Alexa Metrics

Urusan Kesehatan Belum Tuntas, DPRD Ingatkan Gubernur Jangan Buru-buru Kejar Ekonomi

Urusan Kesehatan Belum Tuntas, DPRD Ingatkan Gubernur Jangan Buru-buru Kejar Ekonomi Warga melintasi replika peti mati dan papan imbauan waspada COVID-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Pemprov DKI Jakarta memasang replika peti mati dan papan himbauan waspada COVID-19 di sejumlah lokasi karena DKI Jakarta masih menjadi wilayah tertinggi penyebaran COVID-19 nasional. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Peningkatan kasus positif virus Corona di Jakarta sepertinya menjadi kalang kabut sejumlah pihak. Anggota dewan sudah mulai memikirkan antisipasi lonjakan ICU dan tempat tidur khusus pasien Corona yang sudah mencapai 77 persen.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, menilai Pemprov DKI Jakarta harus mulai berpikir lebih keras untuk menekan angka penularan Corona yang berimbas pada okupansi bed di rumah sakit di Jakarta. Misalnya, dengan menyiapkan rumah sakit darurat.

”Mau dirujuk ke Wisma Atlet pun pasti sudah penuh. Jadi memang kontingensi yang paling memungkinkan adalah segera membuat rumah sakit-rumah sakit darurat untuk menampung ledakan pasien positif. Masih ada waktu, sebelum semua sistem kesehatan kolaps,” kata Ima, di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Sebagai langkah antisipatif, politikus PDIP itu, mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta mulai menunjuk tempat yang bisa disulap menjadi rumah sakit darurat. Misalnya mengubah GOR hingga gedung sekolah yang ada.

”Bisa pakai GOR atau gedung sekolah, atau gedung-gedung yang tidak berpenghuni karena belum bayar pajak,” ucap Ima. Di sisi lain, anggota komisi kesehatan DPRD DKI itu meminta masyarakat meningkatkan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sehingga penularan Corona bisa terus ditekan.

”Tenaga kesehatan memang sudah di titik kritis, masyarakat perlu membantu dengan menjaga disiplin protokol kesehatan. Dan jika ada yang memiliki gejala, lebih baik melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini sangat membantu tenaga kesehatan,” ucapnya. Okupansi ICU Corona 77 persen, DPRD DKI Usul Ubah GOR hingga Sekolah Jadi RSD (3).

Sementara itu, usulan Rumah Sakit Darurat ini juga dianggap positif oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. Pembangunan Rumah Sakit Darurat menggunakan GOR atau gedung sekolah memang memungkinkan, jika penambahan Bed di ruang ICU masih kurang efektif, atau Wisma Atlet yang kepayahan menghadapi lonjakan pasien. ”Bisa juga kalau terpaksa tapi kita berdoa jangan lah,” tutup Basri.

Keterisian tempat tidur perawatan pasien Corona sempat menjadi perhatian Satgas COVID-19 nasional. Juru bicara satgas Prof Wiku menilai, angka okupansi di Jakarta sudah tak ideal.

”Angka keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi adalah 69 persen, saat ini. Sedangkan angka keterpakaian tempat tidur di ICU, 77 persen,” kata Prof Wiku dalam konferensi pers virtual, Senin (31/8).

”Ini kondisi yang tidak ideal, pemerintah sedang menurunkan angka keterpakaian ini untuk bisa di bawah 60 persen, sehingga beban tenaga medis bisa berkurang,” tambah dia.

Ingatkan Anies

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan Gubernur Anies Baswedan atas meroketnya kasus COVID-19 di ibu kota sepakan ini. Menurut Basri, meroketnya kasus baru yang bahkan melampaui angka 1.000 orang pasien perhari ini karena Gubernur Anies hanya fokus pada pemulihan ekonomi tanpa dibarengi penegakan peraturan protokol pencegahan.

Basri menegaskan kesehatan dan keselamatan warga ibu kota jauh lebih penting dan harus menjadi prioritas nomor satu. ”Pak Gubernur harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Masyarakat sudah bisa menahan diri, jangan pancing mereka untuk keluar dengan kebijakan yang kita buat, contohnya rencana buka bioskop,” sebutnya.

Anies Baswedan sebelumnya mengatakan selama sepekan ini, jumlah kasus aktif Corona di Jakarta mengalami penurunan. Meski demikian, Anies tak menyebut berapa jumlah penurunan tersebut.

”Nah, alhamdulillah dalam pekan terakhir ini jumlah kasus aktif itu menurun secara signifikan. Artinya apa? Jumlah orang yang harus dirawat atau isolasi jumlahnya berkurang. Kasus aktif itu diukur dengan angka kasus baru dikurangi angka sembuh, dikurangi angka meninggal,” ujar Anies dalam acara webinar dengan tema ”Tantangan Perubahan Perilaku Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru.”

