Alexa Metrics

Aneh! Belajar Online tapi Pilkada Langsung

Aneh! Belajar Online tapi Pilkada Langsung

indopos.co.id – Kebijakan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terkesan tidak konsisten dan membingungkan. Di satu sisi kita disuruh online, online, dan online. Kita juga dilarang berkerumun, berkerumun, dan berkerumun. Tapi di sisi lain, negara suka membuat kebijakan yang memantik orang berkerumun. Buktinya, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan daring. Namun pilkada justru digelar secara langsung. Kerumunan sudah tentu tak bisa terelakkan.

Saat pendaftaran peserta pilkada ke KPU atau deklarasi saja sudah banyak yang mengerahkan massa. Protokol kesehatan pun terabaikan. Seperti terjadi pada bakal pasangan calon Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman Danang Wicaksana Sulistya (DWS)-Agus Choliq (ACH) saat mendaftar diri di KPU Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu lalu.

Saat menyerahkan berkas ke KPU Sleman, pasangan ini berjalan kaki dari Kantor DPC Gerindra Sleman. Selain diikuti tiga pengurus partai Gerindra, PKB dan PPP, kedua paslon berjalan diiringi dengan bergodo, hadrah dan sejumlah komunitas yang mendukung paslon ini maju.

Seni tradisional Indang Sarunai juga mengiringi pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Abdul Rahman dan Rosman Efendi, saat mendaftar Pilkada Solok Selatan 2020 ke KPU Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Minggu.

’’Kami berangkat dari Istano Rajo Balun diantarkan ribuan masyarakat tanpa dimobilisasi dan diiringi kesenian tradisional indang sarunai ke kantor KPU,’’ kata Bakal Calon Bupati Abdul Rahman, di Padang Aro.

Sementara itu, sekitar 1.500 warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengantarkan pasangan Andri Warman-Irwan Fikri mendaftar ke KPUD Agam sebagai calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Kedatangan 1.500 warga ke KPU setempat menggunakan puluhan kendaraan roda empat dan sepeda motor. Pasangan itu mendaftar setelah melakukan deklarasi di Hotel Sakura Syariah Lubukbasung, Minggu (6/9).

Pada sisi lain, aturan kesehatan terkait protokol penanganan COVID-19 untuk kepentingan aktivitas politik ini sudah diberlakukan KPU, di antaranya tidak boleh ada kerumunan massa, hadirin wajib memakai masker, hingga menjaga jarak antar manusia. Namun, aturan itu seolah tidak digubris karena tidak ada sanksi tegas dan larangan itu hanya sebatas masuk ke halaman dan ruang pendaftaran KPU.

Ketua KPUD Agam, Riko Antoni, menyatakan, KPU tidak mengatur jumlah pendukung yang mengantarkan bakal calon. Yang diatur jumlah orang yang masuk ke halaman kantor KPU dan ruangan pendaftaran. “Dalam ruangan yang hanya diperbolehkan bakal calon, pimpinan partai politik, dan penghubung,” katanya.

Antusias warga sangat tinggi saat mengantarkan pasangan yang diusung Partai Demokrat-PAN. Mereka berharap tim pemenangan untuk menjaga kekompakan, etika politik dan kesantunan. “Tim pemenangan siap mengantarkan pasangan Andri Warman-Irwan Fikri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Agam periode 2021-2026,” katanya.

Begitu pula pendaftaran bakal calon di Surabaya. Ratusan pendukung mengawal pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno, mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2020 ke KPU Surabaya di Jalan Adityawarman, Minggu sore (6/9). Sebelum mendaftar ke KPU Surabaya, pasangan calon (paslon) Machfud Arifin dan Mujiaman tiba di posko pemenangan Jalan Basuki Rahmat sekitar pukul 14.45 WIB.

