Alexa Metrics

Stop Setelah Dikritik, Tak Ada Lagi Sanksi Masuk Peti Jenazah

Stop Setelah Dikritik, Tak Ada Lagi Sanksi Masuk Peti Jenazah Petugas gabungan Kelurahan Kuningan Barat keliling kampung dengan mengusung peti jenazah. Diharapkan muncul kesadaran warga agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19. (Foto: ANTARA)

indopos.co.id – Sanksi masuk peti jenazah bagi pelanggar protokol kesehatan sempat viral. Namun, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengaskan bahwa hal itu merupakan kemauan dari pelanggar itu sendiri sambil menunggu sanksi kerja sosial. “Itu yang bersangkutan menyodorkan diri masuk peti jenazah sambil menunggu kerja sosial,” ujar dia di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Terkait dengan peristiwa yang diketahui terjadi di Perempatan Gentong, Kali Sari, Pasar Rebo, Jakarta Timur itu, Arifin menegaskan, kalau Satpol PP DKI tak pernah memberikan sanksi masuk peti jenazah kepada warga yang tak menggunakan masker.

Para pelanggar yang tidak memakai masker hanya diberikan sanksi sosial untuk membersihkan jalanan atau denda sebesar Rp250 ribu. “Itu bukan bagian dari pemberian sanksi. Jadi, tidak ada pemberian sanksi yang keluar dari Pergub. Makanya habis itu dia diminta kerja sosial,” tuturnya.

Satpol PP Jakarta Timur menghentikan sanksi memasukkan para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 ke peti jenazah setelah menuai kritik dari masyarakat. “Kita hanya menghindari pro dan kontra masyarakat, jadi kita menindak berdasarkan aturan (yang berlaku) saja,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur Budhy Novian di Jakarta, Jumat.

Sanksi memasukkan pelanggar protokol kesehatan COVID-19 ke dalam peti jenazah dilakukan petugas Satpol PP dan Kecamatan Pasar Rebo pada Rabu (2/9/2020) hingga Kamis (3/9/2020). Pelanggar diminta untuk merenungkan kesalahannya di dalam peti jenazah selama lima menit atau menghitung mundur angka 100 hingga satu.

Budhy mengatakan, mulai Jumat ini denda masuk peti jenazah bagi pelanggar PSBB Transisi sudah ditiadakan. “Kita kan hanya pelaksana lapangan yang melakukan penindakan,” kata Budhy.

Selain menuai kritik dari warga, sanksi masuk peti jenazah juga tidak diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020. Aturan tersebut hanya memberlakukan dua sanksi yang bisa dipilih oleh pelanggar, yaitu membayar denda Rp250 ribu atau melakukan kerja sosial selama satu jam.

Arak Peti Mati Keliling Kampung

Kelurahan Kuningan Barat mensosialisasikan penanganan COVID-19 dengan membawa peti mati keliling kampung.

Lurah Kuningan Barat Agus Muharam menuturkan, sosialisasi itu dilakukan guna mengingatkan warga akan bahaya virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu.

Menurut Agus, arak-arakan peti mati ini sengaja dilakukan dari kampung ke kampung dengan melibatkan petugas tenaga medis puskesmas, PKK, tiga pilar dan masyarakat.

“Kita arak peti mati di RW 01, rencananya nanti kita akan berkeliling  ke seluruh RW di Kelurahan Kuningan Barat,” kata dia, Jumat (4/9/2020).

Agus menambahkan, sengaja pihaknya mengarak peti mati ke lingkungan pemukiman warga yang menurutnya perlu diberikan perhatian lebih terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19.

“Kalau arak peti mati di jalan umum atau jalan protokol itu sudah biasa, makanya kita melakukannya di kampung-kampung,” tandas dia.

Agus berharap, sosialisasi itu bisa menyadarkan warga dan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Bersamaan dengan mengarak peti mati, kita juga gencar memberikan sosialisasi 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” pungkas Agus. (ibl)



Apa Pendapatmu?