Alexa Metrics

Waspada Bangunan Ambruk di Ibu Kota, Subsidi Tunggu Kemampuan Pemerintah

Waspada Bangunan Ambruk di Ibu Kota, Subsidi Tunggu Kemampuan Pemerintah Alat berat yang dioperasikan dalam pembongkaran ruko yang ambruk di Jalan Kyai Caringin nomor 2A-B, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020). (Foto: ANTARA/Livia Kristianti)

indopos.co.id – Bencana bangunan ambruk masih terjadi di ibu kota. Kondisi demikian harus diwaspadai. Terlebih, kesadaran masyarakat masih rendah untuk membangun rumah dan perkantoran sesuai standar, sehingga terjamin dari aspek keselamatan.

“Masa konstruksi bangunan itu ada umurnya. Bila menggunakan beton yang bagus atau sesuai standar berlaku, bisa bertahan sekitar 50-70 tahun. Bila betonnya kurang bagus, maka hanya sekitar 30-40 tahun. Ini yang harus dicermati pemilik bangunan,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Hanya saja, sambung Heru, masyarakat sering kali abai untuk mencermati kondisi bangunan lantaran sudah tertutup berbagai kelengkapan bangunan. “Karena tertutup plafon dan ini itu. Biasanya, kalau sudah dibangun merasa aman,” tandas dia.

Menurut Heru, bangunan yang paling rentan yakni bangunan kurang dari 4 lantai. “Itu karena dikerjakan dengan kebiasaan tukang bangunan, bukan mengikuti standar. Banyak sekali jumlahnya di Jakarta. Sekitar 40 persen dari total bangunan di Jakarta riskan karena usia udah lama. Bangunan di atas 15 tahun harus sering diamati,” kata dia.

Bangunan rumah milik warga yang perlu diperhatikan, sambung Heru, seperti penggunaan atap dengan kayu. Hal itu tentunya rentan karena bisa dimakan rayap. “Rumah saya saja sudah sangat lama karena untuk atap menggunakan kayu dan sudah dimakan rayap,” tutur dia sambil berkelakar.

Sedangkan terkait dengan bangunan rumah kantor (ruko), kata Heru, juga memiliki risiko. “Risiko kebakaran karena satu akses, korban sulit lari karena ditutup teralis. Kedua, risiko ambruk, kecenderungan kalau dikerjakan dengan bagus bisa tahan lebih dari 25 tahun. Biasanya orang abai karena merasa bangunannya kuat,” imbuh dia.

Ia menegaskan, selama ini sudah ada aturan standar mendirikan bangunan. Hanya saja, diakui dia, tingkat kemampuan masyarakat berbeda-beda untuk biaya pembangunan. “Kecuali pemerintah kasih subsidi. Sehingga standar bangunan semuanya sama,” tutur Heru.

Namun, kata Heru, subsidi harus melihat kemampuan pemerintah. Sedangkan kondisi saat ini, pemerintah baru bisa mesubsidi untuk kebutuhan pokok. “Bisa dilakukan (subsidi-red) bila pemerintah punya kemampuan. Untuk menunjang aspek keselamatan struktur bangunan. Termasuk aspek electrical untuk menghindari kebakaran, seperti penggunaan kabel standar. Ke depan, alangkah bagusnya bila pemerintah mau intervensi,” tambah dia.

Berdasarkan data Dinas Citata DKI Jakarta, total bangunan yang sudah berdiri di Jakarta sebanyak 1,2 juta. Terdiri dari 867 unit bangunan diatas delapan lantai, dan sisanya 1.199.133 unit lagi terbagi bangunan di bawah delapan lantai, seperti rumah pertokoan, gedung perkantoran, proferti, apartemen, hunian, dan lain sebagainya.

Dari jumlah tersebut, 50 persen di antaranya merupakan bangunan tua. Bangunan itu dibangun sudah lebih dari 30 tahun. Hanya saja, kondisi kontruksinya dianggap ideal lantaran tim pengawasan bangunan kerap melakukan pengawasan.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan gedung tinggi di Jakarta pada 2019-2020 bisa dibilang menurun. Apalagi untuk bangunan properti serupa apartemen. “Sektor perekonomian untuk properti menurun dan mempengaruhi pembangunan. Dari yang biasanya 15 unit per tahun paling saat ini hanya 5 unit gedung,” kata dia.

Pengendalian gedung tinggi, tambah Heru, tidak dilakukan di wilayah tertentu saja. Dia menyebut bahwa pembangunan gedung bebas dilakukan asalkan sesuai Rencana Dasar Tata Ruang Wilayah (RDTR). Misalnya, kata dia, RDTR yang zonasinya diperuntukkan untuk hunian bisa dibangun gedung apartemen ataupun rumah susun (Rusun). Begitu juga dengan zona perkantoran dibangun gedung perkantoran.

Heru menambahkan, seluruh bangunan yang baru berdiri maka ada upaya imbauan untuk mengikuti syarat dan aturan yang berlaku. Salah satunya, melakukan uji kelayakan kontruksi sesuai dengan SNI 1726 2012 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. “Prinsipnya harus ikuti ketentuan mulai dari pemasangan sistim peringatan gempa. Tapi yang terpenting pengawasan,” kata di.

Kemarin, sebuah bangunan ambruk di Jalan Kyai Caringin, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Gedung yang sengaja dibongkar. Hanya saja, menurut Camat Gambir Fauzi, pembongkaran bangunan itu tidak berizin. “Itu pembongkarannya saja kan tidak terlihat karena gedungnya tertutup. Tiap hari saya lewat situ tidak terlihat ada aktivitas seperti pembongkaran,” kata Fauzi saat ditemui di lokasi, Kamis (3/9/2020).

Dia mengatakan, pembongkaran itu tidak sesuai izin. “Kejadian seperti tadi kan kita tahu di dalam situ ada pembongkaran. Sudah koordinasi juga tadi, ternyata memang tidak sesuai izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” kata dia.

Fauzi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan polisi agar peristiwa yang menyebabkan arus lalu lintas kendaraan sempat tertutup itu dapat segera diselidiki. “Tadi sudah ada pekerja dari kontraktor yang melakukan pembongkaran ruko itu dibawa ke Polsek buat bersaksi,” kata dia.

Ambruknya ruko di Jalan Kyai Caringin Nomor 2A-B itu akan dijadikan bahan evaluasi yang disampaikan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat. “Pemerintah lewat Satpel Citata kecamatan kejadian ini akan dijadikan laporan, untuk diambil langkah-langkah tindakan sesuai ketetuan yang berlaku,” tambah Fauzi.

Sebuah bangunan empat lantai di Jalan Kyai Caringin, Cideng, Tanah Abang, ambruk dan menutupi jalan dan menimpa kabel PLN. Polisi sempat melakukan penutupan jalur kendaraan. Bangunan itu ambruk menutup akses jalan pada pukul 15.00 WIB. Seorang saksi mata, Betty, warga yang tinggal di dekat Ruko Nomor 2A-B mengatakan ambruknya bangunan itu begitu cepat. (rul)



Apa Pendapatmu?