Alexa Metrics

Darurat Perlindungan Data Pribadi

Darurat Perlindungan Data Pribadi Keamanan data pribadi harus dilindungi dari pelaku kejahatan dunia Maya. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Fraksi di Komisi I DPR RI sepakat disusunnya rancangan undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi (PDP). Karena hingga saat ini belum ada UU yang spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Kondisi darurat keamanan data pribadi ini harus segera diatasi untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan. Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Krisantus Kurniawan mengatakan, perlindungan data pribadi adalah hak asasi setiap warga negara. Hal ini perlu landasan hukum yang kuat.

“RUU PDP ini untuk memberikan rasa aman data pribadi. Ini sesuai UUD 45, perlindungan data pribadi untuk menumbuhkan pentingnya perlindungan diri,” kata Krisantus Kurniawan di Senayan, Selasa (1/9).

Pengaturan perlindungan data pribadi sudah diberlakukan di sejumlah negara. Seperti di USA dilakukan secara sektoral. Perlindungan dilakukan sesuai kebutuhan sektor. Sementara di Uni Eropa dilakukan secara terpusat. Penerapan dilakukan di setiap sektor.

“Pengaturan seperti ini akan kita akomodir dalam RUU PDP. Tentu perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penyalahgunaan data pribadi sangat rentan terhadap seseorang. Seperti rentan terhadap kejahatan dan merugikan hak atas privasi seseorang dari kerugian finansial hingga kerusakan materi.

“Saat ini ada 2 model penegakan hukum perlindungan data pribadi. Dengan otoritas berbasis independen dan kementerian,” bebernya.

Menurut dia, UU PDP harus mengatur struktur mandat, wewenang hingga anggaran otoritas berbasis independen. Agar dapat bekerja secara optimal. Apalagi perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan. Dan merupakan bagian dari konstitusi.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar Kristina Ariyani. Ia menuturkan, perkembangan telekomunikasi saat ini telah merubah pola hidup masyarakat. Dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi dan kerangka hukum secara signifikan.

“Ini kemudian mendorong pada perekonomian digital. Terbukti masyarakat sangat bergantung pada internet,” ungkapnya.

Kemudian akses internet ini, menurutnya, juga telah melahirkan masalah baru. Yang berkaitan pada proses hukum data pribadi. Sehingga, penting dilakukan perlindungan data pribadi.

“Jumlah kasus terus meningkat, seperti kebocoran data pribadi. Akibat banyak terjadi aksi kejahatan dan penipuan,” bebernya.

Ia menegaskan, regulasi data pribadi banyak tersebar di berbagai sektor. Namun sayang regulasi tersebut hanya bersifat parsial. Kelemahan perlindungan data pribadi muncul, karena belum adanya regulasi yang signifikan mengatur perlindungan data pribadi.

“Beberapa pihak tidak memilih Indonesia sebagai pusat penyimpanan data, padahal perlindungan data pribadi ini sangat mendukung pembangunan di masa depan,” katanya.

Oleh karena itu UU PDP sangat diperlukan di Indonesia. Karena untuk memberikan kepastian dalam pengaturan perlindungan data pribadi. Sehingga, Indonesia bisa sejajar dengan negara lain yang lebih dahulu menerapkan UU perlindungan data pribadi. (nas)



Apa Pendapatmu?