digital Indonesia yang akan makin melengkapi UU ITE. Pada sisi yang lain ada RUU Kemanan dan Ketahanan Siber yang sebenarnya juga kita perlukan untuk mengelola digital Indonesia,” bebernya.

Indonesia sudah merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kemerdekaan ini harusnya diikuti dengan kebebasan menyampaikan pendapat atau kritik sesuai amanat Konstitusi. Aku kritik kamu. Tapi kamu jangan tangkap aku. (nas/dai/cok)



Apa Pendapatmu?