Alexa Metrics

Pengamat Sebut RUU Ciptaker Sengsarakan Buruh

Pengamat Sebut RUU Ciptaker Sengsarakan Buruh Demonstrasi buruh menolak RUU Ciptaker. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – pengamat politik Rocky Gerung mengatakan kalau RUU Omnibus Law Ciptaker justru ditolak oleh badan ekonomi dunia seperti Bank Dunia dan IMF. Selain itu, kalau RUU itu sampai gagal disahkan di DPR, maka dampaknya adalah terpecahnya koalisi pemerintah saat ini. Ia menilai, parpol koalisi sedang memainkan bargaining dalam isu RUU itu.

”UU ini senjata terakhir presiden untuk pemulihan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Jadi Omnibus ini pamungkasnya presiden. Kalau ini batal, dan tak bisa dinegosiasikan parpol dan buruh, maka reshuffle batalkan,” kata Rocky yang juga merupakan peneliti dari Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Ia menambahkan, RUU Omnibus Law Ciptaker yang dimotori Partai Golkar adalah untuk mengamankan kepentingan rente di baliknya, sedangkan di sisi lain PDIP yang tak punya kepentingan dengan RUU tersebut. Apalagi isi RUU itu dinilai akan menyusahkan para wong cilik yang banyak menjadi pendukung PDIP.

Ditegaskan Rocky pula, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan tanpa RUU Omnibus Ciptaker. Alasannya, pertumbuhan ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  mampu menembus angka 6 persen tanpa instrumen UU Omnibus Law Ciptaker. ”Zaman SBY pertumbuhan ekonomi 6 persen tanpa adanya UU Omnibus Law ini. Jadi ini jalan pikiran yang ngaco,” kata Rocky.

Ia menambahkan RUU Omnibus Law Ciptaker ini hanya akan melayani para investor, dan berpotensi merusak lingkungan tanpa menciptakan lapangan kerja dan menaikkan pertumbuhan ekonomi. ”RUU ini isinya hanya memanjakan investor. Dan Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan menciptakan kesengsaraan bagi kaum buruh serta lingkungan. Padahal UUD 1945 menjamin tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi konsekuensinya hanya ada dua, tekan uang buruh, dan rusak lingkungan,” tandas Rocky.

Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan cluster pekerja dalam RUU tersebut, yakni upah minimum yang berpotensi berkurang bagi buruh tingkat kabupaten/kota, dan ketentuan kerja kontrak. Menurutnya, UU Omnibus  Law Ciptaker berpotensi menghapus aturan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang umumnya bernilai lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sedangkan terkait kerja kontrak, menurut Said di dalam RUU Omnibus Law Ciptaker ada potensi menjadi tenaga kontrak seumur hidup. Karena Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dihapus di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

”UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang existing sebagai protection floor atau perlindungan minimal bagi kaum buruh di industri manufaktur jangan diubah. Jangan diganti dan jangan direvisi,” tegas Said.

Ia menilai, pandemi Covid ini sudah mengubah tatanan ekonomi dunia secara fundamental. ”Dari 120 investor dunia yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia, gak ada satupun yang mengatakan bahwa mereka mengharapkan omnibus law ini menjadi prioritas saat ini. Mereka hanya ingin melihat bagaimana penanganan pemerintah terhadap pandemi virus Covid ini,” pungkas Said. (ind)



Apa Pendapatmu?