Alexa Metrics

Kemdikbud Belum Selaraskan Regulasi, Banyak Surat Edaran Tak Sejalan Aturan

Kemdikbud Belum Selaraskan Regulasi, Banyak Surat Edaran Tak Sejalan Aturan Mendikbud Nadiem Makarim usai raker dengan DPR. (Foto: Charlie lopulua/INDOPOS)

indopos.co.id – Panja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR menemukan sejumlah kendala pada pelaksanaan PJJ di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu Panja PJJ memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim untuk memaksimalkan PJJ selama masa pandemi Covid-19. Sebab, banyak surat edaran yang dibuat Kemendikbud tetapi tidak selaras dengan regulasi.

Ketua Panja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, masyarakat Indonesia belum siap mengikuti pelaksanaan PJJ. “Guru, siswa dan orangtua belum siap dengan PJJ. Karena masyarakat kita belum seluruhnya menguasai teknologi,” ujar Agustina Wilujeng Pramestuti dalam rapat kerja di Senayan, Kamis (27/8).

Ia menyebutkan, dari 175, 4 juta atau 64 persen pengguna teknologi digital terkonsentrasi di perkotaan. Meskipun jaringan internet hampir 71 ribu desa atau 85 persen telah menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Dan penggunaannya rata-rata berusia di atas 25 tahun. “Regulasi sudah ada tentang pendidikan darurat. Tapi sarana dan prasarana belum optimal,” katanya.

Ia menegaskan, pada masa pandemi Covid-19, Kemdikbud banyak mengeluarkan surat edaran (SE). Akan tetapi tidak mendasari pada regulasi yang ada. Baik UU nomor 20 tahun 2003 dan UU no 12 tahun 2012. Salah satunya SE terkait penggunaan dana BOS dan terkait pegawai. Padahal, SE tersebut harus selaras dengan regulasi pelaksanaan PJJ pada masa pandemi COVID-19, sehingga tidak berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

“Pada beberapa bulan pertama SE ini bukan mengatur bagaimana tata cara PJJ dan hingga Juni kurikulum darurat belum juga diterbitkan,” bebernya.

Penerbitan surat edaran ini, menurutnya, mendapat keluhan dari guru dan tenaga pendidik karena surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa dilakukan untuk mengubah peraturan sebelumnya. Selain itu, Kemendikbud hendaknya membuat survei yang lebih berkualitas terkait pemilihan responden dan substansi survei.

Hal ini menyebabkan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik belum siap. Begitu pula sarpras yang digunakan sekolah hanya ala kadarnya. Sehingga siswa pun tidak siap, karena APBN tidak mengalokasikan anggaran itu.

Ia mengatakan, untuk melihat keberhasilan PJJ Kemdikbud membutuhkan informasi mengenai masalah yang dihadapi setiap satuan pendidikan, tenaga pendidik dan peserta didik. Yakni yang terkait konten pembelajaran, platform pembelajaran yang khusus dimiliki oleh pemerintah yaitu Rumah Belajar dan media pembelajaran TVRI dan RRI.

Kemudian ketersediaan listrik, jaringan komunikasi, perangkat belajar termasuk kemampuan orangtua dan peserta didik. Kemdikbud juga harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penyediaan sarana PJJ dan prioritas refokusing anggaran APBN 2020 untuk menyelesaikan masalah PJJ di masa pandemi. Untuk memastikan fasilitas pendukung PJJ seperti listrik, jaringan komunikasi dan sarpras lain.

“Tidak jadi orangtua harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli gawai dan paket internet (pulsa). Dan siswa yang berada di daerah yang tidak terjangkau internet tidak bisa mengikuti PJJ,” jelasnya.

Menjawab hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memastikan bakal memberikan pulsa bagi siswa dan guru, serta mahasiswa dan dosen untuk PJJ. Untuk kebutuhan pulsa tersebut, menurut Nadiem, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun. Anggaran segera dibagikan kepada para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

“Kami mendapatkan tambahan anggaran. Dan ini menjawab kecemasan masyarakat yang nomor satu yaitu pulsa, pulsa, pulsa. Data, data dan data,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya sedang melakukan akselerasi untuk membantu siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Selain itu, pihaknya juga menambahkan anggaran penerima tunjangan profesi guru dan tenaga pendidik guru besar sebesar Rp1,7 triliun.

“Alokasi anggaran untuk pulsa ini merupakan realokasi dari anggaran Program Organisasi Penggerak (POP). BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp3,2 triliun juga akan sampai di rekening sekolah di akhir minggu ini untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan di 56.000 sekolah di 31 desa atau kelurahan,” bebernya. (nas)



Apa Pendapatmu?