Alexa Metrics

Masak Vaksin COVID-19 Harus Disertifikasi Halal

Masak Vaksin COVID-19 Harus Disertifikasi Halal

indopos.co.id – Vaksin COVID-19 belum berhasil ditemukan saja sudah meributkan halal-haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai-sampai harus mensyaratkan sertifikasi halal.

’’Vaksin harus disertifikasi para ulama. Kalau vaksin ini halal tidak masalah. Tapi kalau tidak halal, maka para ulama harus berijtihad,’’ tegas Sekjen MUI Anwar Abbas kepada INDOPOS, Jumat (28/8).

Komisi Fatwa MUI memiliki wewenang penuh untuk menetapkan halal atau haram suatu vaksin. Siapa pun tidak bisa melakukan intervensi, sekalipun itu pemerintah sendiri.

’’Jadi tidak bisa pemerintah terus kemudian menetapkan vaksin COVID-19 halal. Ya, yang menetapkan nanti para ulama. Dan sebaiknya, bahan pembuatan vaksin dari sekarang sudah disampaikan ke Komisi Fatwa,’’ katanya.

Terkait vaksin COVID-19 atas nama keselamatan manusia, dikatakan Anwar, tidak dibenarkan kemudian vaksin menggunakan bahan tidak halal. Banyak penyakit yang tidak sedikit menyebabkan korban meninggal. Seperti penyakit diabetes, jantung dan penyakit lainnya. ’’Tidak benar kalau vaksin COVID-19 kemudian menggunakan bahan tidak halal. Kan baru berapa yang meninggal? Korban meninggal karena penyakit jantung berapa? Kemudian akibat merokok berapa? Mungkin jumlahnya lebih banyak,’’ bebernya.

Dia mengingatkan pemerintah agar tetap patuh pada fatwa halal MUI. Karena selama ini setiap obat atau vaksin penyakit lainnya selalu minta pendapat para ulama. ’’Jangan ujug-ujug dengan alasan keselamatan manusia terus vaksin COVID-19 menggunakan bahan tidak halal. Itu bukan wewenang pemerintah, kalau menyangkut agama harus menyerahkan ke para ulama,’’ ungkapnya.

Dikatakan Anwar, hal ini untuk menghindari penolakan dari masyarakat. Sebab, apa pun keputusan pemerintah belum tentu sama dengan keputusan para ulama. ’’Pemerintah bisa bilang gawat, tapi kalau kami bilang tidak gawat bagaimana? Jangan sampai pemerintah paksa masyarakat menggunakan vaksin, masyarakat berhak menolak. Dan ini bisa saja chaos. Jadi sebaiknya ikuti prosedur fatwa, dari sekarang transparan saja bahan vaksin apa? Karena para ulama tidak saja melihat bahan, tetapi juga mendengarkan keterangan dari para ahli,’’ ucapnya.

Sementara itu Kepala Biro Humas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Widyawati menuturkan, vaksin COVID-19 nanti harus melalui uji sertifikasi halal dari MUI. Namun saat dikonfirmasi lebih jauh terkait proses dan bahan pembuatan vaksin, Widyawati enggan berkomentar. ’’Iya, vaksin harus disertifikasi halal,’’ katanya.

Di tempat terpisah, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, secara umum penentuan halal dan tidaknya sebuah vaksin melalui dua tahap.

’’Tentunya ada dua tahap di tahap pengembangan atau risetnya dan nanti tahap produksi,’’ kata Bambang beberapa saat lalu.

Mengenai vaksin Sinovac yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak luar, Bambang mengatakan bisa diketahui saat produksi yang dilakukan oleh Biofarma dibarengi konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

’’Biofarma sudah punya pengalaman panjang untuk mendapatkan status tersebut dari Dewan Syariah atau Dewan MUI,’’ ujarnya.

Kemenristek/BRIN hingga kini terus mendorong inovasi teknologi menghadapi pandemi COVID-19 termasuk penemuan vaksin COVID-19.

Bambang menyebutkan, pihaknya turut mengembangkan Imunomodulator yang merupakan sejenis suplemen berbasis herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu untuk mendorong pengembangan test kit dengan tingkat akurasi semakin tinggi dengan biaya terjangkau.

Menurutnya, riset obat dan vaksin menjadi salah satu solusi dalam meredakan krisis ekonomi dalam negeri maupun global.

Saat ini, hampir seluruh negara di dunia mengalami situasi kemunduran akibat meluasnya pandemi yang memicu multiplier effect di sejumlah sektor kehidupan. Beberapa negara besar seperti Jerman dan Singapura telah mengumumkan resesi. Sementara di Indonesia aktivitas perekonomian mengalami reduksi pertumbuhan ekonomi Kuartal 1 2020 anjlok hingga 2,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 5,07%.

