Alexa Metrics

Jaga Netralitas ASN, Ini yang Dilakukan Menteri PAN-RB

Jaga Netralitas ASN, Ini yang Dilakukan Menteri PAN-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo

indopos.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pada setiap pelaksanaan Pilkada permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu muncul ke permukaan. Pilkada Serentak 2020 juga dapat membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN. Menurutnya, negara tidak mencabut hak ASN sebagai pemilih.

“Tetapi untuk menjaga agar ASN tetap netral, maka perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar azas netralitas,” jelasnya, melalui pesan elektroniknya, Rabu (9/9/2020)

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun. Dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Untuk menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020, Kementerian PAN-RB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan Bawaslu telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020,” ujarnya.

Penandatanganan SKB Netralitas akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020 di Kementerian PANRB. Tujuan dari penetapan SKB kata Tjahjo, menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menjaga netralitas pegawai ASN. Khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Juga untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas Pegawai ASN. Serta mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.

“Pedoman tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan PPK sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN. Sehingga dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan sistem merit,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?