Alexa Metrics

Provider Minta Sinyal Down Tak Perlu Dibayar

Provider Minta Sinyal Down Tak Perlu Dibayar

Indopos.co.id – Insentif paket data bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen harus memperhatikan daerah yang sulit jaringan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Subsidi tersebut dikucurkan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan jarak jauh (PJJ).

Daerah 3T tersebut harus mendapat keistimewaan mengingat kondisi geografis yang sulit dijangkau. Menurut anggota Komisi X DPR Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal, pihaknhya meminta pemberlakuan khusus terutama untuk wilayah 3T.

”Kalau di wilayah perko taan, tentu ada internet. Tetapi kalau di daerah 3T, jaringan internet berbeda dengan kota,” ujar Illiza dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam program subsidi itu, siswa sekolah akan diberikan kuota internet gratis sebesar 35 GB per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa serta dosen 50 GB per bulan. Mekanismenya, sekolah akan mendata nomor handphone (HP) setiap peserta didik yang akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya boleh memasukkan satu nomor HP dan nomor ini akan diberikan kepada operator seluler. Pendaftaran dapat dilakukan hingga 11 September 2020. Subsidi akan diberikan selama empat bulan, dari September hingga Desember 2020. Nantinya, nomor handphone akan dilakukan verifikasi.

Kemudian setelah nomor dinyatakan masih aktif, maka pemerintah akan langsung mentransfer kuota data ke masingmasing nomor penerima manfaat. Illiza mengatakan subsidi itu merupakan respons dari keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pelajaran jarak jauh (PJJ) yang disampaikan kepada Komisi X DPR. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya diputuskan kalau subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang.

“Subsidi ini merupakan rekomendasi dari Panja PJJ Komisi X DPR karena banyak keluhan yang masuk soal PJJ,” kata Illiza.

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pemerintah harus bermitra dengan operator telekomunikasi yang memiliki jaringan internet kuat dan stabil, jangkauan luas, serta punya kualitas terjamin agar proses belajar dapat berjalan lancar.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suadi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memantau kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi penyalur bantuan kuota dari pemerintah.

“Saya sering mendapat laporan ada operator yang down sinyalnya sehingga tidak bisa dipakai. Saya setuju sekali kalau kualitas layanan operator diawasi dalam program subsidi kuota data ini, sehingga penting diberikan reward and punishment bagi operator yang menjadi mitra Kemendikbud dalam program subsidi kuota data ini,” ujar Suadi dalam pernyataan di Jakarta, Selasa malam.

Bahkan apabila perlu, lanjut Suadi, Kemendikbud dapat memasukkan satu klausul di dalam perjanjian kerja sama dengan operator, jika peserta didik atau guru tidak bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang baik, maka tak perlu dibayar. Suadi menekankan, “reward” and “punishment” ini sangat penting dalam program subsidi kuota dalam periode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal itu disebabkan subsidi kuota berkaitan dengan pendidikan anak dalam menciptakan SDM unggul dan menyangkut uang negara yang berasal dari APBN. Ombudsman pun menyarankan agar Kemenkominfo dan Kemendikbud dapat membuat kanal pengaduan. Apabila pelayanan operator telekomunikasi yang menjadi mitra tidak baik, masyarakat bisa mengadukan ke kanal pengaduan yang dibuat Kemendikbud atau Kemenkominfo.

“Masyarakat yang merasa dirugikan oleh operator yang tidak memberikan layanan prima pada program subsidi kuota data PJJ ini juga dapat lapor ke Ombudsman. Saya setuju sekali jika Kemendikbud tidak perlu membayar operator yang tidak bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” kata Suadi.

Suadi pun mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kemendikbud yang berhasil mewujudkan bantuan kuota data bagi peserta didik dan guru dari tingkat TK hingga SMA. Langkah bantuan subsidi kuota data tersebut termasuk rekomendasi yang diberikan Ombudsman kepada Kemendikbud guna meringankan beban masyarakat yang melakukan PJJ akibat pandemi COVID-19.

Setelah subsidi kuota data ini berjalan, lanjutnya, yang perlu dilakukan Kemendikbud menurut Suadi adalah melakukan bimbingan kepada siswa didik dan orang tua tentang bagaimana agar subsidi kuota tersebut dapat benarbenar bermanfaat dan mendukung program PJJ. (ant)



Apa Pendapatmu?