Alexa Metrics

KPU Tidak Siap Selenggarakan Pilkada

KPU Tidak Siap Selenggarakan Pilkada

Indopos.co.id-Komisi Pemiihan Umum (KPU) dinilai tidak siap melaksanakan Pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Hal itu terihat dari pelaksanaan tahapan pendaftaran yang mengabaikan protokol kesehatan. KPU sebagai penyelenggara dianggap tidak mampu mengarahkan peserta Pilkada, baik paslon maupun pendukungnya, untuk mengikuti protokol kesehatan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi. Dia menilai penyelenggara Pilkada belum siap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19. “Terutama pengerahan massa yang begitu masif di sejumlah daerah tanpa mengindahkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak dan ketersediaan cuci tangan,” kata Arwani di Jakarta, Senin.

Dia menilai secara umum protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tidak diterapkan secara konsekuen oleh para pihak dalam tahapan pendaftaran calon kepala daerah.

Arwani mengingatkan Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dijelaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat wajib melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19 sekurang-kurangnya menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu.

“Pasal 11 ayat (2) PKPU No 6/2020 menyebutkan bahwa bagi pihak yang melanggar prokes pencegahan COVID-19 maka penyelenggara pemilu (KPU Prov/Kab/Kota, PPK dan PPS) memberi peringatan kepada pihak yang abai dalam penerapan prokes pencegahan COVID-19,” ujarnya.

Arwani mengatakan dalam Pasal 11 ayat (3) PKPU No. 6/2020 disebutkan jika pihak-pihak yang telah diperingatkan penyelenggara Pilkada namun tidak mengindahkan, maka penyelenggara Pilkada berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwaslu untuk mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Menurut dia dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tidak ada ketentuan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan prokes pencegahan COVID-19.

Arwani menilai jika melihat pelanggaran prokes pencegahan COVID-19 yang eksesif di tengah masyarakat, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk menertibkan protokol kesehatan tersebut.

“Pemerintah harus menguatkan koordinasi dengan pemda yang daerah-nya menggelar Pilkada dan diikuti dengan koordinasi Satgas COVID-19 di tiap-tiap daerah bersama penyelenggara Pilkada,” tuturnya. (ant/nas)



Apa Pendapatmu?