Alexa Metrics

DPRD DKI Ingatkan Dishub yang Akan Buka Kembali 32 Jalur Khusus Sepeda

DPRD DKI Ingatkan Dishub yang Akan Buka Kembali 32 Jalur Khusus Sepeda Sejumlah warga bersepeda melintas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (30/8/2020). Warga tetap berolah raga meski Car Free Day (CFD) ditiadakan di kawasan jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin karena perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I hingga 10 September. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/foc)

indopos.co.id -Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempertimbangkan kembali kebijakan membuka 32 jalur khusus pesepeda yang sebelumnya ditiadakan. Apalagi kawasan khusus pesepeda pernah ditiadakan lantaran banyak terjadi pelanggaran.

”Sebaiknya kebijakan itu dipertimbangkan baik-baik sebelum diumumkan,” kata Gilbert, di Jakarta, Senin (31/8/2020). Menurutnya, masyarakat pada umumnya tidak butuh kebijakan khusus pesepeda untuk hiburan ataupun olahraga di akhir pekan. Menurut dia, masyarakat butuh kebijakan dalam satu pekan. Khususnya kebijakan sektor ekonomi.

Politisi PDI Perjuangan itu melihat hingga PSBB transisi fase I yang telah diperpanjang hingga lima kali itu, Pemprov DKI belum memiliki kebijakan ekonomi yang memiliki daya ungkit. ”Kebijakan pemprov DKI di masa pandemi kelihatan tanpa pertimbangan seksama,” pungkasnya.

Dinas perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka kembali secara bertahap Kawasan Khusus Pesepeda (KKP) bagi masyarakat sebagai sarana penunjang kegiatan berolahraga di akhir pekan. Hal tersebut ditujukan agar warga yang berolahraga tidak terkonsentrasi pada satu titik.

Sementara itu wacana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menggunakan ruas jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi barat untuk jalur sepeda dikritik Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

”Ini kan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jalanan ya harus diperuntukan bagi kendaraan melintas. Begitu juga jalan tol,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, di Jakarta. Menurutnya, keberadaan sepeda di jalan tol sangat beresiko mengingat banyak kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ditambah lagi hanya dibatasi dengan pembatas kerucut lalu lintas.

Judistira pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dia juga menyarankan apabila Pemprov DKI ingin menyediakan jalur sepeda tambahan maka bisa memanfaatkan jalan raya non tol. ”Bisa pakai jalan nontol misal di Karet atau di Antasari. Selain menghindari dari bahaya, dengan menggunakan jalan nontol tidak mengganggu kendaraan yang mengangkut logistik,” pungkasnya.

Diketahui, Pemprov DKI sedang mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penambahan jalur sepeda di ruas jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi barat, guna mengakomodir pesepeda setiap hari Minggu, mulai pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB. (dni)



Apa Pendapatmu?