Alexa Metrics

Revisi UU BI Tuai Polemik

Revisi UU BI Tuai Polemik Ilustrasi Bank Indonesia. DOK INDOPOS

indopos.co.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR mengebut proses revisi Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Namun begitu, hal itu menimbulkan silang pendapat. Ada yang setuju dan tidak.

Terkait hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menegaskan secara umum, kontruksi draf revisi UU BI yang muncul ke publik masih dangkal. Itu lantaran belum menjawab tantangan ekonomi. Terutama sektor keuangan nasional di masa yang akan datang.

Sehingga sangat wajar jika revisi UU BI ini direspon negatif dari para pelaku pasar dengan setimen negatif terhadap nilai tukar rupiah. “Bila kita cermati problema kita memang ada di sektor fiskal,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Rasio pajak, kata Said, stagnan bahkan malah turun. “Kita mengalami deindustrialisasi, defisit perdagangan, membesarnya impor, terutama pangan dan energi serta tingginya angka Incremental Capital Output Rasio (ICOR) bila dibandingkan dengan negara tetangga. Hal hal ini yang justru memberikan tekanan pada sektor moneter,” ujar Said

Dia menilai, momentum revisi UU BI ini tidak pas. Pasalnya, kondisi ekonomi nasional terancam resesi. “Karena itu, saya berharap seluruh sumber daya kita dikerahkan untuk memulihkan ekonomi nasional yang bakal mengalami resesi,” tegasnya.

Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menilai beberapa pasal pengaturan di draf revisi UU BI ini malah berpotensi menimbulkan masalah masalah baru. Misalnya tentang keberadaan Dewan Moneter.

Padahal UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Indonesia telah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bahkan komposisi KSSK ini telah merepresentasikan kelembagaan sebagaimana yang di maksud oleh Dewan Moneter. Menteri Keuangan adalah Koordinator KSSK. “Jangkauan kewenangan KSSK malah tidak saja sektor moneter, tapi keseluruhan sektor keuangan yang berpotensi menimbulkan krisis sistem keuangan,” terangnya.

Demikian juga dengan draf pengembalian kewenangan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Pengaturan ini tegas Said bakal membatalkan sebagian besar isi Undang Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK. “Pertanyaan mendasarnya, apakah beberapa kasus kelemahan pengawasan di OJK serta merta di jawab dengan pengalihan pengawasan bank ke BI? Saya melihat bukan ini pokok masalahnya,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?