Alexa Metrics

Disebut Pelanggaran HAM Berat, Kasus Kematian Munir Mencuat Lagi

Disebut Pelanggaran HAM Berat, Kasus Kematian Munir Mencuat Lagi Aksi menuntut penuntasan kasus Munir beberapa waktu lalu. DOK INDOPOS

indopos.co.id – Kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib harus ditetapkan menjadi pelanggaran HAM berat. Itu disampaikan Direktrur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana. Menurutnya, dengan ditetapkan menjadi pelanggaran HAM berat, akan membuat kasus Munir tidak terpatok pada waktu kedaluwarsa kasus di KUHP.

“Sehingga pelaku konspirasi pembunuhan bukan hanya ditangkap aktor lapangan, tetapi (aktor) penghubung, dan aktor intelektual dari pembunuhan berencana ini,” kata Arif, Selasa (8/9/2020).

Arif mengatakan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Aturan ini menyebutkan pada pelanggaran HAM berat tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa.

“Mendorong kasus Cak Munir mestinya tidak diletakan pada kasus tindak pidana biasa, tapi kejahatan pelanggaran HAM berat,” katanya.

Lebih lanjut kata Arif, kematian Munir memenuhi kategori sebagai kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000. Salah satunya tidak hanya ditemukan ada indikasi pembunuhan, tetapi juga penyiksaan pada kasus Munir.

“Kematian Cak Munir ini begitu tragis dia diracun dengan racun arsenik yang takarannya besar, bisa meninggal tidak lama setelah penerbangan dari Jakarta ke Belanda,” tandasnya. (wok)
LBH Minta Kasus Kematian Munir Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib harus ditetapkan menjadi pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Direktrur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana. Menurutnya, dengan ditetapkan menjadi pelanggaran HAM berat, akan membuat kasus Munir tidak terpatok pada waktu kedaluwarsa kasus di KUHP.

“Sehingga pelaku konspirasi pembunuhan bukan hanya ditangkap aktor lapangan, tetapi (aktor) penghubung, dan aktor intelektual dari pembunuhan berencana ini,” kata Arif, Selasa (8/9/2020).

Arif mengatakan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Aturan ini menyebutkan pada pelanggaran HAM berat tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa.

“Mendorong kasus Cak Munir mestinya tidak diletakan pada kasus tindak pidana biasa, tapi kejahatan pelanggaran HAM berat,” katanya.

Lebih lanjut kata Arif, kematian Munir memenuhi kategori sebagai kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000. Salah satunya tidak hanya ditemukan ada indikasi pembunuhan, tetapi juga penyiksaan pada kasus Munir.

“Kematian Cak Munir ini begitu tragis dia diracun dengan racun arsenik yang takarannya besar, bisa meninggal tidak lama setelah penerbangan dari Jakarta ke Belanda,” tandasnya. (wok)



Apa Pendapatmu?