Alexa Metrics

Paslon Melanggar Protokol Kesehatan, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Paslon Melanggar Protokol Kesehatan, Ini yang Dilakukan Bawaslu ramai bener

indopos.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI M Afifuddin mangatakan, terhadap dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya akan melakukan dua hal.

“Pertama, memberikan saran perbaikan (teguran) kepada Bapaslon melalui KPU. Kedua, meneruskan dugaan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak pihak lain yang berwenang seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” ujarnya, dalam rilisnya, Senin (7/9/2020).

Lebih lanjut Afifuddin mengatakan, pihaknya meminta penanganan pelanggaran bisa dilaksanakan secara tegas oleh instansi lain. “Seperti Kepolisian, Satpol PP, Satgas Pencegahan COVID-19, bahkan TNI,” ujarnya.

Afifuddin menambahkan, KPU pun telah menetapkan aturan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada setiap tahapan.

Yakni dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Sehingga, KPU diminta tegas melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk setiap tahapan yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, terdapat 75 orang bakal calon di 31 daerah yang belum menyerahkan hasil uji usap (swab virus korona/PCR) saat pendaftaran.

“Penyebab utamanya adalah tidak ada laboratorium tempat pemeriksaan tes swab di daerah tersebut. Atau bakal calon sudah melakukan pemeriksaan namun hasilnya belum keluar,” ujar Afifuddin.

Kemudian terdapat 26 bakal calon yang dokumen persyaratan calonnya belum lengkap. Sebagian besar dokumen yang belum lengkap saat pendaftaran adalah laporan pajak dan LHKPN yang masih dalam proses.

“Juga surat bebas pailit dari pengadilan niaga, surat keterangan bebas narkoba dan bukti pengunduran diri sebagai ASN,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?