Alexa Metrics

Jangan Lengah Meski Tren Karhutla Turun

Jangan Lengah Meski Tren Karhutla Turun RAMAI-Diskusi webinar yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan ‘Persiapan Industri Sawit Hadapi Karhutla di Tengah Pandemi COVID-19’ di Jakarta, Selasa (25/8/2020). Foto: Forwatan for INDOPOS

indopos.co.id– Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tren kebakaran lahan dan hutan (karhutla) mengalami penurunan pada tahun ini. Meski demikian, pemerintah dan pelaku usaha tetap diminta waspada bahaya jilatan si jago merah yang puncaknya terjadi menjelang September 2020. Karena itu, dibutuhkan sinergi di antara semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat.

Data KLHK menunjukkan luas kebakaran lahan dan hutan antara 1 Januari– 31 Juli 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan 52,41 persen menjadi 71.145 hektare (ha). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu sekitar 135.747 ha.

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI Ardi Praptono SP MAgr menjelaskan, semua pihak berkolaborasi dan berkerja sama dalam upaya pencegahan karhutla pada tahun ini. Kementan secara aktif melakukan sosialisasi regulasi dan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di enam provinsi rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Langkah lainnya membentuk Brigade Karlabun dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) sebanyak 3.181 orang. Hingga 2019, telah terbentuk 17 Brigade Kartabun dengan total jumlah personel 1.051 orang. Selain itu, juga telah terbentuk 142 KTPA dengan total anggota petani sebanyak 2.130 orang.

Dalam pencegahan karhutla tahun ini, Kementan menyiapkan dana sebesar Rp4,55 miliar, dari sebelumnya dianggarkan mencapai Rp12,1 miliar. ”Akibat adanya Pandemi Covid-19, anggaran tersebut diefisienkan. Dari anggaran tersebut sudah dibuat demplot pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar di Kalteng. Fokus lain penggunaan dana ini, yaitu operasional brigade karlabun dan pengawalan penanganan kebakaran lahan serta perkebunan,” jelas Ardi dalam diskusi webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan ‘Persiapan Industri Sawit Hadapi Karhutla di Tengah Pandemi COVID-19’ di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Untuk itu, dia meminta perkebunan juga menyiapkan diri untuk mengatasi kebakaran. Bahkan Kementan punya sanksi tegas yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Perkebunan No 39/2014 tentang Perkebunan.

“Pada Pasal 108 dijelaskan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar,” katanya.

Kepala Sub Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Anis Susanti Aliati mengatakan, upaya pencegahan karhutla akan lebih baik dibandingkan terjadi kebakaran lalu baru dipadamkan. Itu sebabnya, pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

”Berdasarkan prediksi BMKG tahun ini terjadi kemarau basah mendukung pengurangan areal karhutla. Selain nitu, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kita lakukan lebih awal pada akhir musim hujan, yakni mulai pada Maret 2020,” ungkap dia.

Meskipun diakuinya, TMC bukan satu-stunya cara pengendalian karhutla. Menurut Anis, ada solusi lain, yakni optimalisasi pemanfaatan data iklim dan monitoring cuaca. Selain itu, pengelolaan dari para pemegang konsensi lahan agar melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar. ”Misalnya imbah hasil pembukaan bisa dimanfaatkan untuk membuat cuka kayu atau disinfektan,” ujarnya.

Anis mengatakan, BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Juli-September. ”Sebaiknya, kita semua lebih waspada, terutama Agustus ini dan berharap karhutla tahun ini tidak meningkat,” tandasnya.

Ketua Bidang Sustainability Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bambang Dwilaksono mengatakan, terdapat tantangan untuk penanganan karhutla, termasuk di area perkebunan yang masih dihadapi saat ini. Pertama, lahan perkebunan pada umumnya berada di remote area dengan sistem komunikasi dan transportasi yang terbatas. ”Ini menyebabkan deteksi kejadian dan penanganannya kerap kali mengalami keterlambatan,” ujar dia.

Kedua, masih ada peraturan perundangan yang membolehkan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru dengan alasan kearifan lokal. ”Jika pembakaran lahan oleh masyarakat masih ditolerir, maka berpotensi memicu kebakaran dalam skala besar apabila tidak disertai monitoring yang efektif,” katanya.

Ketiga, dalam penanggulangan kebakaran terutama program edukasi bagi komunitas setempat. ”Ini harus disikapi dengan program edukasi dan komunikasi yang tepat sesuai kultur masyarakat yang menjadi objek pencegahan,” tambah Bambang.

Keempat, Pandemi COVID-19 menjadikan keterbatasan interaksi, sehingga berpotensi menyebabkan rendahnya pelaksanaan program kerja sama dengan masyarakat lokal dalam penanganan karhutla.

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Dr Pandu Riono mengajak semua pihak berkolaborasi dan lebih waspada supaya kebakaran lahan dan hutan tidak membesar di tengah pandemi. Ini perlu dilakukan mencegah beban ganda bagi masyarakat yang mengalami dampak karhutla bagi kesehatan publik berupa penyakit paru, yakni tuberkulosis (TB). (aro)



Apa Pendapatmu?