Alexa Metrics

Uang Rakyat Jakarta Dipakai untuk Apa Saja?

Uang Rakyat Jakarta Dipakai untuk Apa Saja? Wakil Rakyat – Ilustrasi. Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. Foto: Istimewa

indopos.co.id – Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Daerah Khusus Ibukota Jakarta menolak pengesahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD). Pasalnya, pelaporan uang rakyat Jakarta tersebut dinilai tidak transparan. Penolakan tesebut disampaikan di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020)

Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda mengatakan, sejak Rabu (2/9/2020) bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, anggota dewan menggelar Rapat Gabungan Pimpinan serta rapat Badan Anggaran. Dalam rapat tersebut komisi-komisi menyampaikan laporan evaluasi P2APBD 2019.

Terkait P2APBD yang diparipurnakan pada Senin (7/9/2020), Fraksi PAN tegas menolak dengan dua alasan kritis. ”Kami Fraksi PAN tegas menolak pengesahan P2APBD karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) Rp1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019,” ujar Oman.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan oleh eksekutif tidak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku. ”DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat,” tuturnnya.

Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) perubahan. ”Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk,” tegasnya.

“Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di ibu kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak di akomodasi juga,” ungkapnya

Politisi PAN ini juga mengingatkan Saudara Gubernur untuk bisa mendengarkan Aspirasi dari Dewan yang merupakan Mitra Kerjanya. ”Tidak bosan saya mengingatkan Saudara Gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita menyejahterakan mereka, itu amanah,” cetusnya.(dni)



Apa Pendapatmu?