Alexa Metrics

Alokasi Penggunaan Dana Pinjaman Pemprov Banten Disoal

Alokasi Penggunaan Dana Pinjaman Pemprov Banten Disoal Ilustrasi

indopos.co.id -Sejumlah kalangan menilai alokasi penggunaan dana pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) senilai Rp4,1 triliun untuk digunakan tahun ini janggal.

Lantaran, penggunaan pinjaman dari pemerintah pusat itu dituding hanya menguntungkan segelintir oknum yang dekat dengan kekuasaan. Karena para oknum itu mendapatkan imbalan paket pekerjaan pembangunan dari anggaran pinjaman dari pemerintah pusat tersebut.

Lantaran, pinjaman yang seharusnya untuk paket kebijakan pemulihan ekonomi itu justru tersedot ke bidang pembangunan yang tidak menyasar langsung kebutuhan dasar rakyat. Tapi lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan proyek fisik yang tidak begitu diperlukan saat masa Pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan dokumen yang beredar di masyarakat dan dibaca INDOPOS, pinjaman dari PT SMI untuk 2020 ini akan dipergunakan senilai Rp856.271.808.150. Dari jumlah itu, sebanyak 50,22 persen atau senilai Rp430 miliar akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan Sport Center Banten.

Dalam dokumen yang sama, kegiatan penyediaan pulsa untuk pembelajaran online untuk penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA/SMK/SKh negeri di masa pandemi COVID-19 selama enam bulan untuk 230 ribu siswa, hanya dialokasikan Rp13,8 mliar. Itu artinya, setiap siswa hanya dapat jatah pulsa Rp60 ribu.

”Lebih aneh lagi, untuk pembiayaan Sport Center Banten dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemprov dengan DPRD Banten untuk skema pembiayaan multiyears. Sangat tidak masuk akal adanya perjanjian itu,” terang Pengamat Politik Banten Ikhsan Ahmad.

Ia memaparkan, bagaimana nanti DPRD Banten melakukan fungsi kontrol atas kegiatan proyek sport center tersebut, sementara mereka terikat MoU dengan Pemprov Banten. Iksan juga mengatakan, Pemprov Banten tidak tepat dalam mengalokasikan dana pinjaman dari pemerintah pusat tersebut.

Seharusnya, ujar Ikhsan juga, dana pinjaman pemerintah pusat itu digunakan untuk yang urgent bagi penanganan dampak COVID-19. Terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

”Kalau anggaran pengganti pulsa dalam penggunaan dana pinjaman dari pemerintah pusat untuk siswa SMA/SMK/SKh negeri hanya Rp 60 ribu.  Dana itu tidak cukup, bahkan untuk sebulan sekalipun,” terangnya juga kepada INDOPOS, Rabu (2/9).

Menurut akademis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten ini, begitu juga untuk pembiayaan sektor kesehatan yang banyak tersedot untuk pembelian alat kesehatan.

Sementara untuk percepatan rapid test dan swab test bagi masyarakat untuk menekan penularan virus corona anggaran yang dialokasikan masih sangat minim. ”Padahal di sisi lain, faktanya jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Banten ini setiap hari selalu bertambah.,” cetusnya.

Karena itu, Ikhsan mendesak peran aktif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan dana pinjaman dari PT SMI tersebut. ”Karena doktrin pemerintah pusat harus mempercepat belanja, namun yang terjadi di Banten saya duga asal-asalan dalam alokasi belanja. Terpenting bagi mereka belanja,” katanya juga.

Lantaran, belanja itu dilakukan tanpa memperhatikan mana yang dibutuhkan langsung oleh rakyat dan mana yang tdak. ”Karena itu, kami mendesak Pemprov Banten dan DPRD Banten mengubah komposisi alokasi penggunaan dana pinjaman itu. Perkuat sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Ikhsan lagi sambil geleng kepala dan mengatakan arah pembangunan Banten makin tak menentu.

Untuk diketahui, dalam dokumen penggunaan anggaran pinjaman dari PT SMI itu disebutkan program pencegahan dan pengendalian penyakit dialokasikan Rp4.763.500.000; program peningkatan pelayanan kesehatan Rp44.657.922.150; program peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah Rp3.450.000.000.

Lalu, untuk program pendidikan menengah atas dialokasikan Rp15.500.000.000; program pendidikan menengah kejuruan dialokasikan Rp14.600.000.000; program pendidikan khusus Rp12.900.000.000; dan program penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus dialokasikan Rp37.000.000.000 dan lainnya. (selengkapnya lihat grafis)

Sayangnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar yang dikonfirmasi INDOPOS enggan memberikan tanggapan terkait tudingan sejumlah pihak terkait adanya kejanggalan pengalokasian penggunana dana pinjaman Pemprov Banten dari salah satu perusahaan BUMN tersebut.

Setali tiga uang, Kepala  Badan Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti juga tidak menanggapi adanya tudingan kejanggalan pengalokasian dana pinjaman daerah tersebut.

Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, Rina tidak menjawab. Padahal, pesan yang dikirimkan koran ini dipastikan sudah terbaca dengan adanya tanda dua centang biru. (yas)



Apa Pendapatmu?