Alexa Metrics

DPRD DKI Rapat di Restoran, ini Alasannya

DPRD DKI Rapat di Restoran, ini Alasannya Ilustrasi

indopos.co.id – Rupanya anggota dewan ingin melepas penat di tengah protokol kesehatan yang begitu ketat. Anggota Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat di luar Gedung DPRD DKI di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat.

”Benar, iya rapat di situ (Restoran Pulau Dua),” ujar Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang, di Jakarta, Selasa (1/9/2020). Dame menjelaskan, alasan rapat digelar di restoran di tengah pandemi COVID-19 itu untuk menghindari penumpukkan orang di dalam kantor. Menurutnya, rapat tersebut digelar untuk membahas Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019.

”Antisipasi penumpukkan di kantor,” katanya. Dihubungi terpisah, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. mengatakan rapat tersebut dilakukan bersama seluruh BUMD DKI yang ada. ”(Rapat) dengan semua BUMD” kata Aziz.

Menurutnya, rapat digelar di Restoran Pulau Dua itu dilakukan di ruang terbuka tanpa AC dan luas. Sehingga, protokol kesehatan dengan menjaga jarak tetap bisa dilakukan. ”Ruang terbuka tanpa AC dan luas sehingga bisa jaga jarak, untuk mematuhi protokol COVID-19,” ucap Aziz.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Johny Simanjuntak menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tak yakin dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi bisa menekan penyebaran virus Corona (COVID-19).

Johny menyebut dugaan itu berkaca dari langkah Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 879 tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

“Pak Gubernur sudah tak yakin dengan kebijakan itu (PSBB) makanya tidak hadir lagi mengumumkan ke depan. Dibuatlah kebijakan yang di dalamnya sudah tercantum PSBB berkepanjangan,” kata Johny, Selasa (1/9/2020).

Politikus PDIP itu menyebut Anies seharusnya bisa rutin mengumumkan sejauh mana perkembangan penyebaran virus Corona di Ibu Kota. Dengan begitu masyarakat tidak bingung dan yakin DKI bisa menghadapi pandemi ini.

Johny pun mengkritik glorifikasi yang dilakukan Anies. Sebelumnya Anies menyatakan bahwa angka kasus aktif dan tingkat kematian di Jakarta sudah menurun. ”Sudahilah pernyataan yang memuji kebijakan sendiri, misalnya bahwa DKI Jakarta sudah melampaui standar WHO dalam tes dan sebagainya. Lantas kenapa kita masih di angka 1.000?” ujarnya.

Menurut Johny, Jakarta saat ini masih menjadi episentrum penyebaran COVID-19 dengan jumlah kumulatif kasus tertinggi dibanding provinsi lain. Namun, kata dia, Anies dalam beberapa kali kesempatan kerap menyebut beberapa daerah belajar dari Jakarta.

”Ya, jadi membuat pengumuman saja sudah malu. Oleh karena itu Pak Gub sekarang menghadapi COVID ini bekerja samalah dengan daerah penyangga mengayomi dan turunkan ego,” katanya.

Johny beranggapan sejauh ini kebijakan DKI dan daerah sekitarnya masih bersifat parsial. Depok dan Bogor memiliki kebijakan jam malam dan Jakarta memiliki kebijakan PSBB transisi. Padahal, ujar Johny harusnya daerah penyangga punya satu kesatuan peraturan dengan DKI.

“Bagaimana Bekasi, Bogor, Tangerang tidak sinergi. Pak Gubernur mohon merendahkan hati untuk merangkul, mari kita bergotong royong,” ujarnya. Dikutip dari situs Corona.jakarta.go.id, jumlah kumulatif kasus positif virus Corona di Jakarta per (31/8), mencapai 40.309 orang. Dari angka tersebut, 30.538 orang dinyatakan sembuh dan 1.202 orang lainnya meninggal dunia.

Kemarin, Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 879 tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Di dalam surat ini, Anies mengeluarkan tiga poin instruksi. Poin pertama, Anies menyatakan perpanjangan PSBB transisi sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai 10 September 2020.

Selanjutnya, Anies menyelipkan poin perpanjangan PSBB transisi otomatis. Ia menyatakan bahwa PSBB transisi tetap diperpanjang dua minggu ke depan jika tak terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Kemudian, jika terjadi peningkatan kasus secara signifikan maka PSBB dapat dihentikan. Pemberhentian ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi. (dni)



Apa Pendapatmu?