Begitu pula saat pendaftaran bacalon walikota Tangsel. Masyarakat ramai-ramai mengantarkan tokoh idolanya. Bacalon Wali Kota Tangsel yang diusung PDI Perjuangan-Gerindra Muhammad mengatakan, saat pendaftaran ke KPU Tangsel pada Jumat (4/9), memang membawa massa pendukung. Massa yang ikut perwakilan dari berbagai partai politik yang berkoalisi. Alasan mereka membawa massa karena itu merupakan kehendak pendukung.

’’Mereka mau mengantar dan mengawal kami mendaftar ke KPU. Ini kan tidak bisa dilarang, karena keinginan mereka sendiri. Toh mereka tetap memerhatikan protokol kesehatan,’’ katanya kepada INDOPOS, Minggu (6/9).

Diakui Muhamad, keinginan massa pendukung itu bentuk dukungan murni yang tidak dapat mereka bendung. Sehingga dirinya pun meminta para perwakilan massa untuk ikut.

’’Jika kami larang ini akan membuat mereka kecewa. Toh ini sudah kami minta ada perwakilan. Dan tentu saja mereka tahu aturan soal pendaftaran,’’ paparnya.

Muhamad mengungkapkan, jika dirinya sangat mengetahui pendaftaran itu tidak diperkenankan adanya kerumunan. Akan tetapi sebelum itu terjadi pihaknya telah mengecek kesehatan dan mengimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, antisipasi penularan COVID-19 dapat dihindari.

’’Justru kami tahu dengan adanya larangan itu. Sudah diimbau sama perwakilan massa dan itu mereka setujui. Ini kan kemeriahan Pilkada yang tetap mematuhi aturan kesehatan,’’ jelasnya.

Ditanya soal penyelenggaraan pilkada langsung atau secara daring di tengah pandemi Corona, Muhamad memilih pelaksanaan pesta politik itu secara langsung. Ini untuk membangkitkan kemeriahan pilkada di tengah pandemi. Apalagi aturan penerapan pilkada itu telah ditetapkan KPU Tangsel.

’’Biar terlihat berapa besar animo masyarakat terhadap pilkada di tengah pandemi. Kalau secara online tidak terlihat kemeriahan itu. Toh pilkada ini pun menjadi sarana tepat untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan,’’ ucapnya.

Hal serupa diungkapkan calon Wali Kota yang diusung Partai Golkar-PPP, Banyamin Davnie. Dia pun menyatakan, tidak dapat melarang massa pendukung untuk tak ikut dalam pendaftaran. Karena keinginan untuk pengantaran itu telah diusulkan perwakilan massa jauh sebelum pendaftaran dilaksanakan.

’’Akhirnya tetap massa ikut, kami sudah bahas ini. Tentu mereka ingin melihat langsung kami mendaftar. Jadi mereka hanya mengantar dan mengawal kami saja,’’ tegasnya.

Disinggung soal pilihan penyelenggaraan Pilkada secara online atau langsung, petahana ini lebih memilih secara langsung. Alasannya, hal itu untuk membangkitkan gairah perpolitikan di masyarakat Tangsel. Sekaligus membangkitkan perlawanan terhadap virus asal Tiongkok yang masih belum dapat dihentikan.

’’Jika melihat ini tentu memilih secara langsung, karena ini untuk mematahkan isu soal golput. Toh sistem penerapan kesehatan tetap dijalankan. Biar masyarakat pun bangkit dan melawan COVID,’’ imbuhnya.

Digelar Online Saja

Jika pada pendaftaran dan deklarasi saja sudah berkerumun, bagaimana dengan kampanye dan pencoblosan nanti? Jika mau konsisten, mengapa pilkada tidak digelar secara online saja? Bukankah pemerintah sudah melarang dan bahkan sering membubarkan kerumunan? Termasuk kerumunan saat pesta pernikahan? Sungguh paradoks.

