Alexa Metrics

Utamakan Proyek Fisik saat Pandemi Terus Menuai Kritik

Utamakan Proyek Fisik saat Pandemi Terus Menuai Kritik Ilustrasi

indopos.co.id – Pengalokasian pengunaan dana pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,1 trilun, yang lebih menitikberatkan kepada pembangunan sarana fisik di tengah Pandemi COVID-19 terus mendapatkan kritik.

Apalagi, saat ini kasus corona di Provinsi Banten terus melonjak. Terbukti, dengan penetapan dua daerah yang dekat dengan DKI Jakarta yakni Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, kembali berubah menjadi zona merah penyebaran corona setelah sebelumnya berstatus zona orange.

Sejumlah pihak menuding pengalokasian anggaraan yang berasal dari pinjama BUM dengan porsi lebih besar untuk pembangunan fisik dicurigai akan menguntungkan segelintir orang di tengah penderitaan warga yang dihantui penularan virus corona.

”Patut dicurigai, ini pesanan siapa? Masa di tengah krisis kesehatan masyarakat pemprov malah lebih mendahulukan pembangunan sport centre dengan anggaran hampir setengah triliun,” ujar Uday Suhada, penggiat anti korupsi Banten kepada INDOPOS, Kamis (3/9).

Menurut Uday, yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Banten ini, seyogiyanya gubernur selaku user memiliki kepekaan dan rasa peduli terhadap penderitaan warga yang kini tengah berjuang melawan corona. Bukan, dengan menitik beratkan uang hasil pinjama dari BUMN untuk pembangunan sarana fisik berupa sport center.

”Apa tidak sebaiknya anggaran itu digunakan untuk penyediaan masker gratis, hand sanitizer, dan alat perlindungan diri bagi tenaga medis yang tengah berjuang merawat pasien COVID 19! Begitu juga untuk pembelian kuota gratis bagi pelajar, dan penyediaan smartphone bagi siswa yang tidak mampu untuk belajar daring,” tutur Uday.

Uday juga memaparkan, jika pembangunan sarana fisik tetap diteruskan di tengah masa pandemi, apa bedanya pemerintahan yang sekarang dengan yang dulu?. ”Kalau tetap dipaksakan, tidak ada bedanya era sekarang dengan yang dulu. Toh persoalan korupsi era sekarang juga nggak kalah banyaknya. Tapi masalahnya, penegakan hukum makin ke sini makin melempem,” tukasnya.

Sementara itu, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti menjelaskan pembangunan Sport Centre Banten bertaraf internasional di tengah Pandemi COVID-19 bukan keinginan namun berdasarkan kebutuhan. ”Orientasi kita itu betul-betul untuk kebutuhan bukan keinginan,” terangnya.

Menurut Rina juga, inti dari pinjaman Pemprov Banten lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah mencapai target RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), mengembalikan kegiatan infrastruktur yang sudah teranggarkan di APBD murni tetapi ter-delete untuk anggaran refocusing guna pembiayaan penanganan corona.

Dia juga mengatakan, proyek pembangunan yang akan dilakukan mengedepankan pola padat karya dan bahan bahan yang berasal dari lokal untuk mempercepat dan meningkatkan layanan, akses dan mutu guna memberikan daya ungkit bagi perekenomian nasional.

”Pembangunan sport center itu sudah dianggarkan di APBD murni sebesar Rp365 miliar tetapi ter-delete karena adanya Pandemi COVID-19 ini. Anggarannya dialihkan  untuk pembiayaan corona,” ujarnya juga.

Sebagaimana diberitakan INDOPOS sebelumnya,

berdasarkan dokumen yang beredar yang diterima INDOPOS penggunaan anggaran pinjaman untuk 2020 dialokasikan senilai Rp856.271.808.150.

Dari jumlah itu, sebanyak 50,22 persen atau senilai Rp430 miliar dialokasikan untuk pembangunan Sport Center Banten.

Dalam dokumen juga menyebutkan, kegiatan penyediaan pulsa untuk pembelajaran online dalam rangka penyelenggaraan pendidikan daring (dalam jaringan) tingkat SMA/SMK/SKh selama masa pandemi COVID -19, setiap siswa hanya dijatah Rp60 ribu setiap bulan.

Selama enam bulan, anggaran pembelian pulsa untuk belajar online untuk 230 ribu siswa tingkat menengah dan sekolah anak berkebutuhan khusus itu hanya dialokasikan Rp13,8 mliar. (yas)



Apa Pendapatmu?