Alexa Metrics

Pembangunan Ibu Kota Baru Ditunda, DPR Usulkan ini ke KLHK

Pembangunan Ibu Kota Baru Ditunda, DPR Usulkan ini ke KLHK IBU KOTA BARU-Tampak dari atas lubang-lubang bekas tambang batu bara yang berubah menjadi danau buatan di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8).

indopos.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merelokasi anggaran untuk rehabilitasi hutan di area Ibu Kota Baru. Hal itu menyusul ditundanya pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kalau memang keputusannya (pembangunan Ibu Kota Baru) ditunda, saya setuju kalau ada realokasi anggaran. Contohnya untuk rehabilitasi hutan di area Ibu Kota Baru,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan KLHK, di Gedung DPR RI, Rabu (9/9/2020).

Hal itu menurut Budi, terkait maraknya aktivitas pertambangan di Kaltim. Dan dampaknya yang luas. “Kemudian untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, tidak hanya di Kaltim. Tapi juga di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan mangatakan pihaknya berkomitmen melakukan rehabilitasi. Bahkan pihaknya konsen menjaga kawasan konservasi. Adapun terkait usulan dewan pihaknya mencatat dan akan menindaklanjuti hal tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah memutuskan melakukan penundaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur karena masih fokus terhadap penanganan Pandemi COVID-19.

“Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda),” ujarnya,  Selasa (8/9/2020)

Meski ditunda, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp1,7 triliun atau naik sekitar Rp240 miliar dari pagu awal sebesar Rp1,5 triliun. “Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan,” pungkasnya.(dai)



Apa Pendapatmu?