Sementara itu, proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Padahal, sebagian siswa sudah tak kuasa menahan rindu untuk bertemu teman-temannya. Sebagian orang tua pun sudah tak sanggup menanggung beban kuota sangat besar, meski sudah ada kebijakan subsidi kuota. Mengapa tidak digelar tatap muka saja? Dengan mempertimbangkan protokol kesehatan?

Di masa pandemi ini, masyarakat sebenarnya lebih senang jika pilkada digelar secara online. Salah satu warga Tangsel yang berdomisili di Serpong, Tangsel, Handoko Putra, mengungkapkan lebih memilih penyelenggaraan pilkada dilaksanakan secara daring. Itu untuk menghindari penularan COVID-19. Terlebih virus tersebut dapat menular saat kerumunan.

’’Lebih tenang memilih melalui online. Kan jadi tidak waswas, apalagi sedang pandemi. Kalau di luar pasti ada saja yang bisik-bisik buat pilih salah satu paslon,’’ ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ferdinan Sihombing, warga Ciputat, Tangsel. Pilihan pilkada secara online itu dapat menunjukkan keaslian data pemilih. Dan memudahkan penghitungan suara oleh KPU. Serta mencegah penularan Virus Corona.

’’Seperti anak sekolah saja, toh lebih cepat dan aman. Siapa yang bisa menjamin kalau secara langsung suara tidak dapat dimainkan. Ini saya rasa perlu dilakukan pada era saat ini yang dilanda COVID-19,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Tangsel AKBP Iman Setiawan menjelaskan, pihaknya mengerahkan sekitar 50 personel untuk berjaga selama proses pendaftaran. Kata dia, tindakan yang dilakukan personelnya terhadap massa paslon itu adalah mengimbau untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan hal itu tetap dilaksanakan jajarannya kepada seluruh massa pendukung paslon di Pilkada Tangsel.

’’Kami minta mereka agar mengikuti protokol kesehatan dan berdemokrasi secara dewasa. Jadi begitu mereka datang, kami langsung mengantisipasi itu. Semua kami minta tertib sama mengikuti aturan,’’ tegasnya.

Namun begitu, jika tindakan persuasif tak diindahkan massa pendukung, sambung Iman, pihaknya akan bertindak tegas yakni membubarkan massa. Kemudian menerapkan sanksi denda kepada massa pendukung paslon. Hal ini untuk membuat efek jera para pelanggar pesta demokrasi yang tidak mematuhi aturan kesehatan.

Paradoks

Di tempat terpisah, pengamat sosial Devi Rahmawati menuturkan, adanya paradoks soal kebijakan COVID-19 di tengah pilkada serentak itu karena adanya ketidaktegasan pemerintah. Yakni mengizinkan pencoblosan secara langsung serta melaksanakan kampanye di tengah pandemi. Padahal, seharusnya kebijakan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini dapat diselenggarakan secara online.

’’Kan aturannya tidak sama, untuk belajar harus secara daring, tetapi kenapa pilkada diperbolehkan bertatap muka. Makanya ini kan jadi pergunjingan di tengah masyarakat. Jika memang tegas ya diputuskan saja secara online agar semua sama,’’ tuturnya.

Dan untuk menghilangkan paradoks itu, Devi menyarankan, KPU segera mengkaji atau merevisi aturan Pilkada secara langsung. Dan juga segera membuat aplikasi daring untuk para paslon menyosialisasikan diri ke masyarakat. Hingga menyiapkan aplikasi pencoblosan surat suara.

Ajang Penularan

Pakar kesehatan Ratna Sitompul menambahkan, potensi penularan COVID-19 dalam Pilkada sangat besar. Sebab, masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti tidak menggunakan masker hingga menjaga kesehatan.

’’Mereka kan tidak akan memerhatikan itu. Makanya potensi penularan virusnya bisa terjadi. Ini akan bisa menjadi klaster COVID. Harus dapat diantisipasi, jika memang harus dilaksanakan secara langsung,’’ pungkasnya. (nas/cok)



Apa Pendapatmu?