Alexa Metrics

Hotel Ajang Pesta Seks Sejenis Tak Terdaftar Wajib Pajak

Hotel Ajang Pesta Seks Sejenis Tak Terdaftar Wajib Pajak
indopos.co.id – Kendati diketahui Hotel Aston Kuningan Suites Jakarta  telah dua kali menjadi lokasi pesta seks, Pemprov DKI Jakarta tidak mengambil sikap.
Peralihan fungsi bangunan, dari semula Apartemen Kuningan Suites menjadi Hotel Aston Kuningan Suites memicu polemik.
Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan kesulitan memungut pajak hotel. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPRD Jakarta Selatan Yuspin Dramatin.
Sampai kini, dirinya mengakui tidak mengetahui izin operasional yang dikantongi Hotel Aston Kuningan Suites.
Hanya saja status apartemen yang kini dinamakan Aston at Kuningan Suites itu dijelaskannya telah berubah fungsi menjadi hotel.
Namun di satu sisi, Yuspin memastikan, ada pajak pertambahan nilai (ppn) yang dikutip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada penyewa unit Aston Kuningan Suites.
“Wah saya nggak tahu masalah perizinannya, yang jelas Hotel Aston Kuningan Suites selalu bayar pajak hotel. Sedangkan apartemen yang menjadi service (disewakan) dipungut pajaknya oleh Dirjen Pajak,” ungkap dia.
Apartemen Kuningan Suites yang telah ditetapkan menjadi objek pajak sejak beroperasi tahun 2004.
Pajak yang dibebankan berupa service apartemen.  “Hotel Aston Kuningan merupakan objek pajak hotel dan sudah bayar pajak hotel sejak tahun 2004,” ungkap Yuspin pada INDOPOS, Senin (7/9/2020).
Namun, sambung dia, karena masing-masing tower berbeda, pengelolaannya pun berbeda. Apartemen Kuningan Suites yang kini berubah menjadi Hotel Aston Kuningan Suites itu belum masuk dalam objek pajak hotel.
“Apartemen Kuningan bukan merupakan objek pajak hotel. Tetapi objek PPN yang dipungut oleh Dirjen Pajak,” tambah dia.
Sehingga, pihaknya kesulitan untuk melakukan pengawasan, termasuk pemungutan pajak.
“Karena bukan objek pajak daerah maka kami sulit untuk pengawasannya,” tegas Yuspin.
Terkait peralihan fungsi apartemen menjadi hotel tersebut, Yuspin mengaku telah menggelar rapat dengan Dirjen Pajak. Tujuannya agar seluruh apartemen yang disewakan layaknya hotel dapat dikukuhkan menjadi objek hotel.
Sehingga, pajak hotel dapat dipungut oleh BPRD sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sudah beberapa kali rapat dengan Dirjen Pajak agar apartemen-apartemen yang disewakan sebagaimana usaha hotel bisa dikukuhkan jadi objek pajak hotel,” ungkap Yuspin.
“Sekarang ini, dipungut jasa sewa apartemen dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” tambah dia. (ibl)



Apa Pendapatmu?