Alexa Metrics

Ini Penjelasan Wamenag soal Polemik Da’i dan Penceramah Bersertifikat

Ini Penjelasan Wamenag soal Polemik Da’i dan Penceramah Bersertifikat Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi.

indopos.co.id – Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau masyarakat bersikap obyektif dan tidak syak wasangka menyikapi rencana program kegiatan da’i dan penceramah agama bersertifikat. Karena dapat menimbulkan salah paham yang berujung pada polemik yang tidak produktif.

“Program da’i dan penceramah bersertifikat adalah program biasa yang sudah sering dilakukan oleh ormas-ormas Islam atau lembaga keagamaan lainnya. Yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas dai dan penceramah agama agar memiliki bekal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).

Zainut menambahkan, seorang da’i dan penceramah agama, misalnya perlu dibekali ilmu psikologi massa. Public speaking methode ceramah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga pemahaman islam wasathiyah atau moderasi beragama serta pemahaman wawasan kebangsaan.

“Dalam pelaksanaan program tersebut Kemenag bekerja sama dengan majelis dan ormas keagamaan, seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi/Permabudhi, Matakin, NU, Muhammadiyah dan ormas keagamaan lainnya,” terang Zainut.

Kementerian Agama, lanjut dia, bertindak sebagai fasilator dan pendampingan program dengan memberikan dukungan anggaran stimulan, tenaga dan instrumen lain yang dapat mendorong lahirnya partisipasi masyarakat.

Untuk hal tersebut, Kemenag memberikan apresiasi kepada ormas atau kelompok masyarakat yang sudah melaksanakan program tersebut. “Ke depannya kami ingin ada sinergi progam ormas-ormas agama dengan Kemenag agar lebih maksimal pelaksanaannya,” jelas Zainut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, program da’i dan penceramah bersertifikat sifatnya voluntary atau suka rela bukan menjadi sebuah keharusan. “Sehingga tidak ada alasan akan menjadi ancaman bagi da,i dan penceramah agama yang tidak mengikutinya. Karena tidak ada sanksi apa pun yang akan diberikan kepadanya,” ujarnya.

Adapun terkait dengan penanggulangan radikalisme yang menjadi tujuan dari program tersebut, lanjut Zainut, harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan paham radikal adalah paham yang memenuhi tiga unsur.

Pertama, paham yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, paham yang mengingkari nilai-nilai kesepakatan nasional misalnya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dan ketiga paham yang menolak kebenaran paham orang lain, menganggap hanya kelompoknya yang paling benar sementara orang lain sesat atau kafir (takfiri).

“Jadi setiap da’i dan penceramah agama, kata dia, harus terbebas dari unsur paham radikal tersebut. Karena dapat mengancam eksistensi Pancasila, NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?