Alexa Metrics

Kelanjutan Program Sejuta Rumah Pemerintah, Realitanya MBR Tetap Sulit Punya Hunian

Kelanjutan Program Sejuta Rumah Pemerintah, Realitanya MBR Tetap Sulit Punya Hunian Meski sedang lesu, sektor properti masih menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. (Foto: Adrianto/INDOPOS)

Indopos.co.id -Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) terus menggenjot program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PPDPP sedang memperhatikan dan memastikan apakah rumah subsidi yang akan dibeli sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

”Ketika membeli rumah pastikan harga rumah tersebut sesuai dengan yang ada di Keputusan Menteri aata PUPR,” ujar Direktur Keuangan PPDPP Arief Rahman Hakim dalam seminar daring, akhir pekan lalu. Menurutnya, terdapat suatu kasus misalnya harga rumah subsidi yang ditetapkan Kepmen PUPR adalah Rp130 juta, namun harga rumah di lapangan ternyata digelembungkan menjadi Rp150 juta dan uang muka rumah tersebut juga dinaikkan.

”Yang kita tangkap di sini bukan nilai akadnya tapi nilai rumahnya. Jadi yang dibatasi itu nilai rumah, bukan akad,” jelasnya.

Ketika harga rumah subsidi itu dimarkup menjadi Rp150, padahal menurut regulasi pemerintah harga rumah di daerah tertentu itu maksimal Rp130, dan uang mukanya dinaikkan maka pemerintah pasti akan segera mengetahui serta menindak hal tersebut. “Kami memiliki tim yang melakukan monitoring juga. Ada BPK juga. Makanya, ketika diketahui terjadi markup nilai harga (rumah), maka ini akan dicabut dan ditindak. Selain itu risiko lainnya yang harus ditanggung oknum adalah semua fasilitas yang sudah diterima oleh MBR harus dikembalikan,” tegasnya.

Kementerian PUPR juga meminta kepada masyarakat, terutama MBR untuk memperhatikan betul harga rumah subsidi. Jangan sampai diakali oleh oknum pengembang yang mempermainkan atau memarkup harga rumah subsidi berdasarkan lokasi tanah.

Misalnya, dia memberi contoh, jika rumah subsidi itu berada posisi tanah yang strategis maka harganya dinaikan namun ketika tidak berada di tanah yang non-strategis maka harganya sesuai dengan regulasi pemerintah. ”Jadi kepada saudara-saudara kita yang merupakan MBR ketika akan mengambil rumah harus betul-betul diperhatikan. Pastikan bahwa harga rumah subsidi yang akan diambil sesuai dengan yang harga yang ditetapkan dalam Kepmen PUPR,” ucapnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang masuk ke dalam kategori MBR untuk memperhatikan jarak lokasi rumah subsidi yang akan diambil dengan tempat kerja. ”Jangan sampai nanti ketika rumahnya sudah dibeli tapi karena alasan jaraknya yang kejauhan dari tempat kerja maka jadi tidak ditempati. Ini kemudian menjadi temuan dan pada akhirnya berujung pada pencabutan oleh Kementerian PUPR,” paparnya.

Dengan demikian, ketika memilih rumah harus juga memperhatikan jarak dengan tempat kerja. Atau jika memang tidak memungkinkan ada keluarga inti yang menempati rumah subsidi yang telah dibeli tersebut.

Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PUPR terus meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni hunian layak dari 56,75 persen menjadi 70 persen. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR dengan menargetkan 287.000 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran 2020.

”Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dia menambahkan, bantuan pembiayaan perumahan TA 2020 terdiri dari tiga program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tambahan Stimulus Fisk Melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB). Di mana alokasi FLPP mencapai 102.500 unit dengan nilai sebesar Rp11 triliun, BP2BT mencapai 9.500 unit senilai Rp380 miliar, SSB 175 ribu unit senilai Rp788 miliar.

SSB terdiri dari 155 ribu unit KPR SSB reguler dan 20 ribu unit KPR SSB untuk ASN, TNI dan Polri. Saat ini progres kegiatan FLPP telah mencapai 77.050 unit senilai Rp7,8 triliun, BP2BT sebanyak 147 unit senilai Rp5,84 miliar, dan SSB 4.067 unit senilai Rp1,53 miliar. ”Ketentuan penyaluran bantuan FLPP meliputi kepemilikan rumah tapak atau rumah susun, suku bunga 5 persen pa, masa subsidi 20 tahun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp4 juta, uang muka 1 persen, harga jual sesuai Kepmen PUPR dan bebas PPN sesuai PMK,” bebernya.

