Alexa Metrics

Jelang Pendaftaran Cakada, Paslon Diminta Patuhi Aturan KPU tentang Protokol Kesehatan

Jelang Pendaftaran Cakada, Paslon Diminta Patuhi Aturan KPU tentang Protokol Kesehatan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi melalui konferensi video dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Selain itu dibahas juga terkait realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan secara maupun virtual zoom, Gedung B Lt. 2 Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2020).

indopos.co.id – Jelang dimulainya masa pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) untuk Pilkada 2020, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para bakal paslon (pasangan calon) mentaati PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Terutama yang berkaitan dengan ketentuan protokol kesehatan aman COVID-19.

Menurutnya, Pilkada 2020 merupakan momentum yang tidak dapat terpisahkan dengan penanganan Pandemi COVID-19. Sehingga dapat menjadi mesin gerakan bersama melawan COVID-19 di daerah-daerah.

“Kita jangan sampai berpikir bahwa Pilkada adalah bagian terpisah dari penanganan Pandemi COVID-19. Pilkada ini harus kita jadikan momentum. Momentum emas kita untuk bergerak maksimal menghadapi pandemi untuk menggerakkan mesin-mesin daerah,” ujar Tito saat pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Seperti diketahui, sebanyak 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember mendatang. Para bakal paslon akan memperoleh kesempatan mendaftarkan diri mulai besok hingga 6 September mendatang.

Mendagri mengingatkan kembali peraturan KPU tentang tidak diperkenankannya mengerahkan massa besar-besaran dalam setiap proses Pilkada. Termasuk dalam pendaftaran.

“Pasangan calon agar tidak mengajak massa pendukung dalam jumlah besar, tidak menciptakan kerumunan atau arak-arakan massa,” jelas Tito.

Pasangan calon, kata dia, cukup didampingi tim kecil yang menyiapkan dokumen administrasi pedaftaran. Untuk publikasi sehingga dapat menjangkau masyarakat.

“Para paslon juga dapat menggunakan media komunikasi virtual. Sehingga tidak perlu tatap muka berskala besar yang berpotensi menjadi kluster baru penularan COVID-19,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?