Alexa Metrics

Revisi RUU Otsus Papua Dibahas komprehensif

Revisi RUU Otsus Papua Dibahas komprehensif Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus pada RUU Otsus Papua. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Ketua MPR for Papua yang juga Anggota DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan, bahwa Kemdagri sebagai perwakilan pemerintah pusat tidak boleh terburuburu dalam memberi tenggat waktu pengesahan Revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Sebagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua, menurutnya, UU Otonomi Khusus memiliki sejarah panjang untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat Papua. Ia menjelaskan, persoalan Papua bukan hanya soal pendanaan.

Tetapi bagaimana kebijakan afirmatif tersebut dipahami secara sama dan tidak berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta segala perangkat legislasi di bawahnya.

“Atas dasar itu, logika bahwa revisi ini harus dikebut sebelum akhir tahun, adalah logika yang keliru,” tegasnya di Jakarta, Minggu (30/8).

Dia menyebutkan, bahwa Kemdagri sebagai perwakilan pemerintah pusat keliru memandang bahwa UU Otonomi Khusus selesai pada tahun 2021. Pasalnya, UU Otonomi Khusus Papua seterusnya berlaku sampai ada perubahan.

“Yang dievaluasi saat ini adalah pendanaan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana amanat UU Otsus Papua,” terangnya.

Sejumlah unsur pemerintah daerah dan legislatif terus mengawal wacana revisi UU Otonomi Khusus Papua Barat Nomor 21 Tahun 2001 dan Papua Barat. Diketahui, penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c UU Otonomi Khusus berlaku selama 20 (dua puluh tahun).

Merujuk pada awal pemberlakukan UU tersebut, maka tahun 2021, penerimaan dana tersebut berakhir. Berdasarkan daftar program legislasi nasional prirotas tahun 2020, Revisi UU Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan pada tahun 2020. Meski demikian, melihat dinamika persoalan di Papua dan Papua Barat serta beragam pro dan kontra atas revisi RUU serta kebijakan Otonomi Khusus itu sendiri, maka sejumlah pihak memandang perlunya pembahasan yang lebih komprehensif dan mendalam atas substansi RUU Otonomi Khusus Papua.

Ketua DPRP Papua John Banua Rouw mengatakan, bahwa saat ini pihak DPRP sebagai legislator sedang melakukan kerja-kerja legislasi dalam rangka mematangkan konsep tentang revisi RUU Otsus Papua. Hal itu dilakukan dengan cara menerima dan mengumpulkan aspirasi masyarakat Papua tentang revisi tersebut.

“Kami juga tengah menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak masyarakat, termasuk engan Pemda Papua,” ujarnya. (nas)



Apa Pendapatmu?