Sementara itu, ketentuan BP2BT meliputi pemilikan rumah dan pembangunan rumah, suku bunga pasar, dana BP2BT maksimal Rp40 juta untuk uang muka/biaya membangun, persyaratan menabung 3 bulan, harga jual sesuai Kepmen PUPR dan bebas PPN sesuai PMK. Sedangkan, ketentuan SSB meliputi pemilikan rumah tapak atau rusun, suku bunga 5 persen pa (kecuali Papua dan Papua Barat sebesar 4 persen pa), masa subsidi 10 tahun selanjutnya suku bunga komersial, SBUM Rp4 juta (kecuali Papua dan Papua Barat SBUM Rp10 juta), uang muka 1 persen, harga jual sesuai Kepmen PUPR dan bebas PPN sesuai PMK.

Dirinya menambahkan, calon konsumen yang ingin mendapatkan subsidi perumahan ini harus berpenghasilan kurang dari Rp8 juta. Untuk pembelian rusun di Papua dan Papua Barat melalui BP2BT penghasilan maksimal Rp8,5 juta.

Untuk meningkatkan pencapaian target program pada masa Pandemi COVID-19 ini Kementerian PUPR memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan diantaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang). Melalui SiKasep, calon konsumen terhubung secara online dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host.

Terpisah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia mengeluhkan sejumlah hambatan membangun rumah untuk MBR. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, saat ini fakta di lapangan banyak MBR yang sulit mendapatkan rumah karena aturan dan penyediaan.

”Permasalahan di lapangan, backlog (kekurangan pasok) yang bertambah dan enggak tahu data validnya karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada sendiri, data sensus berbeda,” ujarnya. Selain itu, kondisi saat ini juga adanya keterbatasan anggaran subsidi perumahan yang kecil, tetapi kebutuhan akan rumah bersubsidi yang sangat tinggi.  Kendala lainnya yakni biaya perizinan dan sertifikasi sangat tinggi.

”Ini biaya yang nggak tercatat. Perubahan aturan tidak ada masa transisi, menimbulkan ketidakpastian perusahaan,” bebernya.

Dia menuturkan, kendala lain terjadi pada pekerja informal yang tidak diakomodasi perbankan karena tak memiliki penghasilan tertulis. Padahal, rumah subsidi ini merupakan hak MBR.

”Syarat untuk mendapatkan rumah MBR ini banyak sekali, sehingga untuk pemenuhan syarat rumah MBR, masyarakat harus libur bekerja sehari. Padahal libur berkerja biaya hidup hilang,” ujarnya lagi.

Dirinya berharap agar ada kesederhanaan dan kemudahan persyarakat untuk mendapatkan rumah MBR. Menurutnya, untuk memperoleh minyak subsidi cukup mudah, tetapi mengapa persyaratan mendapatkan rumah subsidi ini sangat banyak sehingga masyarakat sulit memenuhinya.

Dia menambahkan, hambatan teknis untuk rumah subsidi juga karena aplikasi Kementerian PUPR Sikasep yang konon datanya untuk big data rumah subsidi. Tetapi faktanya tidak semua masyarakat bisa mengakses aplikasi ini karena pertimbangan jangkauan internet.

“Nelayan dan orang yang bekerja di kebun tidak terjangkau teknologi. Sehingga ada ketidakdilan masyarakat lainnya,” tutur Junaidi.

Selain itu, sistem Sikumbang untuk para pengembang juga sering kali eror. Dia menilai, apabila teknologi ini belum siap jangan dipaksakan sehingga menghambat para pengembang.

Berdasarkan data Apersi, realisasi dalam penyediaan rumah oleh anggotanya sepanjang tahun lalu yakni mencapai 89.190 unit rumah yang dibangun oleh 2.700 pengembang. Tahun ini, Apersi menargetkan dapat menyediakan rumah hingga 221.180 unit. (dew)



Apa Pendapatmu?