Alexa Metrics

Stop Kebijakan Ganjil Genap Motor, DPRD DKI Ingatkan Potensi Penyebaran Pandemi di Kendaraan Umum

Stop Kebijakan Ganjil Genap Motor, DPRD DKI Ingatkan Potensi Penyebaran Pandemi di Kendaraan Umum Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengecek papan informasi mengenai kebijakan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat nomor ganjil-genap di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/8/2020). (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Melonjaknya pasien positif COVID-19 di Jakarta hingga mencapai angka 1.144 orang pada Minggu 30 Agustus 2020 sungguh membuat miris. Hal tersebut yang dirasakan oleh Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth.

Dari jumlah 1.114 kasus positif COVID-19 tersebut, 385 kasus adalah akumulasi data 7 hari sebelumnya yang baru dilaporkan. Sebagian besar kasus baru tersebut proses terinfeksinya terjadi saat libur panjang akhir pekan (long weekend) pada rentang waktu 16 sampai 22 Agustus 2020.

Berdasarkan data kasus pasien COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI hari ini 2 September 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB, total jumlah penambahan kasus Positif di DKI mencapai 1.054 orang. Sehingga akumulasi kasus positif di DKI Jakarta sampai hari ini sebanyak 42.041 kasus.

Politisi yang kerap disapa Kent itu meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, agar lebih fokus terhadap penanggulangan COVID-19 di ibu kota. Anies tidak perlu lagi membuat program-program yang tidak urgent, seperti penerapan ganjil-genap kendaraan bermotor, dan pesepeda di jalan tol.

”Saya minta Pak Anies harus lebih fokus terhadap penanggulangan COVID-19 di Jakarta, karena selama sepekan ini penyebaran semakin meluas. Hentikan semua program yang tidak begitu urgent saat masa pandemi ini, seperti ganjil-genap motor, pesepeda di tol dan yang lain-lain. Saya minta saat ini fokus dulu terhadap penanganan COVID-19,” kata Kent, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Pasalnya, saat ini banyak korban jiwa berjatuhan akibat COVID-19 mulai dari aparatur sipil negara (ASN), sejumlah tenaga medis, dan warga sipil di Jakarta. Bahkan hingga saat ini, ribuan orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit. ”Banyak korban positif dan meninggal dunia berjatuhan sampai saat ini. Anggota DPRD DKI sudah dua orang meninggal dunia, belum juga tenaga medis. Oleh karena itu Pemprov DKI harus lebih fokus penanganannya,” tuturnya.

Penanganan yang dimaksud Kent adalah, ketika Pemprov DKI sudah melakukan test menggunakan PCR, dan jika sudah diketahui hasilnya positif, harus langsung dilakukan karantina dan jangan dilakukan isolasi mandiri di rumah yang notabenenya akan rawan penyebaran.

”Kalau memang diperiksa terbukti hasilnya positif, harus langsung dilakukan karantina di rumah sakit, tidak perlu diarahkan isolasi mandiri di rumah. Program karantina bisa dilakukan secara per-kloter untuk mencegah penumpukan pasien di rumah sakit, dan supaya rumah sakit bisa menampung serta bisa menangani pasien yang terpapar COVID-19 secara maksimal. Setelah selesai karantina, pasien bisa langsung dipulangkan, begitu seterusnya, jadi jangan hanya bisa berwacana sudah aktif melakukan tes secara untuk massif untuk masyarakat DKI Jakarta, tetapi jika sudah terbukti positif COVID-19 harus bisa segera memberikan solusi,” sambungnya.

Harus Lebih Tegas

Kent menyebutkan, transportasi umum menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebaran COVID-19, hal itu berdasarkan temuan dari Satgas COVID-19.

Banyak pekerja Klaster perkantoran terpapar saat di kendaraan umum. Atas dasar itu, kata dia, bisa menjadi pertimbangan Pemprov DKI agar kebijakan ganjil genap motor tidak diberlakukan.

