Alexa Metrics

Perubahan UU Kejaksaan RI, Jaksa Masih Belum Netral

Perubahan UU Kejaksaan RI, Jaksa Masih Belum Netral

indopos.co.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan rapat Baleg DPR RI dengan salah satu agenda pokok mendengarkan penjelasan dari pengusul yakni Komisi III DPR RI, terkait Perubahan Kedua UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Nurdin mengatakan, bakal segera membentuk Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia. “Masa pengharmonisasian ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu setiap fraksi diharapkan untuk dapat segera menyiapkan perwakilannya,” ujar Muhammad Nurdin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8).

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Muhammad Ali Taher Parasong menyatakan, salah satu kelemahan bangsa ini adalah terlalu berorientasi kepada persoalan kelembagaan hukum. Ada tiga aspek lembaga hukum yakni, struktur, substansi dan budaya hukum. “Salah satu penyebab rapuhnya penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah karena masalah integritas dari penegak hukumnya yang lemah,” katanya. Masih banyak jaksa dan penegak hukum yang tidak netral dan memiliki kepentingan pribadi.

Ia menjelaskan, kemampuan integritas penegak hukum tidak menjadi prioritas di dalam program-program apapun, termasuk menempatkan Pancasila hanya sebatas simbolisasi dan tidak pada substansi. Rusaknya bangsa ini, menurutnya, bukan pada substansi hukum, bukan pula pada struktur hukum, tetapi pada budaya hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, perlunya RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Karena, lembaga kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas negara di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

“Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, lembaga Kejaksaan diatur secara khusus melalui UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mencabut UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, menurut Khairul, UU tentang Kejaksaan ini telah diajukan beberapa kali yudisial reviu pada Mahkamah Konstitusi, dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi kinerja Jaksa.

“Ada pergeseran paradigma keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Hal ini tergambar dengan munculnya peraturan perundang-undangan yang mengedepankan paradigma tersebut seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana Kejaksaan diberi peran untuk mengedepankan keadilan restoratif,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki pelanggaran kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan. Seperti pada kasus pencurian, Jaksa harus dapat menuntut dan bersikap dengan berpedoman kepada keadilan restoratif. Perkembangan lain, lanjutnya, dalam penegakan hukum tidak tidak hanya melakukan pendekatan preventif represif namun juga dapat diambil tindakan lain.  (nas)



Apa Pendapatmu?