Alexa Metrics

Warga TTS Tolak Cara Penyelesaian Konflik Lahan di Pubabu

Warga TTS Tolak Cara Penyelesaian Konflik Lahan di Pubabu Seorang ibu bersumpah makan tanah dalam aksi mempertahankan tanah ulayat mereka di Besipae, Timor Tengah Selatan, dalam kasus konflik lahan warga Besipae dengan Pemprov NTT. (Foto istimewa)

indopos.co.id – Puluhan warga Besipae, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan (TTS), Pulau Timor, menolak cara penyelesaian konflik lahan di Pubabu Besipae. Alasannya, tindakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menangani kasus tersebut tidak transparan. Pasalnya, penanda tangan dalam kesepakatan dengan Pemprov NTT tersebut bukan wakil warga Besipae.

Penolakan tersebut termuat dalam sebuah surat pernyataan. Dalam surat itu, dibubuhi tanda tangan di atas materai sebanyak 51 warga Besipae. ”Dengan ini kami menyatakan menolak kesepakatan dibuat Pemprov NTT dengan orang-orang yang mengatasnamakan kami pada 21 Agustus 2020,” tegas warga dalam surat pernyataan tersebut.

Warga yang menandatangani surat pernyataan itu, menyatakan warga Besipae secara turun-temurun telah tinggal dan menetap di tanah seluas sekitar 6.000 hektare (ha). Lahan itu, berada di Pubabu Besipae, Desa Linamnutu, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan, NTT.

Menurut warga, sebagaimana dalam isi surat pernyataan itu, tiga orang membuat dan meneken kesepakatan dengan Pemprov NTT yaitu Nope Nabuasa, Frans Nabuasa, dan PR Nabuasa. Ketiga orang itu, bukan bagian masyarakat Besipae, korban penggusuran. ”Kami sebagai masyarakat Besipae menolak kesepakatan tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTT mengklaim telah menyudahi konflik lahan Besipae. Itu setalah dilakukan teken kesepakatan mengakhiri konflik bersama tokoh adat di Besipae.

”Kesepakatan mengakhiri konflik lahan itu ditandai penandatanganan dengan tiga tokoh adat, yaitu Usif Frans Nabuasa, Usif Nope Nabuasa, dan Usif PR Nabuasa pada hari Jumat (21/8) lalu,” beber Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing, di Kupang, Sabtu (22/8).

Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan sejumlah elemen mayarakat. Di antaranya pemimpin TNI dan kepolisian Timor Tengah Selatan, Camat Amanuban Selatan, dan tokoh agama Besipae.

Zeth menyebutkan salah satu butir kesepakatan itu, pemerintah dan para tokoh bersama-sama mengakhiri konflik lahan di Besipae. Pada hari Sabtu 22 Agustus 2020, Pemprov NTT juga turun kembali ke Besipae untuk menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat terlibat konflik lahan tersebut.

 

Sediakan Pupuk dan Bibit Warga

Sementara Pemprov NTT menyediakan bibit dan pupuk untuk warga Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor. Itu dilakukan untuk mendukung kegiatan pertanian di kawasan hutan Besipae.

”Kami sudah sediakan bibit dan pupuk untuk warga Besipae untuk bertani di lahan Besipae aset Pemprov,” tegas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing.

Tindakan itu sejalan langkah Pemprov NTT memanfaatkan hutan Besipae setelah konflik lahan berakhir. Konflik lahan itu, selesai secara damai. Selanjutnya, Pemprov NTT mempersiapkan program pemanfaatan lahan Besipae untuk pengembangan pertanian.

Ia tidak menyebutkan jumlah bibit dan pupuk tersebut. Namun, bantuan sudah dipersiapkan sesuai kebutuhan warga. ”Jadi, silahkan warga mengolah lahan dengan bantuan bibit dan pupuk. Yang penting warga tidak mengkalim lahan garapan itu sebagai hak milik,” bebernya.

Zeth menjelaskan, hasil pertanian masyarakat juga akan dibeli melalui badan usaha milik daerah (BUMD). Pemprov NTT telah menyediakan program pemanfaatan kawasan hutan Besipae untuk pengembangan ternak sapi, pakan ternak, dan budidaya lamtoro, porang, dan kelor. ”Seluruh program melibatkan masyarakat,” ucapnya.

Pemprov NTT billing Zeth, tidak ada guna memiliki aset besar tetapi tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Karena pemerintah melalui Pemprov NTT berkomitmen memanfaatkan lahan Besipae bagi kesejahteraan masyarakat. (ant)



Apa Pendapatmu?