“Salah satu solusi untuk meredakan krisis ekonomi global adalah obat dan vaksin. Vaksin memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap orang sehingga perekonomian berjalan kembali seperti sedia kala. Pengembangan vaksin COVID-19 juga merupakan simbol kemandirian bangsa, lambang kemajuan ilmu pengetahuan serta berperannya ilmuwan di suatu negara,’’ kata Menristek.

Karenanya, sambung Bambang, Kemenristek/BRIN pada Maret 2020 lalu membentuk Konsorsium Riset inovasi COVID-19 yang berperan aktif menyinergikan program riset dan inovasi untuk menangani pandemi COVID-19 dan menghasilkan produk tepat guna untuk dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dalam mencegah mendeteksi dan merespons pandemi.

’’Konsorsium riset dan inovasi COVID-19 merupakan perwujudan dan cikal bakal kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra industri. Dalam waktu 2 bulan sejak dibentuk sebagai bentuk dukungan penanganan pada COVID-19 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-112, Presiden Joko Widodo meluncurkan 9 produk utama dari 55 produk dan inovasi. Hingga saat ini, telah dihasilkan sebanyak 61 produk inovasi konsorsium riset dan inovasi yang terbagi dalam beberapa bidang,” tandasnya.

Sangat Diperlukan

Permintaan pengajuan sertifikasi halal vaksin COVID-19 dari Wapres Maruf Amin menjadi sorotan berbagai kalangan. Hal itu dikarenakan kekhawatiran penggunaan bahan vaksin tersebut tidak halal. Apalagi obat tersebut diimpor dari Tiongkok.

Peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Wien Kusharyoto mengatakan, sertifikasi halal untuk vaksin COVID-19 sangat diperlukan. Mengingat vaksin itu merupakan produk farmasi yang akan diperuntukkan masyarakat luas. Dan hal itu pun diatur dalam regulasi pemerintah.

’’Tentu ini sangat perlu, karena memang ada aturannya. Ini kan obat-obatan yang diproduksi massal oleh perusahaan farmasi. Makanya ini perlu dipahami semua pihak,’’ katanya saat dikonfirmasi sejumlah jurnalis, Jumat (28/8).

Dijelaskan Wien, sertifikasi halal menjadi penting untuk menghindari terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu akan kehalalan. Terlebih mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sehingga jaminan itu harus diberikan pemerintah dalam menanggulangi Virus Corona.

’’Jangan seperti vaksin Measles Rubella yang ditolak karena tidak ada label halal. Vaksin ini kan diimpor dari China, dan di sana uji klinisnya seperti apa harus dapat dijelaskan. Mungkin bagi yang nonmuslim tidak jadi masalah, nah yang sorotan ini adalah mayoritas,’’ paparnya.

Menurutnya, tidak hanya vaksin impor yang memerlukan sertifikasi halal di Indonesia. Uji klinis vaksin dari dalam negeri pun tetap harus memiliki sertifikasi tersebut.

’’Harus ada keterangan dari BPOM dan LPPOM juga. Tentu harus ada uji klinis dan higienis dan halal baru dapat diproduksi massal. Sama juga dengan makanan harus punya label halal,’’ ujar Wien.

Wien berharap, sejumlah lembaga terkait dapat mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal vaksin COVID-19 yang diimpor dari Tiongkok. Sebab, perusahaan obat milik pemerintah akan segera memproduksinya secara massal. Dan itu pula yang membuat masyarakat tenang dalam menggunakan vaksin ini penyembuhan virus yang melanda banyak negara.

Sementara itu, Pengamat Kesehatan Universitas Indonesia, Ratna Sitompul menuturkan, sertifikasi halal pada vaksim COVID-19 ini sangat diperlukan. Karena obat tersebut memiliki tujuan humanis dan penyelamatan jiwa. Sehingga, status kehalalan akan terhubung secara paralel dengan hasil penelitian uji klinis oleh Bio Farma selaku produsen vaksin Corona tersebut.

’’COVID -19 sudah memakan banyak korban dari masyarakat yang menganut beragam agama. Walapun keadaan darurat tetap harus ada uji halal. Ini kan sudah budaya yang diatur dalam sebuah agama,’’ tuturnya.

Ditambahkan Ratna, keberadaan sertifikasi halal terhadap vaksin COVID-19 ini bukan hanya dikaji dari persoalam kesehatan, dan juga ekonomi semata. Melainkan juga harus melihat aspek sosial dan agama. Sehingga semua unsur itu pun harus terpenuhi. (cok/nas/wok)



Apa Pendapatmu?