Alexa Metrics

Awas! Beredar Surat Palsu Menteri PANRB soal Penerimaan Catar Poltekip dan Poltekim

Awas! Beredar Surat Palsu Menteri PANRB soal Penerimaan Catar Poltekip dan Poltekim Surat palsu (hoaks) yang seolah-olah berasal dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, perihal Penerimaan Calon Taruna/Taruni (Catar) Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 Melalui Jalur Kebijakan. (Foto: ist)

indopos.co.id-Beredar surat palsu (hoaks) bernomor SEK.KP.02.04-448 yang mengesankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan pengkoreksian nilai terhadap 60 Calon Taruna/Taruni yang sebelumnya tidak memenuhi syarat seleksi.

Sehingga dapat mengikuti tes lanjutan seleksi Catar Poltekip dan Poltekim.  Disebutkan pula, seluruh pejabat Kementerian Hukum dan HAM diimbau untuk menindaklanjuti penetapan surat keputusan tersebut.

Surat palsu (hoaks) yang seolah-olah berasal dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, perihal Penerimaan Calon Taruna/Taruni (Catar) Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 Melalui Jalur Kebijakan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, menegaskan bahwa Menteri PANRB tidak pernah mengeluarkan surat penetapan hasil seleksi Catar Poltekip dan Poltekim melalui Jalur kebijakan tersebut. “Kami tegaskan surat tersebut adalah palsu atau hoaks. Menteri PANRB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” ujarnya Selasa (8/9/2020).

Surat palsu tersebut mudah dikenali dari penggunaan format surat, jenis huruf,  penomoran surat dan tanda tangan yang keliru. Serta tidak sesuai dengan sistem persuratan Menteri yang berlaku di Kementerian PANRB.

Andi menjelaskan bahwa saat ini seleksi sekolah kedinasan Poltekip dan Poltekim telah selesai melakukan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan sedang dalam tahapan Seleksi Lanjutan. Setiap tahapan seleksi selalu diinformasikan melalui portal resmi https://catar.kemenkumham.go.id/.

Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Dan tidak serta merta percaya jika ada informasi terkait seleksi sekolah kedinasan. Dia berharap masyarakat waspada dan selalu mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar di situs resmi instansi terkait. ”Atau menanyakan kebenarannya kepada Kementerian PANRB,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?