Alexa Metrics

KDRT Sering Dialami oleh Pasangan Internasional di Korea Selatan

KDRT Sering Dialami oleh Pasangan Internasional di Korea Selatan Ilustrasi (Foto: bride.com)

indopos.co.idPernikahan internasional di Korea Selatan mulai populer pada 1980-an. Tren itu dimulai ketika pemerintah daerah mulai mensubsidi calo perkawinan swasta untuk memperkenalkan petani bujangan dengan perempuan etnis Korea di Tiongkok. Hal itu dilakukan untuk mengatasi populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah di Korea Selatan.

Pada dekade berikutnya, pengantin perempuan tidak hanya berasal dari etnis Korea, tetapi juga dari berbagai negara terutama Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Saat ini, lebih banyak pengantin asing yang berasal dari Vietnam dibandingkan dengan negara lain. Sebagian alasan mengapa begitu banyak pengantin perempuan berasal dari Vietnam adalah masalah ekonomi.

Namun, pemerintah Korea Selatan dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah lama khawatir bahwa industri pengantin asing dapat menyebabkan perdagangan manusia dan pelecehan. Menurut survei pemerintah pada tahun 2017, usia rata-rata pengguna makelar pernikahan adalah 43,6 tahun, sedangkan usia rata-rata pengantin asing adalah 25,2 tahun.

Pada 2010, Kamboja untuk sementara waktu melarang warganya menikahi orang Korea Selatan. Di Korea Selatan sendiri, aturannya juga sudah diperketat. Sejak 2014, warga negara Korea dan pasangan asing harus membuktikan bahwa mereka dapat berkomunikasi untuk bisa mendapatkan visa.

Tahun lalu, Korea Selatan juga mengumumkan rencana agar pria yang dengan sejarah kasus kekerasan tidak diizinkan untuk menikahi perempuan asing. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Oktober.

Namun, masih ada masalah kelembagaan di Korea Selatan yang menempatkan pengantin asing dan suami mereka pada posisi yang tidak seimbang. Di bawah undang-undang imigrasi Korea Selatan, pengantin perempuan asing membutuhkan suami mereka untuk terus mensponsori visa mereka setiap lima tahun.

“Ada kasus suami yang mengancam untuk menarik jaminan mereka jika seorang istri menginginkan perpisahan,” kata Lee Jin-hye, pengacara Migran Center Friends yang berbasis di Seoul. Perempuan dengan visa pasangan dapat bekerja di Korea Selatan, dan pada akhirnya bisa menjadi penduduk tetap.

Jika seorang suami melakukan kekerasan, terserah pada istri untuk membuktikan kekerasan itu atau tidak, jika dia ingin tetap tinggal di Korea Selatan tanpa sponsor. Dan jika pasangan tersebut bercerai dan tidak memiliki anak, istri tersebut harus kembali ke negara asalnya.

“Kondisi kelembagaan ini memiliki efek memperkuat kekuatan pasangan dari Korea,” kata Heo Young-sook, kepala Pusat Hak Asasi Manusia Migran Korea. “Bahkan ketika ada masalah, perempuan migran merasa bahwa mereka harus mempertahankan pernikahan mereka yang tidak bahagia karena masalah kelembagaan ini,” jelasnya dikutip Guardian.

Dalam survei Komisi Hak Asasi Manusia 2017, kebanyakan pengantin asing yang disurvei mengatakan mereka tidak memberi tahu siapa pun tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mereka derita. Mereka berkata bahwa mereka malu, tidak tahu kepada siapa harus bercerita, dan tidak berharap ada perubahan dengan melakukannya.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lebih dari 42 persen istri asing dilaporkan mengalami KDRT, termasuk pelecehan fisik, verbal, seksual, dan finansial.

Sebagai perbandingan, sekitar 29 persen perempuan Korea Selatan yang disurvei oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga tahun lalu mengatakan bahwa mereka adalah korban KDRT, termasuk berbagai bentuk pelecehan.

Tidak mudah menjadi seorang perempuan di Korea Selatan. Negara ini berada di peringkat terendah dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam laporan Global Gender Gap terbaru, sebagian karena peluang politik dan pekerjaan yang tidak setara bagi perempuan.

Menurut Heo, hidup lebih sulit bagi pengantin perempuan asing. “Orang Korea sering menyatakan rasa rendah diri terhadap Barat, bahkan mendefinisikan diri mereka sebagai korban rasisme, tetapi bertindak lebih unggul daripada orang-orang dari negara-negara di mana kondisi ekonomi tidak setinggi Korea,” katanya.

“Perempuan migran menghadapi diskriminasi berlapis. Seringkali mendapatkan diskriminasi gender dan diskriminasi rasial, ditambah dengan masalah kelembagaan, yang semakin memperumit masalah,” jelasnya. (fay)



Apa Pendapatmu?