Alexa Metrics

DPRD Kritik Kebijakan Gubernur DKI Tiadakan Isolasi Mandiri untuk OTG

DPRD Kritik Kebijakan Gubernur DKI Tiadakan Isolasi Mandiri untuk OTG Petugas merapikan salah satu kamar kos yang dijadikan ruang isolasi COVID-19 di RW 05, Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan, belum lama ini. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) setempat mengubah kamar kos menjadi ruangan isolasi mandiri untuk warga setempat yang terpapar COVID-19. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana meniadakan isolasi mandiri di rumah bagi orang tanpa gejala (OTG) pasien COVID-19. Kebijakan tersebut mendapat kritik anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Johny Simanjuntak. Johny menilai Anies telah kehilangan arah.

”Kalau nggak ada lagi isolasi mandiri, dari mana daya tampung di Jakarta, jadi nggak nyambung. Apalagi OTG, terus mau diisolasi di mana? Saya pikir Pak Gubernur sudah mulai seperti mengalami proses disorientasi, kehilangan arah ini,” kata Johny, di Jakarta Rabu (2/9/2020).

Johny berpendapat justru isolasi mandiri dilakukan karena rumah sakit yang tidak memadai. Menurutnya, tidak mungkin rumah sakit hanya menampung orang yang terpapar COVID.

”Kenapa ada isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri kan dianggap tidak mungkin mampu rumah sakit menampung semua orang yang terkena COVID. Maka dilakukanlah upaya isolasi mandiri. RS kan bukan hanya menampung yang terkena COVID,” ujarnya.

Johny menyarankan Pemprov DKI memberdayakan satgas COVID di tingkat kelurahan untuk merawat pasien isolasi. Dia meminta seluruh elemen masyarakat proaktif.

”Kalau memang khawatir ada klaster keluarga, di sinilah peranan petugas kesehatan. Kita punya petugas puskesmas. Petugas itulah yang dianjurkan untuk terus mendatangi setiap keluarga yang memang ada terkena COVID-19 dan diisolasi mandiri di rumah, harus aktif, kan setiap kelurahan ada (petugas kesehatan),” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pada masa mendatang, tidak akan ada isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19. Anies mengatakan Pemprov DKI sedang menyiapkan regulasi agar isolasi pasien COVID-19 diatur oleh pemerintah.

”Ini sedang disiapkan regulasinya bahwa isolasi itu dikelola oleh pemerintah, sehingga bisa lebih efektif dalam memutus mata rantai. Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing,” kata Anies di kawasan Danau Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (1/9/2020).

Fokus untuk COVID-19 Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memfokuskan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 pada penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun anggaran 2020.

Dikatakan, sejauh ini sebagian besar biaya penanganan COVID-19 di DKI Jakarta masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Seluruh SKPD pun mesti realistis dengan kondisi keuangan di DKI, dimana pendapatan dan retribusi daerah masih terdampak besar pandemi yang terjadi. ”Saya ingatkan kepada teman-teman yang prioritas (COVID-19) diutamakan, yang tidak prioritas maju di (rapat) Badan Anggaran akan saya coret karena kita tidak punya uang,” kata Prasetyo, di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 yang telah dilakukan sejumlah SKPD, dikatakan Pras, sapaan Prasetyo, sejauh ini sudah cukup bagus. Namun ia menginginkan seluruh pagu APBD Perubahan 2020 yang akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran nantinya meruupakan angka ril.

”Supaya kita tahu sisa lebih penggunaan APBD (SiLPA) 2020 itu given (angka sebenarnya), bukan SiLPA akal-akalan lagi di paper, tapi uangnya tidak ada. Akhirnya kejadian (COVID-19) jadi gelagapan seperti ini,” ujar Pras.

Setidaknya ada 16 SKPD SKPD yang hadir dalam rapat tersebut. Antara lain, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (PPUKM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Pras berinisiatif untuk menggelar rapat di luar terbuka dalam rangka menjaga produktifitas kinerja dewan sekaligus mencegah penularan COVID-19 di Gedung DPRD DKI Kebon Sirih Jakarta Pusat. Pembahasan kali ini dimulai dengan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI 2019 di Komisi B dan C.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta meninjau tugu peringatan COVID-19 di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (1/9). Tugu Peringatan itu berbentuk sebuah peti mati dilengkapi dengan papan informasi berisi kalimat peringatan, imbauan dan data akumulasi kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta selama tiga hari terakhir.

