Alexa Metrics

Wajib Masker, Edukasi Dulu, Baru Denda

Wajib Masker, Edukasi Dulu, Baru Denda Petugas Dishub Banten mengenakan seorang pengendara wanita yang dibonceng motor karena tidak memakai masker saat sosialisasi Pergub Wajib Memakai Masker yang digelar di Pasar Kepandean, Kota Serang, Banten, Kamis (27/8). (Foto: Asep Fathulrahman/ANTARA)

indopos.co.id – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy terus mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Menangani Pandemi Covid-19 yakni kewajiban memakai masker bagi warga Banten.

Menurut Andika juga, penerapan sanksi yang diatur dalam pergub diterapkan bertahap. ”Jadi enggak begitu kedapatan melanggar, langsung didenda. Denda itu terakhir,” terangnya usai menghadiri kunjungan kerja Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar ke Kampung Tangguh Nusantara (KTN) di Desa Guradog, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Kamis (27/8).

Tampak hadir pada acara itu, Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Gumuruh W dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Andika juga menjelaskan, sanksi denda baru akan dikenakan kepada pelanggar jika kedapatan berulang kali tidak mengenakan masker.

”Tahapannya kan teguran dulu. Kala kemudian melanggar lagi, baru disanksi (denda),” ujarnya juga. Andika juga mengatakan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) pergub tersebut sudah secara rinci mengatur mekanisme pendataan pelanggar secara terintegrasi.

Sehingga data pelanggar akan dapat diakses semua aparat yang pemerintah daerah (pemda) maupun TNI dan Polri yang  bertugas menjalankan amanat pergub tersebut. Andika juga meminta bupati/wali kota di Banten yang akan menerbitkan aturan serupa agar mempertimbangkan  besaran nominal denda kepada pelanggar aturan tersebut.

”Kondisi masyarakat saat ini sedang sulit dari berbagai aspek dampak Pandemi COVID-19,” ucapnya lagi. Selain itu juga, menurut Andika lagi, yang perlu dikedepankan dalam upaya memerangi COVID-19 bukan hukuman atau sanksi, tapi edukasi.

Dalam kesempatan itu, Andika mengapresiasi Polda Banten atas inisiasi mengbentuk KTN yang diberi nama KTN Kalimaya. Melalui KTN, warga melakukan pemberdayaan lingkungan secara ekonomi, sosial, kesehatan, hingga pendidikan.

”Dengan KTN, warga bisa melakukan upaya-upaya ketahanan pangan, sampai dengan upaya melawan COVID-19,” katanya seraya berjanji akan memerintahkan OPD terkait di Pemprov Banten mendukung dengan mengintegrasikan program-program OPD dengan program KTN.

Sedangkan Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan jika inisiasi KTN adalah memberdayakan masyarakat secara swadaya untuk mampu menghadapi persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang kini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

”Saat ini momentumnya, pemberdayaan masyarakat di KTN untuk memerangi COVID-19,” katanya. Dalam kesempatan itu, Kapolda ditemani Wagub Andika, Danrem, dan Bupati Iti melakukan peninjauan kebun ketahanan pangan PKK Desa Guradog, Kecamatan Curug Bitung.

Untuk diketahui, Pemprov Banten telah menerbitkan Pergub No 38/2020 sebagai turunan Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2020 sebagai landasan hukum penegakan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan terkait penanganan COVID- 19.

Di pergub tersebut, warga yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan seperti kewajiban mengenakan masker diancam denda Rp100 ribu. Adapun pengelola/penanggung jawab fasilitas umum jika melanggar dikenakan denda Rp 300 ribu.

Penegakan disiplin wajib masker tersebut akan dilakukan di tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, tempat ibadah, dan sarana pendidikan. (yas)



Apa Pendapatmu?