Alexa Metrics

Pemkot Jakpus Bentuk Tim Tangani Jenazah COVID-19

Pemkot Jakpus Bentuk Tim Tangani Jenazah COVID-19 Camat Kecamatan Cilandak Mundari (kiri) bersama jajarannya membawa peti jenazah saat melakukan kampanye bahaya COVID-19 di Jakarta, Senin (31/8/2020). (Foto: Muhammad Adimaja/pras/ANTARA)

indopos.co.id – Protokol penanganan jenazah COVID­19 dan pasien meninggal akibat penyakit infeksi lainnya ini sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID­19. Pelaksanaan protokol tersebut sangat penting dijalankan oleh masyarakat agar mereka tidak tertular virus yang menyerang pernapasan itu saat menangani jenazah COVID­19. Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan membuat Tim Penanganan Jenazah Covid­19.

Hal itu guna mengatasi persoalaan yang terjadi di masyarakat terhadap jenazah yang dinyatakan COVID­19. Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara menjelaskan, tim ini terdiri dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Musyawarah Pimpinan Kota (Muspiko).

Nantinya, bersama­sama menangani di masyarakat terkait persoalan jenazah COVID­19. Selama ini, sambung Bayu, ba nyak warga yang menolak jenazah keluarganya dinyatakan COVID­19 Sedangkan, jenazah tersebut harus diurus dengan protokol penanganan COVID-19.

“Kita akan bersama-sama aparat penegak hukum, kecamatan, dan kelurahan untuk memberikan penjelasan pada warga. Membangun komunikasi yang efektif terkait persoalan ini,” ungkap Bayu saat rapat koordinasi penanganan jenazah COVID-19 di Rumah Sakit secara virtual di ruang wali kota Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020).

Dia mengulas, prosedur penanganan jenazah yang dinyatakan COVID-19 ini dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus di Jakarta Pusat.

“Kita juga akan meminta Dinas Pertamanan dan Hutan kota, untuk membe rikan sosialisasi pada masyarakat mengenai prosedur pengurusan pemakaman jenazah COVID-19,” tandas dia.

Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Erizon menuturkan, penanganan jenazah yang dinyatakan COVID-19 ini berdasarkan pedoman nasional penanganan Virus Corona dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, pihaknya pun berpegangan pada prinsip kehati-hatian.

“Acuannya kita mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan secara nasional,” tandas dia.

Sementara itu, penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar PSBB di ibu kota terus digeber petugas. Aparat petugas gabungan Kelurahan Kebon Kelapa memberikan sanksi terhadap 62 pelanggar Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Pelanggar diberikan sanksi membersihkan sarana dan prasarana umum atau sanksi denda administrasi.

Lurah Kebon Kelapa Nurdin Tumbur Togar mengungkapkan, para pelanggar PSBB tersebut diberikan sanksi karena tidak memakai masker saat petugas gabungan menggelar Operasi Tertib Masker (Ops Tibmask) di Jalan Batu Tulis Raya.

“Ada 62 pelanggar PSBB yang terjaring karena kedapatan tidak memakai masker. Dari 62 pelanggar tersebut 60 pelanggar PSBB transisi diberikan sanksi menyapu jalan di sekitar Jalan Batu Tulis sedangkan dua pelanggar lainnya meminta sanksi denda administrasi sebesar Rp250 ribu,” tandas Togar, Rabu (2/9/2020).

Ia mengatakan, penindakan tertib masker mengacu pada Pergub No. 79/2020 PSBB Masa Transisi dalam upaya pendisiplinan kepada warga masyarakat segera selalu mematuhi protokol kesehatan dengan wajib memakai masker.

“Kita mengacu pada pergub nomor 79 tahun 2020, agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker,” tegas Togar.

Sedikitnya, 15 petugas yang diterjunkan pada Operasi Tibmask tersebut terdiri dari anggota Satpol PP kecamatan-kelurahan, jajaran tiga pilar, ASN kecamatan-kelurahan, FKDM, dan unsur RT/ RW yang dimulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Penegakan aturan tersebut akan terus intensif digeber oleh petugas gabungan di DKI Jakarta. Di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin menyebutkan jumlah denda akumulasi pelanggaran ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase kelima hingga saat ini mencapai Rp4 miliar.

