Gerakan Antikorupsi Harus Digalakkan, Budaya Rasa Takut Dibangun dengan Landasan Kuat

indopos.co.id – Presiden RI Joko Widodo memerintahkan penggalakan gerakan budaya antikorupsi sebagai upaya memperbaiki regulasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. ”Gerakan budaya antikorupsi harus kita galakkan, masyarakat harus tahu apa itu korupsi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Rabu (26/8).

Kepala Negara menekankan pentingnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk memahami tentang pencegahan korupsi, termasuk di dalamnya gratifikasi dan lainnya. Budaya rasa takut juga harus dibangun dengan didasarkan landasan yang kuat. ”Kita semua harus tahu apa itu gratifikasi, masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, antikorupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya,”ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun karena takut denda dan penjara, takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada sanksi sosial, takut, dan malu kepada keluarga, tetangga, dan kepada Allah Swt.

Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian dari gerakan antikorupsi ini. ”Tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pendidik, insitusi pendidikan, keagamaan, dan kesenian adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini,” katanya.

Baca Juga :

Dengan ketelatenan semua serta perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, Presiden yakin masyarakat menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini. Presiden menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti aksi pencegahan antikorupsi ini dari waktu ke waktu.

”Pelaksanaan tiga agenda besar yang saya sampaikan, marilah kita bersama-sama laksanakan, samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan inovatif sekaligus bebas dari korupsi,” kata Jokowi.

Baca Juga :

Mantan Wali Kota Solo mengakui bahwa menerapkan pemerintahan yang cepat sekaligus bebas korupsi bukan hal yang mudah. ”Dua hal yang sama pentingnya dan tidak bisa dipertukarkan, langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya harus dijalankan, berjalan bersamaan dan saling menguatkan, hal ini tidak mudah,” ungkapnya.

”Memang tidak mudah, tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan, kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah konkrit, yang konsisten dari waktu ke waktu,” kata Jokowi.

Presiden menekankan bahwa situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat COVID-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. ”Kita harus membangun tata kelola pemerintah yang baik, cepat, efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” tambahnya.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan pencegahan korupsi juga harus tetap diiringi dengan penindakan korupsi. “Upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” ungkap Presiden.

Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melaporkan pencapaian aksi Stranas PK kepada Jokowi setelah berjalan selama 2 tahun sejak 2018. Ia menjelaskan bahwa utilisasi NIK pencapaian 68,07 persen, e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa pencapaian 61,79 persen, keuangan desa 83,33 persen, penerapan manajemen antisuap 65,75 persen, online single submission dengan pembuatan peta digital dan pelayanan perizinan berusaha 47,15 persen, dan reformasi birokrasi 65,06 persen.

Selain itu, Firli juga melaporkan kepada Presiden mengenai lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi dalam Stranas PK tersebut. ”Bali dengan angka 75 persen, Jawa Barat 71,88 persen, Kepulauan Riau 71,88 persen, DKI Jakarta 66,67 persen, dan NTT 62,50 persen,” ujar Firli.

Ia juga melaporkan kementerian/lembaga yang juga mendapatkan nilai terbaik. ”BPJS Kesehatan dengan 93,74 persen, BIG (Badan Informasi Geospasial) 83,95 persen, Kementerian Desa PDTT 77,79 persen, Kementerian PUPR 73,44 persen, dan Kemenkopolhukam 70,85 persen,” tuturnya.

KPK, lanjut Firli, juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam program Monitoring Centre for Prevention (MCP), salah satunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp80,9 triliun.  ”Penyelamatan keuangan negara Rp10,4 triliun yang terdiri atas penagihan tunggakan piutang Rp2,9 triliun dan pemulihan aset Rp845 miliar, sertifikasi aset Rp4,2 triliun, penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial Rp2,4 triliun,”pungkasnya. (gin/ant)

 

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.