Alexa Metrics

DPR: Cakada Langgar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

DPR: Cakada Langgar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi llustrasi

indopos.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan calon kepala daerah (Cakada) yang melanggar protokol kesehatan (Prokes) COVID-19, diberikan sanksi tegas. Bahkan menurutnya sanksi tegas berupa diskualifikasi patut diterapkan bagi yang melanggar prokes. Pasalnya kata dia, kalau hanya teguran tidak akan bergeming.

“Harus ada sanksi yang lebih tegas, sampai pada pencoretan sebagai peserta pilkada,” ujarnya, Rabu (9/9/2020).

Menurut Yaqut sanksi yang baik adalah dengan membuat atau menimbulkan efek jera.

Sementara itu, anggota DPR asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi mengatakan adanya penerapan reward dan punishment seperti dimulai oleh Kementerian Dalam Negeri pada pilkada 2020 merupakan bentuk kebijakan untuk merespon perkembangan kondisi saat ini.

Sehingga masyarakat maupun calon pasangan kepala daerah menyadari bahwa pemerintah serius untuk mengadakan pilkada tanpa menghilangkan fokus pada upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

“Karena salah satu indikator keberhasilan pilkada saat ini adalah aman. Atau penyelenggaraan pilkada tidak menjadi pemicu penularan COVID-19,” jelasnya.

Pemberian hadiah dapat disesuaikan dengan tingkat kepedulian cakada maupun pemda setempat. Serta masyarakat akan penerapan protokol kesehatan dan hasil akhir dari evaluasi kegiatan yang dilakukan.

“Yakni tidak adanya penambahan jumlah penderita COVID-19,” jelas Syamsul.

Sedangkan sanksi bertahap sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dimulai dari adanya teguran. Sanksi administratif hingga sanksi pidana seperti yang diatur dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 10 Tahun 2020.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada empat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan pada pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik mengatakan mereka mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Pada saat deklarasi ataupun saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU setempat tidak membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Sedangkan bagi kepala daerah yang melanggar, Akmal menyatakan telah mengeluarkan surat teguran tertulis yang ditandatanganinya atas nama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Hingga saat ini, Akmal mengungkapkan sudah 69 orang kepala daerah yang menerima teguran tertulis. Karena dinilai melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada.

“Adapun 69 kepala daerah itu terdiri dari 1 Gubernur, 35 Bupati, 4 Walikota, 25 Wakil Bupati, dan 4 Wakil Wali Kota,” pungkasnya. (dai)



Apa Pendapatmu?