“Jumlah denda tersebut adalah hasil sanksi pada pelanggar mulai dari PSBB tahap II tanggal 22 Mei, hingga tanggal 31 Agustus 2020 di masa PSBB transisi fase kelima,” kata Arifin di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Arifin merinci untuk akumulasi denda pada masa PSBB transisi, pelanggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 51 tahun 2020 meliputi denda perorangan terkait pelanggaran penggunaan masker menjadi yang paling besar yaitu sebanyak Rp1.944.940.000. Sedangkan untuk sanksi denda pelanggar dari tempat usaha sebesar Rp831. 500.000.

Kemudian, dari pelanggaran kegiatan sosial budaya jumlah denda sebesar Rp284.000.000. Dengan jumlah total Rp3.060.440.000. Sedangkan untuk akumulasi denda masa PSBB transisi, pelanggaran yang mengacu pada Pergub nomor 79 tahun 2020 meliputi pelanggaran penggunaan masker sebesar Rp93.590.000.

Arifin melanjutkan, akumulasi sanksi denda pada PSBB tahap II sebesar Rp302.100.000. Untuk PSBB tahap III akumulasi sanksi denda sebesar Rp597.700.000. Kemudian pada PSBB masa transisi akumulasi denda sebesar Rp3.154.030.000.

“Jadi jumlah total sanksi denda yang terkumpul hingga saat ini sebanyak Rp4.053.830.000,” ungkap dia.

Meski dana denda yang terbilang cukup tinggi, Arifin menyebut berdasarkan pantauan pihaknya yang berfokus pada pelanggaran penggunaan masker, disiplin warga akan hal tersebut sudah lebih baik.

“Kalau secara umum sebenarnya disiplin warga menggunakan masker sebenarnya sudah lebih baik. Kalau seperti yang saya bilang bahwa dari yang kita lihat di jalan banyak orang pakai masker ketimbang yang tidak pakai masker. Kan itu indikatornya,” ucap Arifin.

Arifin menambahkan bahwa saat ini Satpol PP DKI berfokus pada penindakan pelanggaran penggunaan masker dan restoran.

“Sekarang Satpol PP tindakannya lebih kepada masker dan restoran jadi memang nilainya udah Rp4 miliar,” pungkas dia.

Pertimbangan Isolasi Lokasi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut, tingkat gejala klinis menjadi pertimbangan untuk menetapkan lokasi isolasi bagi orangorang terpapar COVID-19 di ibu kota. Widyastuti mengatakan, pemerintah provinsi membagi tingkat gejala pasien terpapar COVID-19 mulai dari asimtomasis (tidak ada gejala klinis), gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan.

“Untuk asimtomatis kan isolasi mandiri apakah di Wisma Atlet atau di tempat yang telah disediakan, untuk yang ringan bisa di Wisma Atlet, untuk yang sedang hingga berat itu baru dilakukan di rumah sakit. Sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada tempat tidur,” kata Widyastuti di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Pemprov DKI, kata Widyastuti, tengah berupaya menurunkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) dari saat ini 70 persen agar terjaga menjadi 60 persen. Widyastuti mengaku, terus melakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan COVID-19 terkait kapasitas tempat tidur.

“Kita berkoordinasi tentunya dengan tadi barusan rumah sakit rujukan, dan Wisma Atlet pelebaran kapasitas. Ini bukan hanya menyangkut alat kesehatan dan ruangan. Alat kesehatan dan ruangan sudah cukup,” kata dia.

Widyastuti menambahkan, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) pada pekan mendatang, akan ada 1.800 tenaga kesehatan (nakes) baru yang turut membantu penanggulangan penyakit dari virus Novel Corona jenis baru ini di ibu kota.

“Nanti dalam minggu depan sudah ada 1.800 tenaga yang sudah siap,” kata dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk tenaga profesional kesehatan (nakes) penanganan COVID-19. Rekrutmen ditujukan bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) yang kekurangan tenaga kesehatan. Dalam Surat Pengumuman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rekrutmen Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulan gan COVID-19 di Lingkungan Pemprov DKI, ada 13 posisi yang tersedia.

Mereka di antaranya dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis anestesi KIC. Untuk dokter spesialis, upah yang diajukan DKI ialah Rp15 juta, upah untuk dokter umum Rp10 juta, dan upah perawat Rp7,5 juta. Upah tenaga penunjang kesehatan ialah Rp5 juta, dan tenaga penunjang lainnya Rp4,2 juta. (ibl)



Apa Pendapatmu?