Alexa Metrics

Pakar IT Sebut Uji Materi UU Penyiaran Bakal Tingkatkan Pendapatan Industri Kreatif

Pakar IT Sebut Uji Materi UU Penyiaran Bakal Tingkatkan Pendapatan Industri Kreatif uu penyiaran

indopos.co.id – Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto menyoroti langkah RCTI dan iNews yang mengajukan uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, permohonan dua stasiun televisi itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) justru akan meningkatkan pendapatan para pelaku industri kreatif. Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

“Bukan membatasi kebebasan berekspresi seperti isu yang dihembuskan oleh pihak tertentu,” jelasnya, Sabtu (29/8/2020).

Danrivanto menambah, kekhawatiran teman-teman insan kreatif atau publik yang biasa melakukan tayang langsung atau live di platform media sosial/penyiaran akan dikekang atau disanksi, karena tidak berizin bukanlah tujuan dari permohonan ke MK.

“Karena yang akan diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan siaran melalui Internet jika permohonan dikabulkan oleh MK, hanya untuk korporasi yang selama ini telah melakukan eksploitasi digital dan data di Indonesia,” jelasnya.

Dia menjelaskan, karena permohonan itu untuk korporasi dan bukan bagi insan kreatif, maka uji publik UU Penyiaran tersebut justru menguntungkan bagi pelaku industri kreatif.

Karena dengan aturan yang jelas, bisa diatur berapa pendapatan proporsional yang semestinya mereka dapatkan. “Benefit di Indonesia tidak sama dengan di Amerika Serikat, tidak proporsional, lebih besar di AS, karena di sana sudah diatur,” tuturnya.

Danrivanto menegaskan, tujuan pembentukan UU Penyiaran yang utama adalah harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi. Atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis. Termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.

“Pemaknaan legislasi terhadap penyiaran melalui Internet merupakan implementasi satu dari Panca Fungsi Hukum. Yaitu fungsi Stabilitatif bahwa UU Penyiaran mesti berfungsi sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam kemajuan teknologi,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?