Alexa Metrics

Penolakan DPRD DKI Soal Sepeda Masuk Tol Berlanjut

Penolakan DPRD DKI Soal Sepeda Masuk Tol Berlanjut Ilustrasi. Foto: ANTARA

indopos.co.id – Belum satupun anggota DPRD DKI yang mendukung usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar sepeda dibolehkan masuk tol dalam kota di akhir pekan. Usulan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kini giliran Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth turut menentang gagasan berbahaya itu. Menurut Kent usulan tersebut sangat ngawur dan mengada-ngada.

”Tol merupakan jalan bebas hambatan yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang membayar tarif jalan tol. Kalau mau sepeda masuk tol, ya harus mengubah undang-undangnya. Jangan suka membuat usulan tanpa kajian yang jelas Pak Anies,” tegas Kenneth di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Pasalnya, keberadaan tol hanya diperuntukan bagi kendaraan bermotor yang membayar tarif jalan tol seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Selain itu, kata dia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 angkutan jalan dan Undang Undang 38 tahun 2004. Dari UU itu, sudah pasti jalan tol untuk pengguna roda empat atau lebih.

Ia menambahkan, sepeda yang melintas di dalam tol sangat berbahaya dan akan memperburuk keadaan serta bisa mengancam keselamatan pengendara lain dan pesepeda itu sendiri. ”Sangat berbahaya bagi pesepeda dan pengendara lain, pertama anginnya terlalu kencang, ditakutkan terjadi kecelakaan lalulintas, kedua letak koefisien jalan juga musti jadi pertimbangan. Selain itu, di setiap akhir pekan kemungkinan besar tol akan macet. Jadi tidak memungkinkan jika sepeda bisa melintas di dalam tol,” tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Kent, harus memikirkan pembangungan infrastruktur untuk membuat jalur sepeda di dalam tol jika usulan tersebut diterima oleh Kementerian PUPR. Namun, hal itu akan bisa memakan waktu yang lama.

Jika mau, harus di buat jalur khusus sepeda di dalam tol, tapi akan memakan waktu dan anggaran yang besar. ”Dan juga jika jalur itu selesai, saya khawatir bahwa jabatan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta juga sudah berakhir. Pertanyaannya adalah apa mungkin gubernur baru mau mengikuti kebijakan pak Anies, biasanya beda gubernur akan beda pula kebijakannya,” tutur Kent.

Usulan yang dilakukan Gubernur Anies, kata dia, harus memikirkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Jakarta. ”Terobosan ini tentu harus menjaga dan memelihara keamanan dan kenyaman, hal itu sangat penting dilakukan oleh Seorang Gubernur, orang yang mengambil kebijakan. Jadi ke depannya masyarakat tidak merasa was-was dan resah atas usulan tersebut,” ungkap Kent.

Menurutnya, pengguna sepeda road bike bisa menggunakan Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur jika untuk hanya sekedar latihan ataupun ada event. ”Jika hanya latihan bisa menggunakan Velodrome Rawamangun, kenapa harus menggunakan tol, yang terlalu riskan dan bahaya bagi pesepeda, di jalan umum saja saya banyak melihat kecelakaan yang terjadi antara pesepeda dan pengendara roda dua atau roda empat, apalagi ini di jalan tol. kesadaran masyarakat kita dalam menaati rambu rambu lalu lintas masih sangat rendah,” kata Kent.

Konsultasi Dewan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan berkonsultasi dengan DPRD DKI dalam mengambil kebijakan yang berkaitan soal virus corona atau COVID-19. Saran itu diberikan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono untuk mencegah masalah di masyarakat.

“Pak Gubernur dalam memutuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan warga melalui Peraturan Gubernur (Pergub) di masa pandemi ini, sebaiknya konsultasi dengan kami,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Kamis (27/8/2020).

”Kami di DPRD sebagai representasi masyarakat karena pemilih kami adalah warga Jakarta,” lanjut Mujiyono. Menurutnya, bahan kajian ilmiah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dapat diberikan kepada DPRD DKI. Kebijakan yang dianggap krusial akan berdampak positif bagi warga Jakarta dan tidak memicu polemik.

”Yah paling tidak bahan kajian ilmiah berbasis data diberikan kepada kami, agar kebijakannya tidak kontra produktif,” kata politisi dari Partai Demokrat ini. Mujiyono mencontohkan, kebijakan yang tidak dilibatkan dan mengundang polemik yakni rencana penggunaan masker di wajah patung Jenderal Sudirman. Selain itu, pemakaian ruas tol untuk sepeda balap.

Menurut dia,  rencana Anies Baswedan itu memicu protes dari berbagai kalangan, bahkan masyarakat mencibir rencana itu. ”Kalau yang kayak begini, nggak pernah berdiskusi, harusnya dikasih kajiannya nanti dibahas bersama,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memasang masker di patung pahlawan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2020) petang. Namun rencana tersebut batal dilakukan karena mengundang polemik dari berbagai pihak.

Selain itu, Anies Baswedan mengajukan surat  kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Isi surat itu  permohonan untuk pemakaian ruas tol layang lingkar dalam Jakarta Wiyoto-Wiyono sebagai lintasan sepeda.

Usulan itu disampaikan Anies Baswedan melalui surat bernomor 297/-1.792.1 tertanggal 11 Agustus 2020. Surat ditujukan hanya kepada Menteri PUPR Basuki tersebut, berisi permohonan pemanfaatan ruas jalan tol layang Wiyoto Wiyono dari Cawang sampai Tanjung Priok sepanjang 12 kilometer. (dni)



Apa Pendapatmu?