Tegur Tiga Bupati yang Langgar Protokol Kesehatan, Guru Besar Ini Apresiasi Mendagri

indopos.co.id – Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof.Dr.Juanda, SH.MH. mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menegur tiga bupati yang melanggar protokol kesehatan.
Menurutnya langkah yang dilakukan Mendagri sudah tepat.

“Tindakan dan teguran Pak Mendagri tersebut perlu kita dukung. Hal itu sebagai salah satu bentuk konkrit agar Pandemi COVID-19 dapat ditangani dan diminimalisir penyebarannya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga :

Netralitas ASN di Pilkada Penyakit Lawas

Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian telah menegur tiga Bupati di Sulawesi Tenggara lantaran melakukan kegiatan politik yang menimbulkan kerumunan massa. Sehingga mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Teguran itu dituangkan dalam surat yang diteken Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik atas nama Mendagri Tito Karnavian.

Baca Juga :

Juanda menyampaikan, Mendagri telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan fungsi serta wewenangnya sebagai pejabat negara.

“Tindakan Mendagri menegur tiga Bupati di Sulawesi Tenggara tersebut adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Mendagri sebagai pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Baca Juga :

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar Pilkada Serentak 2020 bisa terlaksana dengan sukses. Mulai dari aspek persiapan, prosedur, pelaksanaan, hingga hasilnya hingga sukses dari aspek kesehatannya.

“Oleh karena itu sangat tepat ketika ada Bupati yang membandel dan tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 ditegur,” jelas Juanda.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa teguran tersebut adalah salah satu bentuk pembinaan sekaligus terkandung aspek edukasi juga berfungsi pengawasan agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

“Juga dapat dijadikan pembelajaran bagi kepala daerah yang lain di manapun di seluruh indonesia,” lanjutnya.

Dia pun menegaskan, seharusnya para kepala daerah, baik itu bupati/wali kota atau gubernur hendaknya bertindak bijak dengan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat khususnya Presiden dalam kaitannya dengan penanganan protokol kesehatan.

“Kepala daerah hendaknya menaati peraturan dan kebijakan pemerintah pusat. Jadilah teladan di daerahnya masing-masing. Memberikan contoh sebagai pelopor, motivator, edukator dan inspirator dalam berbagai bidang. Jangan bahkan sebaliknya,” pungkasnya.(dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.