Alexa Metrics

Luhut Pandjaitan Ingin RUU Ciptaker Disahkan

Luhut Pandjaitan Ingin RUU Ciptaker Disahkan

indopos.co.id – Meski mendapat penolakan dari kelompok pekerja, pemerintah justru berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) segera disahkan oleh DPR. Sebab, RUU tersebut jika disahkan menjadi UU, akan menjadi instrumen peningkatan perekonomian nasional

Hal tersebut disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat pertemuan dengan para calon investor investor dari Jepang. Dijelaskan Luhut, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke depan, pemerintah fokus untuk menghasilkan investasi dengan cara mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu, membuat kebijakan industrialisasi hilir, dan investasi pada sektor UKM.

”Kami berharap hal ini (UU Omnibus Law Ciptaker) dapat berjalan dengan baik, karena akan mendorong lebih banyak lagi investasi ke Indonesia. Kami berharap minggu depan, ini bisa pass (disahkan) di parlemen. Ini sedang dikerjakan. Tinggal sentuhan-sentuhan akhir saja,” ujar Luhut dalam pertemuan virtual Indonesia-Japan Investment Forum, yang dihadiri 500-an pengusaha pada Selasa (24/8).

Forum virtual itu sendiri dihadiri mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda, Ken Kobayashi selaku Chairman of the Board Mitsubishi Corporation, dan Fumiya Kokubu selaku Chairman of Board, Marubeni. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan kalau Jepang sepanjang 2019 lalu berinvestasi senilai USD 4,3 miliar, ketiga terbesar setelah Singapura dan Cina.

Kepada para pengusaha Jepang itu, Luhut mengatakan dengan UU Omnibus Law Ciptaker maka berbagai perizinan untuk berinvestasi akan disederhanakan. Penyederhanaan izin juga diterapkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ia berharap, UU Omnibus ini akan membuat indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia semakin baik.

Luhut beralasan, dalam enam tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Jokowi,  peringkat EoDB Indonesia naik dari peringkat 120 menjadi peringkat 73 di antara negara-negara di dunia. Bahkan  selama ini kata Luhut, Indonesia selalu kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia soal investasi.”Kami ingin sampai ke peringkat 50. Dengan Omnibus ini kami yakin akan tercapai,” harapnya.

Namun Luhut ingin seluruh investasi yang akan masuk ke Indonesia harus benar-benar diseleksi. Menurutnya, ada lima syarat yang wajib dipatuhi investor, yakni teknologi yang harus ramah lingkungan, membangun pendidikan, ada nilai tambah, dan diatur dalam skema business to business.

”Presiden memerintahkan semua (izin) dipermudah. Masa kita gak bisa kompetitif ? Kita gak bisa ngarang sendiri. Kita happy dengan aturan tapi gak bisa jalan jadi buat apa? Ketemulah kita adjust sana-sini (dalam RUU Omnibus Law Ciptaker),” lontarnya.

Terkait kebijakan fiskal di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, Luhut mengatakan pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian, dan prinsip tersebut sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Menurutnya, ada dua hal penting dalam kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah, yakni mengalihkan belanja dari subsidi ke belanja modal dan Bank Sentral juga  mendukung perekonomian dengan membeli obligasi pemerintah.

”Kami mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yakni salah satunya dengan jalan menggunakan bio diesel atau B30, dan import kami terhadap crude oil menurun. Karena itu kami memiliki kelonggaran untuk meningkatkan stimulus dan sementara meningkatkan defisit. Bank Indonesia juga mendukung perekonomian dengan membeli obligasi pemerintah,” pungkas Luhut. (ant)



Apa Pendapatmu?