Tarik rem Darurat Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai Gubernur Anies Baswedan sudah semestinya menarik kebijakan rem darurat untuk menghentikan PSBB transisi.

”Saya melihat memang ini sudah tahap membutuhkan pembatasan kembali. Situasi sudah di titik kritis,” kata Aziz.

Ia menjelaskan kebijakan pembatasan yang lebih ketat mesti dilakukan kembali karena kasus penularan COVID-19 tak kunjung turun. Bahkan penularan virus Corona terus melonjak tinggi selama masa transisi ini. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan Anies Baswedan menerapkan kebijakan tarik ulur dalam melakukan pengetatan.

”Kalau sudah meningkat kembali ke PSBB awal, kalau sudah mulai terkendali lakukan relaksasi kembali. Terapkan sistem tarik ulur kebijakan selama pandemi.” Ungkapnya.

Ia menuturkan pemerintah memang mempunyai basis data dalam memutuskan untuk terus memperpanjang masa transisi. Artinya, jika dianggap situasi tidak berubah maka masa transisi bisa diteruskan.

Selain itu, pemerintah juga bisa menghentikan transisi jika pagebluk ini semakin tidak terkendali atau sebaliknya membuka transisi lebih longgar menuju normal baru.

”Kebijakan harus diambil berdasarkan data. Tapi melihat kondisi saat ini dengan banyak rumah sakit hampir penuh sudah sebaiknya menghentikan sementara PSBB transisi,” ujarnya.

Menurut dia, penularan kasus terus meningkat karena kondisi Ibu Kota seperti keadaan normal tanpa adanya wabah. Banyak restoran dan tempat umum ramai kembali dan tidak sedikit yang abai terhadap protokol kesehatan. Sebagian masyarakat, kata dia, tidak melihat kerja keras tenaga kesehatan yang telah berkorban waktu hingga nyawa dalam merawat pasien COVID-19.

”Pemerintah harus ingat bahwa kita tidak akan bisa memulihkan ekonomi tanpa menyelamatkan manusianya lebih dulu,” ujarnya.

Peti Mati Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengapresiasi adanya tugu peringatan COVID-19 berupa peti mati di Danau Sunter Jaya, Jakarta Utara. Keberadaan tugu peti mati di Danau Sunter Jaya itu diharapkan, masyarakat semakin patuh terhadap protokol kesehatan sehingga dapat terhindar dari penularan COVID-19.

”Kami harap warga tidak lagi memandang remeh wabah COVID-19 karena virus ini mematikan dan juga belum berakhir,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohamad Arifin berdasarkan keterangan yang diterima pada Rabu (2/9/2020).

Hal itu dikatakan Arifin menyusul kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di RW 14, Kelurahan Sunter Jaya,Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta utara pada Selasa (1/9/2020) sore. Saat itu, Anies mengecek tugu peringatan berupa peti mati dilengkapi papan informasi soal kalimat peringatan, imbauan dan data akumulasi kasus COVID-19.

”Masyarakat harus betul-betul menaati prinsip 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk menghindari penularan COVID-19,” ujar Arifin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung kegiatan warga RW 14, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang membuatkan tugu peringatan bahaya COVID-19. Keberadaan tugu itu diyakini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19.

”Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada warga RW 14 Sunter Jaya, Tanjung Priok yang memiliki inisiatif untuk memasang sebuah tugu peringatan untuk mengingatkan semua tentang risiko COVID-19,” ujar Anies Baswedan.

Menurut dia, virus Corona tidak dapat dilihat oleh mata telantang. Namun, kata Anies, dampak dari virus tersebut sangat terasa seperti kesehatan dan ekonomi yang timbul akibat krisis kesehatan.

”Karena itu, kita mengharap dengan adanya peringatan, semua kegiatan masyarakat menaati prinsip 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun secara rutin,” katanya. (dni)



Apa Pendapatmu?