Alexa Metrics

DPRD Minta Pemprov DKI Sediakan Tempat yang Layak untuk Pedagang UMKM

DPRD Minta Pemprov DKI Sediakan Tempat yang Layak untuk Pedagang UMKM Ilustrasi pedagang kaki lima di Lokasi Sementara (Loksem) Puri Kencana, Jalan Puri Kencana 1, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. (Foto: IST)

indopos.co.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI menyediakan lokasi khusus untuk pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tempat tersebut bukan di atas trotoar. Menurut Jhonny, peran UMKM sangat penting untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.

”Trotoar hanya mampu menampung 2-3 pelaku UMKM. Perlu lokasi yang dipersiapkan serius,” kata Gilbert, di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Anggota Fraksi B tersebut mengatakan UMKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi, seperti pada masa krisis moneter 1998. Namun, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sebaiknya tidak menabrak aturan dan merugikan pelaku UMKM atau pihak lain. Pemprov DKI Jakarta bakal memfasilitasi UMKM berjualan di trotoar. Realisasi dari kebijakan tersebut menunggu rekomendasi dari sejumlah instansi.

”Lagi kita kaji rekomendasinya terkait lokasi atau trotoar yang bakal jadi tempat berjualan,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2020.

Aset trotoar beradaGilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI menyediakan lokasi khusus untuk pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tempat tersebut bukan di atas trotoar. Menurut Jhonny, peran UMKM sangat penting untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.

”Trotoar hanya mampu menampung 2-3 pelaku UMKM. Perlu lokasi yang dipersiapkan serius,” kata Gilbert, di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Anggota Fraksi B tersebut mengatakan UMKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi, seperti pada masa krisis moneter 1998. Namun, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sebaiknya tidak menabrak aturan dan merugikan pelaku UMKM atau pihak lain. Pemprov DKI Jakarta bakal memfasilitasi UMKM berjualan di trotoar. Realisasi dari kebijakan tersebut menunggu rekomendasi dari sejumlah instansi.

”Lagi kita kaji rekomendasinya terkait lokasi atau trotoar yang bakal jadi tempat berjualan,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2020.

Aset trotoar berada di tangan sejumlah instansi, antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan, dan pengelola Moda Raya Terpadu (MRT). UMKM hanya dapat berjualan di trotoar yang mengantongi rekomendasi dari dinas terkait. Sementara itu dalam rangka mendongkrak perekonomian DKI, penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diberikan pemerintah untuk sebagian besar BUMD milik Pemprov DKI Jakarta harus diselaraskan dengan profit yang produktif.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, saat evaluasi laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2019 di hadapan 17 BUMD. Pria yang karib disapa Pras ini menilai, di tengah kondisi pandemik saat ini semua pihak harus bekerja lebih keras. Dengan kinerja itu diharapkan BUMD yang ada dapat memberikan dividen yang signifikan untuk pemerintah,” ungkap Prasetyo lewat akun Twitter pribadinya yang dikutip Redaksi, Rabu, 2/8/20.

Pras menilai, pandemik Covid-19 ini memang tak pernah diduga sebelumnya. Karena itu, butuh kerja sama semua pihak untuk saling bahu-membahu dan gotong royong.

”Berpikir lebih keras untuk mengalokasikan anggaran ekstra dalam penanganan dan pemulihan atas dampak pandemik yang terjadi,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap evaluasi yang diberikan menjadi bahan perbaikan bagi manajemen penganggaran yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta di tahun mendatang. Rapat rapat kerja Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk membahas laporan P2APBD digelar Selasa, 1/9/20 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat. (dni)



Apa Pendapatmu?