Alexa Metrics

AIPI Bahas Rekomendasi MPR Agar Visi-Misi Cakada Tak Terpisah dengan Visi NKRI

AIPI Bahas Rekomendasi MPR Agar Visi-Misi Cakada Tak Terpisah dengan Visi NKRI Sekjen DKPP Bernard Dermawan Sutrisn.FOTO:IST

indopos.co.id – Bertepatan dengan HUT MPR RI ke-75 pada 29 Agustus 2020, MPR RI merekomendasikan agar visi dan misi calon kepala daerah (cakada) menjadi bagian tidak terpisahkan dari visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Visi-misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sebagai arah bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di segala bidang kehidupan, yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (31/8/2020). Hal tersebut diutarakan Bamsoet saat sambutan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR RI ke-75 di Gedung NusIV, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Senada dengan rekomendasi MPR RI tersebut, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menggandeng MPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar Webinar Nasional pada Senin, 31 Agustus 2020.

Webinar dengan tema “Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Pemilu dan Pilkada”, menghadirkan narasumber : Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR), Tito Karnavian (Mendagri), Arif Budiman (Ketua KPU), Abhan (Ketua Bawaslu), Muhamad (Ketua DKPP). Pembahas dari penggiat Pemilu adalah Jery Sumampow dan Khoirunnisa Nur. Pengantar Diskusi oleh Alfitra Salaam (Ketua Umum AIPI) dan moderator diskusi Nur Hidayat Sardini (Ketua AIPI Semarang)

Melalui Webinar ini, diharapkan agar Rekomendasi MPR tentang visi dan misi Calon Kepala Daerah terintegrasi dengan Visi NKRI, dapat diimplementasikan secara substansi dan teknis oleh Penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait.

”Rekomendasi MPR terkait integrasi visi dan misi calon kepala daerah dengan visi NKRI harus dimplemetasikan ke tataran teknis setelah mendapat penguatan atau masukan dari publik dan berdasarkan kajian akademis,” ujar Sekjen AIPI Bernad Dermawan Sutrisno selaku ketua panitia pelaksana webinar nasional.

Berikut rekomendasi hasil webinar nasionalasosiasi ilmu politik Indonesia tentang visi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Senin, 31 Agustus 2020. Memedomani hasil diskusi pada webinar nasional yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI)dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
1.Visi dan Misi NKRI diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional,baik oleh pemerintahpusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya, visi dan misi NKRI tersebut perlu ditegaskan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

2.Pemilu harus menjadi bagian integral untukmencapai tujuan negara dan memperkuat NKRI. Visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada harus dalam rangka mencapai tujuan negara, melaksanakan pilar demokrasi, dan mewujudkan sistem politik dan pemerintahan yang efektif; 3.Pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat wajib berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila, visi dan misi NKRI, dan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa;

4.Pembangunan lembaga-lembagapenyelenggara pemilu yang professional dan berintegritas adalah bagian strategis dalam rangka proses demokrasi dan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat dan berkeadilan; 5.Visi dan misi setiap calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan setiap calon kepala daerah wajib mempedomani Pancasila serta visi dan misi NKRI yang ditetapkan oleh MPR RI;

6.Dalam rangka menjamin kesatuan arah dan kesinambungan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka NKRI, perlu dilakukanperubahan terhadap Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf q yang awalnya berbunyi : Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah yang ditandatangani pasangan calon diubah menjadi naskah visi, misi dan program kerja yang ditandatangani oleh pasangan calon harus mengacu, selaras, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila,sebagai arah bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen dan sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkesinambungan”;

7.KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dalam jajaran masing-masing wajib mendukung MPR RI, DPR RI dan Pemerintah RI untuk menegakkan implementasi visi dan misi NKRI melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.(mdo)



Apa Pendapatmu?