Menunggu Jam Malam di Jakarta

Indonesia Catatkan Rekor Tertinggi Sejak COVID-19 Merebak

Indopos.co.id – DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan kasus Corona paling tinggi 1.359 kasus. Sebelumnya, penambahan tertinggi di ibu kota pada Minggu (30/8/2020) sebanyak 1.114 kasus. Kala itu penambahan kasus diduga karena libur panjang pada 16-20 Agustus yang dimanfaatkan warga bepergian. Setelah meresmikan tugu peti mati COVID-19 di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, akankah Gubernur DKI Jakarta memberlakukan jam malam seperti di Bogor dan Depok?

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo  meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali penerapan sistem ganjil-genap untuk membatasi jumlah kendaraan di jalan raya Ibu Kota.

’’Dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet, 62 persen pengguna transportasi umum. Setelah penerapan kembali ganjil-genap, terjadi peningkatan penumpang transportasi umum,’’ kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Kamis, yang disiarkan langsung TVR Parlemen.

Menurut Doni, pengguna kereta rel listrik meningkat 3,5 persen setelah DKI Jakarta menerapkan kembali pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap. Kendati angka itu terlihat kecil, dia mengatakan, peningkatan tersebut menimbulkan kepadatan di dalam KRL Commuter Line yang setiap hari penumpangnya total mencapai 400 ribu orang.

’’Sedangkan peningkatan penumpang (bus) TransJakarta setelah penerapan kembali ganjil-genap mencapai enam persen hingga 12 persen. Karena itu, kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali untuk mengurangi kerumunan,’’ kata Doni yang juga merekomendasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara membatasi pegawainya menggunakan kendaraan umum.

Terapkan Jam Malam

Baca Juga :

Saran Buat Anies, Lockdown Balai Kota

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mendukung langkah Pemerintah Kota Bogor dan Depok yang menerapkan pembatasan aktivitas warga dengan pemberlakuan jam malam untuk menekan penyebaran Virus Corona baru.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, mengatakan kebijakan pembatasan kegiatan warga di Bogor dan Depok itu mencerminkan langkah cepat pemerintah setempat dalam menekan penyebaran COVID-19 yang dalam beberapa terakhir meluas di Tanah Air.

’’Kami apresiasi Depok dan Bogor yang dengan cepat mengambil langkah dengan merekomendasikan jam malam untuk wilayah-wilayahnya karena penularannya yang tinggi,’’ ujar dia.

Adapun status risiko Kota Bogor dan Kota Depok adalah zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan COVID-19. Di wilayah Jabodetabek, Kota Tangerang dan Bekasi juga sudah menjadi zona merah.

Wiku mengatakan seluruh pemerintah daerah (pemda) dan Satuan Tugas daerah harus selalu tanggap dengan kondisi penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Pemda juga harus terus mengevaluasi dan monitoring (pengawasan) terhadap kebijakan yang sudah diambil.

Dia juga mengingatkan pemda tidak bisa sembarangan membuka aktivitas warga seperti sediakala karena harus melewati tahapan prakondisi, jangka waktu, penentuan prioritas dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

’’Dari monitoring evaluasi yang dilakukan ini dan disikapi dengan cepat oleh pemda adalah cara paling tepat untuk betul-betul dapat mengurangi penularan. Jadi pemda silakan cari solusi untuk menekan kasusnya di masing-masing daerah,’’ ujar dia.

Tentukan Jam Kerja

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk menekan persebaran COVID-19. Salah satunya menentukan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Maksimal 5,5 jam sehari selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Ibu Kota.

Berdasarkan Surat Edaran Setda 62/2020 tentang sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI pada pelaksanaan PSBB transisi, Kamis, PNS di Jakarta akan memiliki jam kerja sepanjang 5,5 jam tiap sif dengan rincian untuk Senin sampai Kamis, sif pertama pada pukul 07.00 WIB-12.30 WIB dan sif kedua 10.30 WIB-16.00 WIB.

Sementara pada Jumat, sif pertama berlangsung pada pukul 07.00 WIB-13.00 WIB dan sif kedua pukul 10.30 WIB-16.30 WIB.

Ketentuan tersebut, memperpendek waktu kerja bagi ASN yang sebelumnya memiliki waktu kerja paling tidak 7,5 jam per hari per sif dengan rincian Senin sampai Kamis pukul 07.00 WIB-15.30 WIB dan sif kedua 09.00 WIB-17.30 WIB.

Sementara pada Jumat, sif pertama berlangsung pada pukul 07.00 WIB-16.00 WIB dan sif kedua pukul 09.00 WIB-18.00 WIB.

Dengan durasi kerja yang diperpendek menjadi 5,5 jam sehari dan jeda masuk kerja antar sif sekitar 3,5 jam, diharapkan dapat memperkecil interaksi antara manusia selama berkegiatan di tempat kerja mereka dengan ketentuan batas 50 persen, serta memperkecil interaksi di angkutan transportasi umum.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Saefullah tersebut mengamanatkan kepada kepala perangkat daerah/unit kerja untuk mengatur jadwal kerja bagi ASN di lingkungan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Di antaranya kondisi kesehatan atau faktor komorbiditas pegawai (pegawai dengan kondisi hamil, memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma dan penyakit berat lainnya).

’’Meski ada pegawai yang bekerja dari rumah, namun mereka wajib menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Mereka melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan dan apabila diperlukan, dapat melaksanakan tugas di kantor,’’ tulis surat tersebut.

Para pegawai tersebut juga wajib menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta memasukkan ke dalam sistem e-kinerja pada hari yang ditentukan.