”Pemprov DKI harus berintegrasi dengan daerah-daerah penyangga atau stakeholder terkait dengan moda transportasi umum, seperti kereta api maupun bus transjakarta, agar meningkatkan pengawasan protokol kesehatan di transportasi umum, termasuk soal pembatasan kapasitas penumpang,” kata Kent.

Tak hanya itu, Kent juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta harus lebih tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan tidak hanya sekedar denda dan sanksi sosial, tetapi bisa diterapkan pidana kurungan agar membuat pelanggar jera, seperti yang tertuang dalam Pergub 41 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi didahulukan dengan sosilisasi ke publik.

”Harus lebih tegas lagi, sanksi jangan hanya denda dan sanksi sosial tetapi bisa juga diterapkan sanksi pidana yaitu di penjara. Tapi harus di lakukan sosialisasi dulu agar warga tidak terkejut pada saat pelaksanaannya,” ungkap Kent.

Dirinya akan mendukung jika Pemprov DKI Jakarta memberlakukan jam malam demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti yang dilakukan Kota Depok, yang saat ini memberlakukan jam malam hingga pukul 20.00 WIB. ”Saya mendukung jika akan menerapkan jam malam agar penyebaran COVID-19 tidak lebih meluas,” ujarnya.

Kent pun menyikapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 879 Tahun 2020. Keputusan itu mengatur perpanjangan PSBB transisi secara otomatis dengan syarat tertentu. Menurut Kent, perpanjangan PSBB transisi yang kembali diberlakukan di Jakarta tidak terbukti efektif dalam menekan laju pertumbuhan pandemi COVID-19.

”Percuma saja perpanjang PSBB Transisi, dan tidak efektif untuk menekan penyebaran virus corona kalau tidak ada tindak tegas dari pemprov, seakan akan bagi masyarakat yang menaati protokol kesehatan selama 6 bulan seperti tidak ada artinya,” cetusnya.

Menurut Kent, perpanjangan PSBB transisi harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di semua sektor mulai dari transportasi umum hingga kawasan perkantoran.

”Ketati pengawasan protokol kesehatan, baik di transportasi umum dan perkantoran. Karena saat ini saya lihat pengawasan masih sangat longgar,” tuturnya. Kent pun mengimbau kepada warga Jakarta khususnya, jika hendak berpergian agar benar-benar mengindahkan protokol kesehatan COVID-19, seperti jaga jarak, memakai masker, dan menyiapkan hand sanitizer.

Jangan Malas

Kent mengimbau kepada warga DKI Jakarta wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan disiplin dimanapun berada. Penyebaran virus akan terhenti jika dari diri kita yang benar-benar disiplin terhadap diri sendiri. ”Jangan bosan dan malas dalam melakukan standart protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau membawa hand sanitizer. Kita wajib bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan orang lain,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat, pada Minggu 31 Agustus 2020 terdapat penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.114 di ibu kota. Namun, angka itu berbeda dengan laporan Satgas COVID-19 yang mencatat Jakarta bertambah sebanyak 1.094.

Pemprov DKI menyebut bahwa penambahan konfirmasi positif hari ini disebabkan oleh Long Weekend atau libur panjang. Pasalnya, 385 kasus adalah akumulasi data 7 hari sebelumnya yang baru dilaporkan, yang mana sebagian besar terpapar COVID-19 saat Long Weekend pada rentang waktu 16 sampai 22 Agustus 2020.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menjelaskan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 70 oersen kasus positif pada hari ini adalah kasus yang diambil spesimen pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2020.

Ia menjelaskan, jika dihitung mundur, masa inkubasi tersering adalah 6 hari inkubasi adalah lama waktu dari virus masuk sampai dengan menimbulkan gejala, lalu pasien mengakses pemeriksaan PCR 1-2 hari kemudian, maka periode penularan tertinggi terjadi pada 16 sampai 17 Agustus 2020.

”Angka pengambilan spesimen pada 27 Agustus juga cukup tinggi, perlu dipertimbangkan efek long weekend 2 minggu berturut-turut. Perlu adanya kewaspadaan dan usaha bersama, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, dalam melihat tren kenaikan kasus ini,” kata Dwi. (dni)



Apa Pendapatmu?