”Pemda jangan buru-buru urus pemulihan ekonomi kalau urusan kesehatan belum tuntas,” kata Basri saat dikonfirmasi Selasa (1/9/2020). Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini kemudian mengungkit kembali janji Anies Baswedan yang  mau menarik rem darurat kalau kasus penyakit menular ini kian mengkhawatirkan.  Dengan ledakan kasus baru ini opsi rem darurat seharusnya sudah ditempuh Anies Baswedan.

”Opsi rem darurat seharusnya bisa saja kita lakukan,” tegasnya. Sejak Kamis (27/8/2020) hingga Sabtu (29/8/2020) kasus Corona di DKI melampaui angka 800 kasus per hari. Lalu pada Minggu (30/8/2020) dan Senin (31/8/2020) kemarin pasien baru yang ditemukan mencapai melampaui angka 1.000 orang.

Pemprov DKI berdalih naiknya angka kasus Corona pada Minggu kemarin lantaran adanya libur panjang.  Hal itu membuat masyarakat keluar rumah tanpa adanya penerapan protokol pencegahan. Basiri meminta supaya Pemprov DKI agar lebih giat lagi menyadarkan masyarakat terkait hal ini. Jangan sampai libur panjang justru menjadi malapetaka.

”Ini harus jadi peringatan keras buat kita semua bahwa alasan liburan untuk meningkatkan imun malah jadi petaka karena malah banyak yang tertular. Lalau protokol kesehatannya tidak ketat bisa bahaya,” tegasnya.

 

Jangan Jumawa

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim bahwa kasus aktif Corona di DKI menurun dalam satu minggu terakhir. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengingatkan agar Pemprov DKI hati-hati dan jangan jumawa.

”Dia cuma bilang kasus aktif, DKI wajar. Sebelumnya saya sudah sering sampaikan, DKI Warning. Angkanya akan terus naik kalau kita tidak siap. Kesadaran masyarakatnya rendah, dan Pemprov kurang mengedukasi,” kata Zita kepada wartawan, Senin (31/8/2020).

Zita lantas menyoroti penanganan rumah sakit (RS) rujukan Corona di DKI. Dia berharap Pemprov DKI lebih sigap menghadapi kemungkinan adanya gelombang kedua atau second wave terkait Corona.

”Apalagi sekarang tingkat okupansi Rumah Sakit rujukan kita sudah lampu kuning, sebentar lagi merah, begitu juga tenaga medis. Hadapi second wave harus lebih sigap,” katanya. Kepada Anies Baswedan, Zita meminta agar Pemprov lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Salah satunya rencana membuka bioskop.

Masih Gagal

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak puas dengan rasio test COVID-19 yang tinggi. Menurut dia, peningkatan kasus yang tinggi merupakan tanda kegagalan Pemprov DKI dalam mengendalikan kasus COVID-19 di Jakarta.

”Peningkatan kasus artinya masih gagal mengendalikan penularan kasus. Pemprov DKI harus naik kelas, jangan bangga dan puas karena testing tinggi,” ucap Idris saat dihubungi, Selasa (1/9/2020). Pemprov DKI diminta mengatasi masalah yang tak kalah penting yaitu tempat isolasi pasien COVID-19.

Menurut dia, dengan penambahan kasus yang melonjak setiap harinya, Pemprov DKI harus mulai mencari alternatif tempat isolasi lain yang serupa dengan wisma atlet. Idris berujar, masih ada warga di lokasi padat penduduk yang melakukan isolasi mandiri di rumah padahal fasilitas sangat minim.

”Dengan kapasitas sekelas Jakarta harus berbenah masalah tracing dan isolasi. Tracing harus bisa melacak minimal 30 kontak erat, dan penyediaan tempat tempat isolasi seperti Wisma Atlet harus disiapkan. Fakta di lapangan masih ada warga padat penduduk dengan fasilitas minim melakukan isolasi mandiri, ini sangat mengkhawatirkan dan memperbesar risiko penularan,” lanjutnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta bidang kesejahteraan rakyat ini pun mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa menarik rem darurat bila kasus terus tinggi.

”Dari awal kami menagih wacana rem darurat, jangan jadi pepesan kosong untuk menakuti warga,” tutup Idris. Diketahui, selama dua hari berturut-turut, yakni 30 dan 31 Agustus, penambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota melampaui angka 1.000. Artinya, ada lonjakan kasus tertinggi sejak ditemukan kasus pertama COVID-19 di Jakarta pada Maret 2020. (dni)



Apa Pendapatmu?