’’Waktu bekerja paling sedikit 7,5 jam sehari dengan ketentuan presensi memakai foto yang menampilkan wajah dan badan dengan memakai pakaian dinas lengkap serta informasi tempat lokasi dan waktu sebenarnya (real time),’’ dalam surat tersebut.

Untuk bukti presensi pegawai, foto dilaporkan kepada atasan langsung sebanyak dua kali. Pagi hari pukul 07.30 WIB dan sore hari 16.00 WIB. Ketentuan itu mulai dilaksanakan pada 3 September 2020 sampai dengan adanya evaluasi dan mempertimbangkan status kedaruratan kesehatan.

Adapun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan pemberlakuan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor pada PNS merupakan kebijakan kepala SKPD atau UKPD masing-masing, namun harus tetap mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 62/SE/2020 tersebut.

Dalam kesempatan itu, meski disebut mengurangi interaksi antar orang di perkantoran, Chaidir tak menjelaskan perubahan jam kerja tersebut ada hubungannya dengan penumpukan penumpang di angkutan umum atau tidak. Dia beralasan perubahan jam kerja itu karena mengikuti aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

’’Jam kerja menyesuaikan atas SE Menteri PAN dan RB (Nomor 65 tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang berlokasi di wilayah Jabodetabek dalam tatanan normal baru,’’ kata Chaidir menambahkan. Lalu, kapan Jakarta berlakukan jam malam?

 

 

 

Rekor COVID-19

Sementara itu, data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Kamis (3/9) sampai pukul 12.00 WIB menunjukkan terjadi penambahan 3.622 pasien baru COVID-19 yang membuat total kasus positif di Indonesia mencapai 184.268 kasus.

Dalam data yang diterima di Jakarta pada Kamis, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan 2.084 orang sembuh menjadikan total pasien dinyatakan pulih dari COVID-19 mencapai 132.055 orang.

Selain itu terdapat 134 orang meninggal menjadikan 7.750 orang dinyatakan berpulang karena COVID-19, berdasarkan data yang dikumpulkan dari Rabu (2/9) pukul 12.00 WIB sampai siang ini.

Akumulasi itu menunjukkan terdapat 44.463 kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan dan isolasi akibat terinfeksi penyakit yang menyerang pernapasan itu.

Pada Kamis (3/9) otoritas sudah memeriksa 37.597 spesimen dari 19.306 orang yang dilakukan di 320 laboratorium di seluruh Indonesia. Data menunjukkan total sudah 2.338.865 spesimen yang diperiksa dari 1.353.291 orang sejak kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada Maret 2020.

Otoritas juga mencatat saat ini terdapat 84.071 orang yang diawasi sebagai kasus suspek.

Kasus positif COVID-19 telah ditemukan di 34 provinsi di Indonesia dengan 488 kabupaten/kota dinyatakan terdampak.

Lima provinsi yang tercatat memiliki penambahan kasus terbanyak hari ini adalah DKI Jakarta dengan 1.359 kasus baru, Jawa Timur 377 kasus baru, Jawa Tengah 242 kasus baru, Jawa Barat 238 kasus baru dan Bali dengan 174 kasus baru. Hanya satu provinsi yang melaporkan nihil kasus baru untuk hari ini yaitu Jambi.

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan Indonesia belum berhasil menekan dan mencegah penularan COVID-19 secara konsisten secara nasional.

Wiku saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis menyatakan kondisi tersebut ditunjukkan oleh penurunan dan peningkatan kasus yang terjadi.

’’Kemarin (Rabu, 2/9) tepat enam bulan perjuangan Indonesia menghadapi COVID-19. Awalnya Indonesia tidak siap menghadapi pandemi, namun dengan berjalan waktu beberapa bulan awal akhirnya kita semua berhasil mengendalikan dan menekan kasus,’’ katanya.

Dia mengatakan kemudian beberapa pekan terakhir kembali terlihat peningkatan jumlah kasus sangat signifikan. Artinya, kata dia, Indonesia belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten.

’’Artinya apa, artinya kita belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten, secara nasional. Dan ini tugas kita semua, tidak hanya pemerintah tapi seluruh masyarakat agar patuh menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan, baik individu maupun masyarakat secara kolektif,’’ katanya.

Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyikapi pandemi agar masyarakat tetap aman namun juga produktif. Pada awal masa pandemi, pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya pemerintah menggalakkan penerapan protokol kesehatan agar publik tetap aman beraktivitas dalam kondisi normal baru, demikian Wiku Adisasmito.

Pembelajaran Tatap Muka

Di tengah melonjaknya COVID-19, sebagian kepala daerah ancang-ancang akan membuka sekolah. Bahkan, sebagian daerah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Salah satunya di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

’’Seluruh sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan pola belajar yang menerapkan protokol kesehatan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Iskandar di Koba, Kamis (3/9).

Pihaknya memantau seluruh sekolah terkait menerapkan pembelajaran tatap muka yang berpedoman kepada protokol kesehatan.

’’Kami terus memantau dan sekaligus melakukan sosialisasi di lembaga pendidikan terkait pola pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan,’’ ujarnya.

Juga menyosialisasikan kepada kalangan orang tua terkait pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Corona.

’’Kami terus melakukan pematangan, sehingga seluruh sekolah betul-betul secara ketat menerapkan protokol kesehatan,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, sosialisasi protokol kesehatan di lembaga pendidikan lebih ditekankan kepada penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mengatur jadwal belajar.

’’Pembelajaran tatap muka diberlakukan secara menyeluruh di semua sekolah mulai MI/SD/SMP,’’ ujarnya. (cok/ant/nas)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.