Alexa Metrics

Jabatan Tiga Kepala OPD Banten melalui Jalur Mutasi

Jabatan Tiga Kepala OPD Banten melalui Jalur Mutasi

indopos.co.id – Usai gagalnya proses open bidding atau seleksi terbuka (selter), akhirnya tiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang lama kosong akan diisi oleh pejabat melalui jalur mutasi.

Ketiga kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang akan segera diisi melalui jalur mutasi itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra).

Ketiga OPD itu gagal melakukan open bidding yang diketuai Sekda Banten Al Muktabar karena tidak adanya kandidat yang mendapatkan nilai di atas 70. Polemik ini sempat mencuat dan ramai tatkala open bidding untuk jabatan Kepala Dindikbud dihentikan sepihak.

Asisten Komisioner (Askom) Bidang Monitoring dan Evaluasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kusen Kusdiana membenarkan jika pihaknya sudah menerima surat usulan mutasi dan rotasi dari Pemprov Banten utuk jabatan tiga kepala OPD tersebut.

Saat ini, jabatan tiga OPD itu masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). ”Pengajuan rekomendasi nama pejabat yang dimutasi dari Pemprov Banten telah kami terima Jumat (28/8) lalu. KASN sedang menganalisa dan mengevaluasi  surat dan dokumen yang kami terima,” terangnya kepada INDOPOS, Senin (31/8).

Dia juga membeberkan, evaluasi itu berkaitan dengan persyaratan panitia seleksi dan pejabat yang akan diuji kompetensinya dalam rangka mutasi dan rotasi guna mengisi jabatan Kepala Dindikbud, Asisten Daerah (Asda) Pemerintahan dan Kepala Biro (Karo) Kesra.

Kusen juga berharap kepada masyarakat  atau stakeholder untuk memberikan informasi kepada KASN jika ada nama-nama pejabat yang diusulkan oleh Pemprov Banten untuk mengisi jabatan melalui jalur mutasi tersebut, melakukan perbuatan tercela.

Yakni, jika para calon pejabat eselon II itu terindikasi terlibat dugaan kasus korupsi atau kasus berkaitan dengan moral agar diklarifikasi kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelum KASN mengeluarkan surat rekomendasi untuk uji kompetensi.

”Untuk bahan analisa dan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi, serta klarifikasi kepada PPK, kami berharap jika ada nama-nama calon pejabat yang diusulkan pemprov terlibat kasus dugaan korupsi atau moral, mohon disampaikan kepada KASN. Kami menjami kerahasiaan pemberi informasi,” ujar Kusen juga.

Menurut Kusen lagi, tidak hanya calon kepala dinas yang tengah diusulkan Pemprov Banten ke KASN yang perlu mendapatkan masukan dari masyarakat, namun juga calon anggota pansel yang akan melakukan assessment juga perlu mendapatkan masukan dari masyarakat.

Agar anggota pansel betul betul memiliki disiplin ilmu dan latar belakang yang mempunyai korelasi dengan bidang yang nanti akan diujinya. ”Jangan sampai anggota panselnya itu itu saja atau dia lagi dan tidak pernah diganti,” tegas Kusen lagi.

Sayangnya, Kusen enggan menyebutkan nama-nama calon pejabat yang diusulkan untuk dilakukan assesment tersebut. Lantaran, nama-nama calon pejabat itu belum dibahas di tingkat pimpinan KASN.

”Nanti setelah kami membahas dengan unsur pimpinan, nama nama yang diusulkan ini pasti akan kami buka ke publik,” tukasnya.

Sementara itu, Sudrajat, salah seorang tokoh masyarakat Banten berharap sebelum KASN memberikan rekomendasi dilakukan uji kompetensi agar meneliti secara seksama nama-nama yang diusulkan pemprov untuk mutasi dan rotasi tersebut.

”Agar tidak terulang kasus gagalnya pelantikan Reza Ahmad Kurniawan jadi Kepala Biro Perekonomian oleh Gubernur Banten beberapa waktu lalu. Karena namanya disebut dalam fakta persidangan kasus dugaan korupsi di Dindikbud Pandeglang pada 2015,” terangnya.

Padahal, kata Sudrajat juga, Reza adalah peserta open bidding yang mendapatkan skor tertinggi dengan nilai rata rata 84,50. Selain itu juga, selama ini Reza tidak pernah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam  kasus dugaan korupsi tersebut.

”Jangan sampai nanti ada standar ganda dalam menempatkan pejabat, atau ada nama pejabat yang disebut dalam fakta persidangan kasus korupsi tapi lolos menjadi pejabat eselon II dalam mutasi nanti,” cetusnya.

Sebab, menurut Sudrajat juga, untuk unsur pimpinan atau jabatan eselon II jangan ada yang terlibat atau terserat kasus korupsi yang nantinya akan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. ”Kasus itu jangan sampai terulang lagi,” cetusnya.

PAD Membaik, Tukin ASN Naik

Sementara itu, Pemprov Banten berencana menaikan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) pada November dan Desember 2020. Jika awalnya hanya menerima 50 persen dari nilai yang seharusnya sejak Juni lalu, akhir tahun ini naik jadi 75 persen.

Seperti diketahui, Pemprov Banten melakukan efisiensi alokasi belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian tukin ASN menjadi 50 persen dari nilai yang diterimanya. Langkah itu diambil untuk mengoptimalkan biaya penanganan Pandemi COVID-19.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti mengatakan, meski pemprov mengajukan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) namun anggarannya tidak diperuntukkan bagi pembayaran tukin ASN.

Para abdi negara belum akan menerima tukin secara utuh namun prosentase penerimaannya akan naik 25 persen. ”Pinjaman kan bukan untuk bayar tukin. Insya Allah untuk November dan Desember para ASN akan menerima 75 persen. Saat ini kan hanya terima 50 persen,” ujarnya, Senin (31/8).

Dia juga menuturkan, pada Perubahan APBD 2020, pemprov belum bisa memberikan 100 persen tukin, tetapi kepastian kenaikan 75 persen penerimaan tukin telah diakomodir dalam Perubahan APBD 2020 yang saat ini sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, kenaikan tukin terjadi karena sudah mulai membaiknya pendapatan daerah dalam beberapa waktu terakhir ini. ”Sudah (anggarkan). Kegiatan di OPD sudah mulai dilakukan dan dianggarkan kembali serta tren pendapatan mulai membaik,” katanya juga.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Opar Sohari membenarkan, keuangan pemprov sudah mulai membaik seiring dengan berangsur kembali normalnya pendapatan daerah.

Salah satunya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terus meningkat.  ”Kemarin-kemarin kan cuma Rp2 miliar per hari. Sekarang setiap hari realisasi PKB nilainya sudah di atas Rp10 miliar,” ujarnya kepada INDOPOS, Senin (31/8). (yas)



Apa Pendapatmu?