Alexa Metrics

DPRD Sikapi Kenaikan Tanpa Henti Kasus COVID-19 di Jakarta

DPRD Sikapi Kenaikan Tanpa Henti Kasus COVID-19 di Jakarta Ilustrasi

indopos.co.id – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyebut data orang positif COVID-19 ini selalu bertambah banyak. Dirinya mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan protokol COVID-19 di zona merah COVID-19.

Dalam sepekan terakhir, terdapat tren kenaikan kasus positif COVID-19 secara signifikan di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, pada Minggu (30/8), jumlah kasus positif mencapai angka 1.114. Dari jumlah tersebut, 385 kasus adalah akumulasi data tujuah hari sebelumnya sebagian besar terpapar COVID-19 saat libur panjang akhir pekan (long weekend) pada rentang waktu 16 – 22 Agustus 2020.

”Wilayah-wilayah di RT dan RW zona merah tolong diperketat pengawasannya,” kata Prasetyo. Minggu (30/8/2020). Menurutnya, sejumlah warga Jakarta yang bertempat tinggal di zona merah masih ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan perihal COVID-19.

Dia melanjutkan, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sebaiknya memperketat pengawasan protokol COVID-19 di area perkantoran. ”Termasuk pengawasan di perkantoran. Berikan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” ucap Prasetyo.

”Kalau ada yang terinfeksi sebut terinfeksi. Tak perlu ditutup-tutupi. Ini bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Isolasi sementara untuk disterilisasi,” ungkapnya. Dia menambahkan, perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase pertama pun tepat dilakukan.

”Melihat situasi PSBB transisi saat ini sudah berlangsung baik, memang sebaiknya dilanjutkan,” sebutnya.

Tutup Balai Kota

Anggoa DPRD DKI mendesak gedung Balai Kota DKI Jakarta dan sejumlah kantor kantor dinasi terkait ditutup sementara imbas dari tujuh pejabat Pemprov DKI positif (COVID-19). Pemprov DKI menyebut pihaknya telah melakukan sterilisasi ke seluruh ruangan.

Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Abdul Aziz menilai seharusnya kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ditutup sementara untuk sterilisasi. Langkah itu dilakukan setelah ada tujuh pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terpapar virus COVID-19.

”Saya mendukung kalau memang kantor Pemda DKI harus ada ditutup tiga hari untuk disterilkan dan sebagainya. Memang itu seharusnya ditutup beberapa hari untuk sterilisasi begitu,” kata Aziz, di Jakarta,  Minggu (30/8/2020). Menurut Aziz, penutupan sementara untuk sterilisasi itu agar pegawai tidak cemas dalam bekerja karena sebelumnya ada yang terpapar Corona. Lingkungan kerja yang bersih dan steril bisa mengurangi risiko penularan penyakit diantara sesama pegawai.

Senda dengan Aziz, F-NasDem DPRD DKI meminta gedung Balai Kota Jakarta dilakukan penutupan selama 14 hari ke depan. Dia mengatakan seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengutamakan keselamatan orang banyak.

“Ya menurut saya kantor Anies yang di balai kota itu ditutup aja selama 14 hari ke depan. Dari pada menyebar ke yang lain, itu kan lebih berbahaya lagi,” kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter. ”Kita sudah melakukan sterilisasi seluruh ruangan di Kompleks Balai Kota, saat kami mengetahui ada tujuh pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terkena, pada hari Jumat 21 Agustus 2020,” ujar Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin di Jakarta, (30/8/2020).

Budi mengatakan, info tujuh pejabat Pemprov DKI yang dinyatakan positif COVID-19 bertepatan dengan hari libur selama empat hari. Sehingga menurutnya, pihaknya telah memanfaatkan waktu tersebut untuk menutup sementara dan melakukan sterilisasi.

”Info adanya tujuh pejabat yang terkena saat Minggu kemarin bertepatan saat libur empat hari dari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. empat hari libur tersebut kami manfaatkan untuk melakukan sterilisasi yang sudah kami mulai dari hari Kamis,” kata Budi.

”Jadi seluruh Kompleks Balai Kota selama empat hari seluruhnya sudah kami sterilisasi. Hari Senin pegawai masuk, insyaallah seluruh Kompleks Balai Kota sudah steril kembali,” setubnya.

Budi menambahkan, sterilisasi dilakukan dengan dibantu 125 personel. Personel ini terdiri dari Dinas Penanggulangan Kebakaran hingga petugas kebersihan. ”Dibantu oleh 125 personel Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan puluhan petugas kebersihan, dan pengamanan dalam biro umum dan ASD,” tuturnya.

Awasli Live Music

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membolehkan izin penyelenggaraan konser live music dengan aturan ketat protokol kesehatan. Namun, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Pemprov DKI kelalaian bisa saja terjadi dengan diizinkannya dibuka kembali kegiatan live music pada jenis usaha restoran/tempat makan atau kafe.


Anggota Komisi B DPRD DKI Steven Setiabudi Musa mengatakan dengan diizinkannya live music menjadi kesempatan untuk memberikan wadah untuk berekspresi. Ini sekaligus menghidupkan kembali perekonomian para musisi lokal yang selama ini bergantung kepada penghasilan dari kegiatan bermusik secara reguler.

“Kalau syaratnya harus melalui protokol kesehatan (COVID-19) itu harus dilakukan mereka (musisi) dan dibatasi karena kita juga sedang PSBB Transisi dan baru saja diperpanjang lagi. Komisi B mendukung kebijakan ini, asalkan memang protokol kesehatannya memang harus diawasi ketat,” kata Steven, Minggu (30/8/2020).

Menurut Steven, kegiatan pengawasan hingga penerapan regulasi daerah yang dikeluarkan Pemprov DKI masih belum berjalan dengan optimal di lapangan. Sehingga, perlu ada pengawasan yang lebih diperketat apabila kegiatan live music tetap dilakukan, khususnya di kafe-kafe kecil yang mungkin berpotensi abai terhadap protokol COVID-19.


”Jangan ragu-ragu juga ketika protokol kesehatan (Coivd-19) tidak dijalankan kafe, itu harus ditindak. Harus diatur pasti bisa, dan kesadaran dari pemilik kafe juga pengawasan dari Pemprov DKI,” ungkap Steven.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan baru Pemprov DKI untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat, khususnya dari kalangan musisi. Sehingga, perlu ada rasa tanggung jawab bersama untuk terus mengedepankan penggunaan protokol COVID-19 tanpa terkecuali.

”Terhadap kafe live music, dengan ada dibolehkan seperti itu sudah barang tentu dipikirkan (Pemprov DKI) sebelumnya. Kabar ini juga memberikan angin segar juga untuk banyak hal yang terlibat disitu, mulai dari perekonomian dan segala macam,” ucapnya.

Meski demikian, Wahyu tetap mengusulkan kepada Pemprov DKI agar terus meningkatkan fungsi pengawasan dengan memeriksa langsung kondisi kesehatan para musisi sebagai pelaku seni yang akan tampil hingga penonton yang akan menikmati hiburan di lokasi kafe tersebut.

”Bisa saja disyaratkan misalnya vokalis itu wajib di rapid tes atau swab sebelum perform, dan yang nonton juga harus disiplin (protokol COVID-19) 3M itu. Kalau pemain musiknya disiplin tapi penonton nya enggak, ya sama aja bohong dan juga para pekerjanya,” kata Wahyu. (dni)



Apa Pendapatmu?