Alexa Metrics

Puluhan Daerah Kembali ke Zona Merah COVID-19, Makin Ngeri-ngeri Sedap

Puluhan Daerah Kembali ke Zona Merah COVID-19, Makin Ngeri-ngeri Sedap Ilustrasi

indopos.co.id – Penyebaran COVID-19 ngeri-ngeri sedap. Perkembangan terbaru, 43 kabupaten/kota mengalami kenaikan risiko penularan dari zona oranye menjadi zona merah, termasuk sebagian wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

Seperti Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang dan Kota Bekasi. ”Dari Banten yang kembali jadi zona merah adalah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers daring dari Istana Kepresidenan  Jakarta, Selasa (1/9).

Berdasarkan portal resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang di https://covid19.tangerangkota.go.id/, hingga 1 September 2020 terdapat 875 kasus konfirmasi positif COVID-19. Rinciannya, 151 kasus konfirmasi dirawat, dan 675 kasus sembuh. Sedangkan suspect dirawat sebanyak 496 kasus dan 49 kasus meninggal.

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah dari 43 daerah yang sebelumnya berubah dari zona oranye, dan kini bergeser menjadi zona merah. Wiku juga meminta penanganan dan tindak lanjut yang lebih baik terhadap situasi pandemi di 43 daerah yang bergeser menjadi zona merah tersebut.

’’Kami mohon yang 43 risiko sedang ke tinggi ini untuk dapat kerja lebih keras lagi bersama seluruh masyarakat agar kondisinya dapat diperbaiki,” ujar dia.

Jumlah zona merah di Indonesia per pekan ini naik dari 6,32 persen jadi 12,65 persen.

Adapun sebanyak 43 daerah yang mengalami kenaikan risiko menjadi zona merah, berdasarkan data yang dipaparkan Satgas adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok (Jawa Barat) dan Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang (Banten).

Sementara itu, Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) diperpanjang sampai 29 September 2020.

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek tahap sebelumnya telah berakhir pada 31 Agustus 2020.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat (Jabar) Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Selasa.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, selanjutnya ditulis Gugus Tugas Jabar Daud Achmad, Selasa, mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

“Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud.

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 10 September 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

“Ada penambahan kasus yang cukup banyak dalam tujuh hari terakhir di kawasan Bodebek,” ucap Daud.

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa pukul 13:30 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 1.085.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.469-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek sendiri diperpanjang hingga 26 September 2020.

Daud mengatakan Kepgub tersebut ditetapkan supaya AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal.

“Bupati dan Wali Kota yang memberlakukan AKB diminta berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB,” katanya.

Menurut Daud, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran COVID-19 pada masa AKB di Jabar. Masyarakat merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan COVID-19.

Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 karena masyarakat adalah garda terdepan melawan COVID-19, kata Daud.

“Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan,” katanya.

Resep Bencana

Negara dengan penyebaran aktif  Virus Corona yang signifikan harus mencegah acara-acara besar. Sebab, membuka diri tanpa mengendalikan virus akan menjadi “resep bencana”.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui banyak masyarakat merasa lelah dengan pembatasan sosial dan ingin kembali ke kehidupan normal setelah delapan bulan pandemi.

’’WHO mendukung penuh upaya membuka kembali perekonomian dan kehidupan sosial. Kami ingin melihat anak-anak kembali ke sekolah dan masyarakat kembali ke tempat kerja, namun kami ingin melihat itu dilakukan secara aman,’’ kata Tedros.

’’Tak ada negara yang dapat berpura-pura bahwa pandemi berakhir,’’ ucapnya.

’’Kenyataannya adalah virus menyebar dengan mudah. Membuka diri tanpa pengendalian menjadi sebuah resep bencana.’’

“Wabah eksplosif” telah dikaitkan dengan pertemuan orang-orang di stadion, kelab malam, tempat ibadah, dan kerumunan lainnya. Virus pernapasan dengan mudahnya mampu menyebar di kalangan sekelompok orang,’’ kata Tedros.

’’Keputusan tentang bagaimana dan kapan mengizinkan pertemuan masyarakat harus dilakukan dengan prosedur berbasis risiko, dalam konteks lokal,’’ pungkasnya. (ant/yas/nas)



Apa Pendapatmu?